Kejagung Ringkus Buron Kasus Pemanfaatan Hasil Hutan Ilegal di Kalteng Kejaksaan Agung. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) meringkus seorang buron Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah (Kalteng), HH. Ia merupakan terpidana kasus pemanfaatan hasil hutan secara ilegal di Kalimantan Tengah.

Tim Tangkap Buron Kejagung menangkap HH pada Sabtu (19/2), pukul 17.00 WIB. Berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 854 K/Pid.Sus-LH/2018 tanggal 30 Juli 2018, HH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemanfaatan hasil hutan secara ilegal.

Baca Juga

Buron Tiga Tahun, Tersangka Korupsi BSM Medan Akhirnya Ditangkap di Bandung

HH didakwa melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat huruf a jo Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

"Terpidana dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000, dengan ketentuan apabila tidak membayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan," jelas Kapuspenkum Kejagung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Minggu (20/2).

HH ditangkap di Kuwukan Garuda Kaveling Ramayana Nomor A1-A2, Lontar, Sambi, Surabaya, Jawa Timur. Berdasarkan keputusan MA, Hardi dijatuhi pidana 1 tahun. Namun, dia justru melarikan diri dan diberi status DPO.

"Terpidana tidak datang memenuhi panggilan yang sudah disampaikan secara patut, dan karenanya yang bersangkutan dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO)," ucapnya.

Baca Juga

Indonesia-Singapura Punya Perjanjian Ekstradisi, Puan: Buronan Segera Diproses Hukum

Setelah berhasil ditangkap, lanjut Leonard, HH saat ini sudah dibawa ke Kalimantan Tengah untuk menjalani eksekusi.

"Dan selanjutnya terpidana segera dibawa menuju Kalimantan Tengah guna dilaksanakan eksekusi," ujarnya.

Leonard pun mewanti-wanti para buron lain yang sampai saat ini masih melarikan diri. Dia menegaskan Kejagung akan menangkap seluruh DPO yang masih buron.

"Melalui program Tabur (Tangkap Buronan) Kejaksaan, kami mengimbau kepada seluruh DPO Kejaksaan untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggungjawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat yang aman bagi para buronan," tutupnya. (Knu)

Baca Juga

Jaksa Agung Ungkap Ada 370 Buronan Belum Tertangkap

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Warga Terdampak Bencana Erupsi Semeru Perlu Pendampingan Psikologi
Indonesia
Warga Terdampak Bencana Erupsi Semeru Perlu Pendampingan Psikologi

Warga terdampak erupsi Gunung Semeru perlu mendapat pendampingan psikologi untuk menyembuhkan trauma.

PSI Pegang Bukti Baru Dugaan Penggelembungan Dana Reses oleh Viani Limardi
Indonesia
PSI Pegang Bukti Baru Dugaan Penggelembungan Dana Reses oleh Viani Limardi

"Jadi kami lihat bukan hanya satu kejadian. Ada pola yang kami lihat," ucap Ketua DPW PSI DKI, Michael Viktor Sianipar di Jakarta, Senin (1/11).

Kuasa Hukum Tidak Yakin Eks Panglima FPI Terlibat Penganiayaan Muhammad Kece
Indonesia
Kuasa Hukum Tidak Yakin Eks Panglima FPI Terlibat Penganiayaan Muhammad Kece

Mantan kuasa hukum FPI Aziz Yanuar pun meyakini hal tersebut tak mungkin terjadi.

HET Minyak Goreng Tidak Rugikan Pengusaha
Indonesia
HET Minyak Goreng Tidak Rugikan Pengusaha

Pemerintah mengakui adanya sistem dari kebijakan terkait harga minyak goreng dalam negeri yang terlalu melepas ke mekanisme perdagangan.

PSI Desak Anies Tagih Uang Sisa Pembelian Lahan Munjul
Indonesia
PSI Desak Anies Tagih Uang Sisa Pembelian Lahan Munjul

Sebab, dari total nilai uang yang dikeluarkan Rp 217 miliar, KPK menilai kasus ini merugikan negara setidaknya Rp 152,5 miliar. Artinya ada sisa uang dari pembelian lahan tersebut.

GP Ansor Minta Polisi Beri Kesempatan Ferdinand Dapat Bimbingan Agama
Indonesia
GP Ansor Minta Polisi Beri Kesempatan Ferdinand Dapat Bimbingan Agama

Luqman juga mengajak seluruh masyarakat untuk lebih bijaksana menggunakan media sosial

Erick Tegaskan Kapasitas Bayar Utang BUMN Meningkat
Indonesia
Erick Tegaskan Kapasitas Bayar Utang BUMN Meningkat

Total penanaman modal dan dukungan pemerintah kepada BUMN sepanjang tahun lalu mencapai Rp 68,9 triliun.

Gibran Pastikan Graha Saba Buana Siap Jadi Lokasi Akad Nikah Tantenya dan Ketua MK
Indonesia
Gibran Pastikan Graha Saba Buana Siap Jadi Lokasi Akad Nikah Tantenya dan Ketua MK

Kantor Urusan Agama (KUA) Banjarsari Solo, Jawa Tengah menerima berkas pendaftaran akad nikah adiknya Jokowi dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman.

PKB-Gerindra Daftar Pemilu Bareng ke KPU pada 8 Agustus
Indonesia
PKB-Gerindra Daftar Pemilu Bareng ke KPU pada 8 Agustus

Kini, kedua partai parlemen itu berencana mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai peserta Pemilu 2024 pada Senin (8/8) mendatang secara bersama-sama.

Legislator PDIP Minta Calon Anggota KPU Klarifikasi Pernyataan Parpol Tidak Berkontribusi
Indonesia
Legislator PDIP Minta Calon Anggota KPU Klarifikasi Pernyataan Parpol Tidak Berkontribusi

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Komarudin Watubun meminta August memberikan klarifikasi soal pernyataan partai politik tidak berkontribusi tersebut.