Kejagung Siap Gelar Perkara Kasus Dugaan Korupsi PT Asabri Kantor Asabri. (Foto: Antara)

Merahputih.com - Kejaksaan Agung berencana melakukan gelar perkara atau ekspos kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT. Asuransi Angkatan Bersenjata RI atau Asabri (Persero) pekan depan.

"Untuk penentuan tersangka," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (28/1).

Baca Juga:

Tata Kelola PT Asabri Dinilai Buruk

Sejauh ini, ada tujuh calon tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Asabri. Namun demikian, hingga kini kejagung belum mengajukan surat pencekalan para calon tersangka ke Direktorat Jenderal Imigrasi pada Kementerian Hukum dan HAM.

Jaksa penyidik telah memeriksa seluruh calon tersangka. Sehingga, Kejagung tidak membuka ke publik terlebih dahulu. "Karena menyangkut kepentingan penyidikan kami," kata Febrie.

Febrie pun tidak menyebut identitas para calon tersangka. Namun, dia memberi bocoran bahwa salah satunya dari pihak swasta.

Logo Asabri (Foto: Antaranews)
Logo Asabri (Foto: Antaranews)

Sebelumnya Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan bahwa terdapat tujuh calon tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Asabri.

"Telah dilakukan pemeriksaan 18 saksi, sudah tujuh calon tersangka dan masih dapat berkembang lagi karena masih dilakukan pendalaman. Belum dapat kami sampaikan nama-nama tersangka-nya," ujar Burhanuddin dalam raker dengan Komisi III DPR di Jakarta, Selasa (26/1).

Tim penyidik telah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) PT Asabri pada Kamis 14 Januari 2021.

Baca Juga:

Asabri Tiarap, Anggota Polri Paling Banyak Kena Dampaknya

Penanganan kasus Asabri ini tidak lepas dari permintaan dari Presiden Joko Widodo melalui Menteri Sekretariat Negara Pratikno. Pemerintah juga mengutus Menteri BUMN Erick Thohir pada Selasa 22 Desember 2020 untuk bertemu dengan Jaksa Agung. Dalam pertemuan itu, Erick Thohir meminta jaksa penyidik untuk menyelidiki dugaan korupsi di perusahaan plat merah itu.

Permintaan itu berkaitan dengan dua orang tersangka kasus megakorupsi PT Asuransi Jiwasraya yang diduga juga terlibat dalam perkara di PT Asabri. (Knu)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Sistem Pemerintahan Digital Indonesia Kalah Jauh dari Singapura
Indonesia
Sistem Pemerintahan Digital Indonesia Kalah Jauh dari Singapura

Peningkatan kualitas SDM, tegas Wapres, menjadi kunci penting dalam perwujudan transformasi digital, sehingga ASN di Indonesia harus dapat meningkatkan kemampuan literasi digitalnya.

PDIP Tegaskan Tidak akan Intervensi Proses Hukum Terkait Kasus Nurdin Abdullah
Indonesia
PDIP Tegaskan Tidak akan Intervensi Proses Hukum Terkait Kasus Nurdin Abdullah

PDIP menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah

Polisi Dapatkan Sejumlah Rekaman CCTV di Jalan yang Dilalui Editor Metro TV
Indonesia
Polisi Dapatkan Sejumlah Rekaman CCTV di Jalan yang Dilalui Editor Metro TV

Beberapa rekaman CCTV tak menunjukkan informasi yang dibutuhkan sebagai alat bukti

Aktivis Pertanyakan Revolusi Akhlak Rizieq Shihab
Indonesia
Aktivis Pertanyakan Revolusi Akhlak Rizieq Shihab

Pemerintah sepertinya tidak mempersulit proses kepulangan Rizieq

Siswa Hanya Bermain TikTok, Anies Didesak Gelar Sekolah Tatap Muka
Indonesia
Siswa Hanya Bermain TikTok, Anies Didesak Gelar Sekolah Tatap Muka

Konsep belajar secara virtual atau online dinilai sudah sangat tidak sehat untuk anak. Lantaran mereka lebih banyak bermain ponsel ketimbang menggali ilmu dengan belajar.

Menteri Risma Temui Pemulung Jakarta, Ini Kata Wali Kota Jakpus
Indonesia
Menteri Risma Temui Pemulung Jakarta, Ini Kata Wali Kota Jakpus

Pemprov DKI sudah beberapa kali meminta para pemulung itu pindah ke rumah susun (rusun). Namun, mereka menolak dengan alasan jauh dari tempat mereka biasa bekerja.

64 Tenaga Kesehatan di Solo Gagal Divaksin COVID-19, Ini Penyebabnya
Indonesia
64 Tenaga Kesehatan di Solo Gagal Divaksin COVID-19, Ini Penyebabnya

Sebanyak 64 orang tenaga kesehatan (nakes) Solo gagal mendapatkan vaksinasi Sinovac. Jumlah tersebut naik dibandingkan pada Jumat (15/1) sebanyak 18 orang.

Singkronkan Data Excel dan Sirekap, KPU Surabaya Tunda Penetapan Hasil Suara Pilkada
Indonesia
Singkronkan Data Excel dan Sirekap, KPU Surabaya Tunda Penetapan Hasil Suara Pilkada

Penundaan penetapan hasil rekapitulasi suara Pilkada Surabaya tidak melanggar aturan karena berdasarkan PKPU 5 Tahun 2020 yang mengatur jadwal rekapitulasi tingkat kabupaten dan kota dilakukan mulai 13 hingga 17 Desember 2020.

Megawati Jadi Orang Indonesia Pertama Peraih Order of Friendship dari Rusia
Indonesia
Megawati Jadi Orang Indonesia Pertama Peraih Order of Friendship dari Rusia

Yang mulia sangat dikenal dan dihormati di Rusia sebagai teman sejati yang memfasilitasi pengembangan proyek bersama di bidang strategis

Wagub Uu: Hakulyakin Vaksin COVID-19 Tidak Berdampak Negatif
Indonesia
Wagub Uu: Hakulyakin Vaksin COVID-19 Tidak Berdampak Negatif

Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum menerima suntikan vaksin COVID-19 dosis kedua di lobi Paviliun Parahyangan RSHS Bandung.