Kejagung Sita Sejumlah Dokumen terkait Dugaan Korupsi Satelit Kemenhan Penggeledahan di apartemen salah satu saksi kasus dugaan korupsi pengadaan proyek satelit Kementerian Pertahanan, Selasa (18/1/2022). ANTARA/HO-Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung

MerahPutih.com - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejakasaan Agung melakukan penggeledahan di tiga lokasi, yakni dua kantor PT Dini Nusa Kusuma, Jalan Prapanca Raya, Jakarta Selatan, dan di Panin Tower Senayan City, lantai 18A Jakarta Pusat.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak di Jakarta, Selasa (18/1), menjelaskan telah disita sejumlah dokumen dari kantor PT Dini Nusa Kusuma (DNK) terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pengadaan Satelit di Kementerian Pertahanan (Kemenhan) pada tahun 2015—2021.

Selain dua kantor, penggeledahan juga di apartemen milik SW selaku Direktur Utama PT Dini Nusa Kusuma yang pada hari Selasa diperiksa sebagai saksi.

Baca Juga:

DPR Desak Pengusutan Dugaan Korupsi Pengadaan Satelit Kemenhan Dilakukan Transparan

Adapun barang bukti yang disita oleh jaksa penyidik ketiga lokasi tersebut, yakni tiga kontainer plastik dokumen dan barang bukti elektronik dengan total kurang lebih 30 buah.

"Terhadap barang yang disita tersebut dijadikan barang bukti dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan Satelit Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur (BT) pada Kementerian Pertahanan pada tahun 2015 sampai dengan 2021," kata Leonard, dikutip Antara.

Sementara itu, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Supardi mengaku pihaknya belum mengetahui apa saja isi barang bukti dari kantor PT Dini Nusa Kusuma tersebut. Namun, barang bukti elektronik seperti laptop akan dibawa ke Laboratorium Foreksik untuk diteliti.

"Kami belum tahu isinya apa barang bukti elektronik itu, artinya nanti kami buka, kalau misalnya di situ ada keterkaitan, misalnya persoalan masalah (satelit, red.) itu, ya, kami ambil. Isi sedetail apa ya nanti, harus ke Laboratorium Forensik dahulu," kata Supardi.

Baca Juga:

Dugaan Korupsi Proyek Satelit Kemenhan, Mahfud: Arahkan Kasus Ini Diproses Hukum

Penggeledahan dan penyitaan dilakukan setelah SW selaku Direktur Utama PT Dini Nusa Kusuma dipanggil sebagai saksi pada hari Selasa (18/1). Selain sebagai Direktur Utama PT Dini Nusa Kusuma, SW juga diketahui sebagai Tim Ahli Kemenhan.

Tercatat sejak perkara dugaan korupsi pengadaan Satelit Slot Orbit 123 derajat BT oleh Kemenhan naik ke tahap penyidikan, Jumat (14/1), sudah ada lima saksi yang diperiksa. Tiga saksi diperiksa pada hari Senin (17/1) dan dua saksi lainnya diperiksa pada hari Selasa.

Kelima saksi tersebut berasal dari pihak swasta, yakni PT Dini Nusa Kusuma. Tiga saksi pertama diperiksa PY selaku Senior Account Manager PT Dini Nusa Kusuma (DNK), saksi RACS selaku Promotion Manager PT Dini Nusa Kusuma (DNK), dan AK selaku General Manager PT Dini Nusa Kusuma (DNK).

Dua orang saksi lainnya yang diperiksa pada hari Selasa, yakni SW selaku direktur utama dan AW selaku Presiden Direktur PT Dini Nusa Kusuma.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD dalam konferensi pers pada hari Kamis (13/1) menyebutkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengeluarkan keputusan tentang hak penggunaan filling satelit Indonesia pada orbit 123 derajat untuk filing Satelit Garuda-2 dan Nusantara A1-A kepada PT DNK.

Pada tanggal 10 Desember 2018, Kominfo mengeluarkan keputusan tentang Hak Penggunaan Filing Satelit Indonesia pada Orbit 123 derajat BT untuk Filling Satelit Garuda-2 dan Nusantara A1-A kepada PT DNK. Namun, PT DNK tidak mampu menyelesaikan permasalahan residu Kemenhan dalam pengadaan Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan). (*)

Baca Juga:

Fakta Baru Kasus Dugaan Korupsi Proyek Satelit Kemenhan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
BNPB Kirim Dana Siap Pakai Buat Korban Banjir di Kalimantan Barat
Indonesia
BNPB Kirim Dana Siap Pakai Buat Korban Banjir di Kalimantan Barat

BNPB, sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan jajaran forkopimda untuk bersinergi membantu penanganan bencana banjir.

Lemhannas Pantau Pertarungan Geopolitik Klasik
Indonesia
Lemhannas Pantau Pertarungan Geopolitik Klasik

Peran penting Indonesia sebagai tuan rumah G20 dalam menekan Perang Rusia-Ukraina.

Simak! Syarat Pekerja yang Dapat Bantuan Subsidi Upah
Indonesia
Simak! Syarat Pekerja yang Dapat Bantuan Subsidi Upah

Kriteria selanjutnya adalah peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 3.500.000,-, sesuai upah terakhir yang dilaporkan Pemberi Kerja kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Wacana Amandemen UUD 1945 Terjebak di Isu PPHN, Pimpinan DPD: Saya Merasa Aneh
Indonesia
Wacana Amandemen UUD 1945 Terjebak di Isu PPHN, Pimpinan DPD: Saya Merasa Aneh

Mahyudin juga menyadari untuk terwujudnya amandemen khususnya Pasal 22D bukan perkara mudah

Ratusan Pelajar Solo Positif COVID-19, Jalani Isoman di Asrama dan Kampus
Indonesia
Ratusan Pelajar Solo Positif COVID-19, Jalani Isoman di Asrama dan Kampus

Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Jawa Tengah mencatat sebanyak 444 pelajar di Solo terpapar COVID-19.

Gunung Semeru Erupsi, Dua Kecamatan Gelap Gulita
Indonesia
Gunung Semeru Erupsi, Dua Kecamatan Gelap Gulita

Akibat erupsi Gunung Semeru, dua kecamatan terpantau gelap gulita di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

Kuasa Hukum Klaim tidak Ada Bukti Pelecehan Seksual di KPI
Indonesia
Kuasa Hukum Klaim tidak Ada Bukti Pelecehan Seksual di KPI

Kuasa Hukum terduga pelaku atau terlapor RT dan EO dalam kasus perundungan di KPI, Tegar Putuhena mengklaim tidak menemukan bukti pendukung terkait dugaan kasus yang menimpa korban MS.

Sabu-sabu dan Ratusan Kilogram Ganja Dihancurkan di RSPAD Gatot Subroto
Indonesia
Sabu-sabu dan Ratusan Kilogram Ganja Dihancurkan di RSPAD Gatot Subroto

Bareskrim Polri memusnahkan barang bukti narkoba di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Jumat (20/8).

Kemendagri Diminta Susun Aturan Teknis Penunjukan Penjabat Kepala Daerah
Indonesia
Kemendagri Diminta Susun Aturan Teknis Penunjukan Penjabat Kepala Daerah

"Pemerintah sebaiknya membuat turunan dari pertimbangan MK dalam bentuk peraturan tertulis secara formal agar proses penunjukkan ini bisa dilakukan secara transparan prinsip-prinsip demokrasinya bisa dikedepankan," ucap Saan di Jakarta, Selasa (24/5).

Pejabat Eselon 2 dan 3 Kota Tangerang Harus Kerja di Kantor
Indonesia
Pejabat Eselon 2 dan 3 Kota Tangerang Harus Kerja di Kantor

"Pejabat eselon dua dan tiga tetap melaksanakan work from office, mereka harus tetap melaksanakan tugasnya di kantor ataupun di lapangan agar memudahkan koordinasi, pengecualian kalau dalam kondisi sedang sakit," kata Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah.