Kejagung Tahan Mantan Dirut PT Antam dan Tiga Tersangka Lain Kejaksaan Agung. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Aneka Tambang (Antam) berinisial AL sebagai tersangka.

Ia dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait penyimpangan dalam proses pengalihan izin usaha pertambangan (IUP) Batubara di Kabupaten Sarolangun, Jambi.

Kejagung juga melakukan penahanan terhadap AL.

Selain AL, Kejagung juga menahan tiga tersangka lain yakni, Direktur Operasional PT Antam HW, mantan Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources (ICR) BM, dan Komisaris PT Tamarona Mas Internasional (TMI) berinisial MH.

Baca Juga:

Kejagung Sita 8 Lapangan Golf Milik Heru Hidayat Terkait Kasus Asabri

"Dilakukan penahanan di rumah tahanan negara untuk 20 hari ke depan, terhitung (tanggal) 2 sampai 21 Juni 2021," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, di Kejaksaan Agung kepada wartawan, Kamis (3/6).

Leonard mengatakan, tersangka AL, HW, dan MH ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung. Sedangkan tersangka BM ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Sementara itu, dua orang tersangka lainnya Direktur PT ICR berinisial AT dan Direktur PT Citra Tobindo Sukses Perkasa (CTSP) berinisial MT belum dilakukan penahanan. Keduanya beralasan sakit sehingga tidak memenuhi panggilan Kejagung.

"Seyogyanya turut diperiksa pada hari ini, namun karena berhalangan hadir dengan alasan sakit. Pemeriksaan kepada yang bersangkutan akan dilanjutkan pada Minggu depan," ungkapnya.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenum) Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak,. ANTARA/Laily Rahmawaty/aa.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenum) Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak,. ANTARA/Laily Rahmawaty/aa.

Penyidikan perkara ini telah berlangsung sejak 2018 lalu. Kemudian, Kejagung menetapkan enam tersangka pada 2019. Hanya saja kasus ini mangkrak dan baru dilanjutkan pada 2021 ini.

Leonard menjelaskan, Jaksa Agung ST Burhanuddin memberikan atensi terhadap perkara-perkara mangkrak itu agar dapat segera diselesaikan.

"Perkara ini sudah tahap 1 dan atas instruksi Bapak Jaksa Agung, ini merupakan salah satu program prioritas yang harus diselesaikan," ucapnya.

Adapun rincian kasus ini sendiri bermula sejak 2010 lalu di mana terjadi persekongkolan dalam proses pengalihan izin usaha antar-sejumlah perusahaan.

Di mana, PT ICR berencana untuk mengakuisisi PT TMI yang memiliki izin usaha di Kabupaten Sarolangun.

Harga dengan kontraktor ditentukan sebesar Rp 92,5 miliar meskipun belum dilakukan due diligence.

Kemudian, MoU disepakati di Jakarta pada 19 November 2010 dengan sejumlah perusahaan untuk mengakuisisi PT CTSP dengan izin pada lahan 400 ha.

PTICR pun meminta tambahan modal kepada PT Antam yang merupakan pemilik usaha perusahaan tersebut sebesar Rp 150 miliar.

Penambahan modal itu disetujui melalui keputusan direksi tertanggal 4 Januari 2011 tanpa melalui kajian yang menyeluruh.

Baca Juga:

Ratusan Hektare Tanah Milik Benny Tjokro Terkait Kasus Asabri Kembali Disita Kejagung

Dengan kajian internal oleh PT Antam tbk secara komprehensif, ditemukan bahwa SK Bupati Sarolangon Nomor 32 tahun 2010 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT TMI tanggal 22 Desember 2010 diduga fiktif.

Dalam hal ini, diduga kuat tindak pidana korupsi tersebut telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 92,5 miliar.

Para tersangka dijerat pasal 2 ayat (1), pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Knu)

Baca Juga:

Jaksa Agung Copot Sekretaris JAM-Datun Kejagung

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polres Bogor Jaga 13 Jalur Perbatasan dengan Jabodetabek, Karawang dan Cianjur
Indonesia
Polres Bogor Jaga 13 Jalur Perbatasan dengan Jabodetabek, Karawang dan Cianjur

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo meminta jajarannya terus mengendalikan 'mobility index' atau indeks mobilitas masyarakat dengan mengoptimalkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat.

39 Santriwati Positif COVID-19, Pemkot Solo Tetap Lanjutkan Belajar Tatap Muka
Indonesia
39 Santriwati Positif COVID-19, Pemkot Solo Tetap Lanjutkan Belajar Tatap Muka

Sebanyak 39 santriwati di salah satu pondok pesantren di Kelurahan Kauman, Kecamatan Pasar Kliwon, Solo, Jawa Tengah terpapar COVID-19.

Fadli Zon: Gerakan Mahasiswa Ambil Alih Fungsi Parlemen Sebagai Alat Kontrol Pemerintah
Indonesia
Fadli Zon: Gerakan Mahasiswa Ambil Alih Fungsi Parlemen Sebagai Alat Kontrol Pemerintah

Imbas dari oposisi minoritas di parlemen mengakibatkan kamar legislatif tidak menjadi channel perjuangan rakyat

Rezim Jokowi-Maruf Gagap Hadapi Persoalan Kesehatan dan Ketenagakerjaan
Indonesia
Rezim Jokowi-Maruf Gagap Hadapi Persoalan Kesehatan dan Ketenagakerjaan

Selama satu tahun pemerintahan, persoalan kesehatan dan ketenagakerjaan masih menjadi catatan.

TNI AD Jawab Isu Kerahkan Tank untuk Penyekatan Mudik
Indonesia
TNI AD Jawab Isu Kerahkan Tank untuk Penyekatan Mudik

"Itu kegiatan latihan, kebetulan jaraknya dekat dengan tempat penyekatan arus mudik," kata Tatang ketika dikonfirmasi wartawan, di Jakarta, Jumat (7/5).

Ratusan Pegawai Pabrik di Cikarang Tertular Corona, Pemerintah Singgung Minimnya Protokol Kesehatan
Indonesia
Ratusan Pegawai Pabrik di Cikarang Tertular Corona, Pemerintah Singgung Minimnya Protokol Kesehatan

Pemerintah meminta Kabupaten Bekasi untuk melakukan pendampingan kepada pihak perusahaan dalam melakukan evaluasi.

Cari Bukti Kasus Asabri, Jaksa Periksa Sejumlah Direktur Perusahaan
Indonesia
Cari Bukti Kasus Asabri, Jaksa Periksa Sejumlah Direktur Perusahaan

Pemeriksaan saksi ini tetap memerhatikan protokol kesehatan. Mengingat, Indonesia masih dilanda pandemi COVID-19

Sekolah di Kota Malang Mulai Pembelajaran Tatap Muka
Indonesia
Sekolah di Kota Malang Mulai Pembelajaran Tatap Muka

Pemkot Malang menyetujui keputusan ini lantaran kasus COVID-19 di daerahnya diklaim sudah melandai dan seluruh guru sudah tervaksinasi.

Bertemu Ridwan Kamil, PSI Sindir Program Kerja Anies
Indonesia
Bertemu Ridwan Kamil, PSI Sindir Program Kerja Anies

Sementara di Ibu Kota, sejumlah program kerja yang digagas Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan seperti Rumah Nol Rupiah dan program kewirausahaan One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OK OCE) tidak kunjung berjalan lancar.

18 Anggota Positif COVID-19, Kasatpol PP DKI: Harusnya Gedung DPR Ditutup
Indonesia
18 Anggota Positif COVID-19, Kasatpol PP DKI: Harusnya Gedung DPR Ditutup

Arifin berpendapat, seharusnya gedung wakil rakyat itu ditutup sementaran jika ada anggota dewan yang terjangkit.