Kejagung Tahan Satu Lagi Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Batubara di Jambi Satu tersangka kasus dugaan korupsi IUP batu bara Sarolangun, Jambi oleh anak perusahaan PT Antam Tbk, dibawa ke mobil tahanan, Kamis (3/6/2021) (ANTARA/Laily Rahmawaty)

MerahPutih.com - Tim penyidik Kejaksaan Agung kembali melakukan penahanan terhadap seorang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pengalihan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Batubara di Kabupaten Sarolangun, Jambi.

Dia adalah AT, selaku Direktur Operasional PT Indonesia Coal Resources (ICR). AT resmi ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ia sempat menjalani pemeriksaan pada Kamis (3/6).

Baca Juga

Kejagung Tahan Mantan Dirut PT Antam dan Tiga Tersangka Lain

"Setelah selesai pemeriksaan, satu dari dua orang terperiksa, yang juga berstatus sebagai tersangka dalam perkara ini yaitu AT selaku Direktur Operasional PT ICR," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan persnya.

AT akan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan, yaitu hingga 22 Juni 2021.

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap AT yaitu terkait mekanisme Standard Operating Procedure (SOP) akuisisi PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (CTSP) oleh PT Indonesia Coal Resources (ICR).

Leonard menjelaskan, AT bersama dengan tersangka BM memaparkan data-data yang tidak valid kepada pemegang saham, yaitu PT Antam.

"AT dan BM menyampaikan bahwa IUP lahan objek akuisisi telah operasi produksi, padahal sebenarnya IUP yang telah operasi produksi hanya pada lahan 199 hektar, sedangkan sisanya sebanyak 201 hektar masih dalam tahap izin eksplorasi," paparnya.

Kejaksaan Agung. Foto: ANTARA
Kejaksaan Agung. Foto: ANTARA

AT menerima IUP Operasi Produksi Nomor 32 Tahun 2010 dari fax Kantor PT Tamarona Mas International (TMI), dan meminta pihak Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) dan Legal Due Dilligence untuk melampirkannya.

Tersangka meminta penilaian aset kepada KJPP tentang penilaian properti bukan penilaian entitas bisnis. Sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.01/2008 tentang Jasa Penilai Publik, untuk melakukan penilaian saham seharusnya menggunakan KJPP tentang penilai bisnis.

Atas perbuatannya, AT bersama-sama tersangka lainnya disangkakan dengan pasal primer Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU NNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian, pasal subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (¬1) ke-1 KUHP.

Sebelumnya, penyidik Kejaksaan Agung telah menahan empat orang tersangka dalam kasus ini. Salah satunya adalah mantan Direktur Utama PT Antam periode 2008-2013, Alwinsyah Lubis.

Sementara itu, dalam kasus ini, penyidik sudah menetapkan enam orang tersangka. Namun, satu tersangka, yaitu MT selaku Komisaris PT CTSP belum memenuhi pemeriksaan penyidik. (Knu)

Baca Juga

Kejagung Sita 8 Lapangan Golf Milik Heru Hidayat Terkait Kasus Asabri

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus COVID-19 Lebanon Naik Dua Kali Lipat Pasca-Ledakan Beirut
Dunia
Kasus COVID-19 Lebanon Naik Dua Kali Lipat Pasca-Ledakan Beirut

Kasus COVID-19 bertambah dua kali lipat selama dua pekan setelah ledakan itu.

Ombudsman Diminta Transparan Periksa Proses Pembelian Vaksin Sinovac
Indonesia
Ombudsman Diminta Transparan Periksa Proses Pembelian Vaksin Sinovac

Penting untuk segera menggelar audiensi dengan seluruh pihak

Abai Negara Hanya Karena Rizieq Shihab
Indonesia
Abai Negara Hanya Karena Rizieq Shihab

Muhammadiyah membandingkan dengan cara-cara pemerintah pada para pedagang, yang kehilangan mata pencaharian akibat COVID-19 harus diuber-uber petugas agar menjaga protokol kesehatan.

Warga Jakpus Baru Bisa Rasakan Bantuan Tunai Akhir Januari
Indonesia
Warga Jakpus Baru Bisa Rasakan Bantuan Tunai Akhir Januari

Besaran BST DKI adalah sejumlah Rp300 ribu per bulan, yang diberikan selama empat bulan, mulai dari bulan Januari hingga April 2021.

Alasan Lansia Renta Belum Layak Divaksin COVID-19
Indonesia
Alasan Lansia Renta Belum Layak Divaksin COVID-19

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menyarankan setiap negara memperhatikan kondisi populasi renta

Polisi Klaim Kantongi Bukti Pidana Pentolan KAMI
Indonesia
Polisi Klaim Kantongi Bukti Pidana Pentolan KAMI

Mabes Polri meyakini bisa membuktikan keterlibatan 9 aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Medan dan Jakarta.

Ini Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi
Indonesia
Ini Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi

Pemerintah tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi. Upaya pencegahan harus ditingkatkan melalui tata kelola yang sederhana, transparan, dan efisien. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

Eko Patrio Setuju Program Kampung Tangguh di Jakarta
Indonesia
Eko Patrio Setuju Program Kampung Tangguh di Jakarta

Lebih lanjut, kata Eko, penanganan corona memang harus fokus langsung pada lokasi-lokasi yang memang menjadi episentrum di setiap kelurahan dan RW.

Pakar Intelijen Desak Paslon Patuhi Larangan Kampanye Rapat Umum di Pilkada 2020
Indonesia
Pakar Intelijen Desak Paslon Patuhi Larangan Kampanye Rapat Umum di Pilkada 2020

Kampanye metode tersebut dan jenis pengerahan massa lainnya berpotensi menciptakan klaster COVID-19 yang membahayakan publik.

1.568 Pedagang Pasar Terpapar Corona, Omzet Turun Hingga 70 Persen
Indonesia
1.568 Pedagang Pasar Terpapar Corona, Omzet Turun Hingga 70 Persen

1.568 pedagang pasar yang terkonfirmasi terpapar virus corona dengan total kasus meninggal dunia sebesar 65 jiwa.