Kejagung Segera Limpahkan Berkas Perkara Kasus Dugaan Korupsi Asabri PT Asabri. Foto: Isitmewa

Merahputih.com - Kejaksaan Agung berusaha segera mungkin melimpahkan berkas perkara kasus dugaan korupsi PT Asabri. Karena, batas penahanan para tersangkanya tinggal 2 bulan lagi.

"Bahkan kami sekarang kerja keras," kata Direktur Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung, Jakarta, Jumat (19/3).

Baca Juga

Kejagung Sita 17 Kapal Milik Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri

Febrie berharap banyak dari auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera menyelesaikan dan membantu penyidikan untuk berkonstrasi penyiatan aset para tersangka.

Selain menyiapkan berkas pekara, penyidik juga sedang fokus pada upaya pengembalian kerugian negara dengan menyita aset para tersangka Asabri.

Seperti yang diketahui bahwa kerugian negara yang ditimbulkan oleh kasus Asabri sebesar Rp23,73 triliun, atau lebih besar dari kasus Jiwasraya.

Penyidik telah menyita sejumlah aset milik beberapa tersangka Asabri, mulai dari kendaraan mewah, tanah, bangunan, kapal, tambang batu bara, hingga tambang nikel.

Sebelumnya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Ali Mukartono menyingung soal nilai aset sitaan kasus Asabri yang telah terkumpul belum menutupi separuh kerugian negara yang tercatat saat ini (Rp23,73 triliun).

Febrie mengatakan bahwa penyidik kesulitan untuk mengumpulkan aset para tersangka karena dua dari sembilan tersangka merupakan tersangka di kasus Jiwasraya.

Asabri (Antaranews)

Selain itu, tersangka Benny Tjokrosaputro dan Heru Hidayat menggunakan aset mereka dengan pinjam nama.

"Ini 'kan sebenarnya aset-asetnya rata-rata dari mereka berdua (Benny Tjokro dan Heru Hidayat, red.) itu tidak ada pakai nama mereka, itu sulitnya, nominee pakai nama perusahaan, pakai nama orang lain," kata Febrie.

Namun, Febrie menegaskan bahwa Kejagung berupaya keras untuk mengembalikan aset tersebut.

Sejauh ini Jampidsus Kejaksaan Agung telah menetapkan sembilan tersangka dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri).

Sembilan tersangka tersebut adalah Dirut PT Asabri periode 2011—Maret 2016 Mayjen Purn. Adam Rachmat Damiri, Dirut PT Asabri periode Maret 2016—Juli 2020 Letjen Purn. Sonny Widjaja, Direktur Keuangan PT Asabri periode Oktober 2008—Juni 2014 Bachtiar Effendi, serta Direktur PT Asabri periode 2013—2014 dan 2015—2019 Hari Setiono.

Baca Juga

Kejaksaan Sita Rolls Royce Phantom Coupe Diduga Hasil Korupsi Duit Asabri

Berikutnya, Kepala Divisi Investasi PT Asabri Juli 2012—Januari 2017 Ilham W. Siregar, Dirut PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi, dan Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relation Jimmy Sutopo, Dirut PT Hanson International Tbk. Benny Tjokrosaputro, dan Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat. Baik Benny maupun Heru merupakan tersangka dalam kasus korupsi di PT Asuransi Jiwasraya.

Selain itu, Kejaksaan Agung telah menyematkan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) terhadap tiga tersangka, yakni Benny Tjockrosaputro, Heru Hidayat, dan Jimmy Sutopo.(Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menilik Motif Kesaksian Soal Arahan Menteri dalam Kasus Bansos
Indonesia
Menilik Motif Kesaksian Soal Arahan Menteri dalam Kasus Bansos

Kasus dugaan korupsi Bantuan Sosial (Bansos) COVID-19 terus bergulir di Pengadilan Tipikor, Jakarta.

PKS Klaim Menang di 120 Pilkada
Indonesia
PKS Klaim Menang di 120 Pilkada

DPP Partai Keadilan Sejahtera mengklaim memenangkan 120 Pilkada 2020 dari laporan pantauan langsung hasil Pilkada 2020 dari seluruh wilayah di Indonesia

KPK Wanti-wanti Menkes Distribusi Vaksin Jadi Celah Penyimpangan
Indonesia
KPK Wanti-wanti Menkes Distribusi Vaksin Jadi Celah Penyimpangan

Komisi Pemberantasan Korupsi mewanti-wanti Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin soal adanya celah terjadinya penyimpangan dalam program vaksinasi COVID-19.

Kasus Fatwa MA Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Divonis 10 Tahun Penjara
Indonesia
Kasus Fatwa MA Djoko Tjandra, Jaksa Pinangki Divonis 10 Tahun Penjara

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis 10 tahun penjara dan denda Rp600 juta subsider 6 bulan kurungan terhadap jaksa Pinangki Sirna Malasari.

KPK Serahkan Barang Hasil Korupsi Adik Zulhas ke Pemkab Lampung Selatan
Indonesia
KPK Serahkan Barang Hasil Korupsi Adik Zulhas ke Pemkab Lampung Selatan

KPK menyerahkan barang hasil korupsi terpidana mantan Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan yang dirampas untuk negara kepada Pemkab Lampung Selatan.

Rizieq Shihab Satu Sel dengan Tahanan Narkoba
Indonesia
Rizieq Shihab Satu Sel dengan Tahanan Narkoba

"Tidak ada perlakuan istimewa terhadap tersangka, semuanya sama, tidak ada yang berbeda terhadap MRS,” ujar Yusri Yunus

Rizieq Diklaim Sudah Siap Tidur di Rutan Polda Metro
Indonesia
Rizieq Diklaim Sudah Siap Tidur di Rutan Polda Metro

Selain Rizieq, ada lima orang lainnya yang juga ditetapkan sebagai tersangka

Sidang Benur, Edhy Prabowo Ungkap Alasan Angkat Timses Jokowi Jadi Stafsus
Indonesia
Sidang Benur, Edhy Prabowo Ungkap Alasan Angkat Timses Jokowi Jadi Stafsus

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengungkapkan alasannya mengangkat Andreau Misanta Pribadi, sebagai Staf khusus.

Edhy Prabowo Diduga Beli Sepeda Mewah di Luar Negeri Pakai Duit Suap Benur
Indonesia
Edhy Prabowo Diduga Beli Sepeda Mewah di Luar Negeri Pakai Duit Suap Benur

Menteri Edhy Prabowo diduga beli sepeda mewah dari luar negeri menggunakan uang suap penetapan izin ekspor benih lobster (benur).

Empat Cara Anies Atasi COVID-19 Berbasis PPKM Mikro
Indonesia
Empat Cara Anies Atasi COVID-19 Berbasis PPKM Mikro

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru saja memperpanjang PSBB hingga 22 Februari yang beriringan dengan PPKM mikro.