Kejagung Mulai Telaah Kredit Tanpa Agunan Bank BUMN ke Perusahaan Tambang Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung RI Ketut Sumedana, menyampaikan konferensi pers di Gedung Kejaksaan, Jakarta, Rabu (15/6/2022). (Foto: Puspenkum Kejaksaan Agung)

MerahPutih.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menerima laporan dari Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum Indonesia (AMPHI) terkait adanya Bank BUMN mengucurkan kredit tanpa agunan pada perusahaan tambang di Sumatera Selatan. Pengaduan ini, berawal dari hasil riset Indonesia Corruption Watch (ICW).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan RI Ketut Sumedana memaparkan, penyidik akan segera memberikan jawaban ke AMPHI jika ada indikasi dugaan korupsi oknum direksi dalam laporan yang diserahkan ke Kejaksaan Agung.

Baca Juga:

Kejagung Periksa Empat Saksi Terkait Perkara Impor Baja

"Masih dipelajari (laporan BNI), masih ditelaah selama beberapa hari ini. Jadi kalau misalnya terindikasi mengarah kepada tindak pidana korupsi, segera kita serahkan ke bidang Pidsus," kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana, di Jakarta, Kamis (16/6).

Pihaknya juga akan mengirimkan hasil penelitian jaksa penyidik terkait laporan yang diterima tersebut.

"Saat ini kita masih ditelaah kemana arahnya dan disesuaikan dengan kewenangan kita untuk menindaklanjutinya," kata dia.

Pakar Hukum Universitas Gajah Mada (UGM) Muhammad Fatahillah Akbar mendorong lembaga yang melaporkan penyaluran kredit tersebut, perlu menyerahkan barang bukti pinjaman dana ke mafia tambang batu bara tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Malah bagus lapor KPK juga biar sama-sama diteliti," kata dia.

Menurutnya, adalah kewajiban Kejaksaan Agung untuk segera melakukan penelitian atas laporan untuk kemudian menilai apakah terdapat tindak pidana korupsinya atau tidak.

Sebelumnya Koordinator AMPHI Jhones Brayen, menduga pencairan kredit tanpa colleteral atau agunan yang tidak seimbang dengan jumlah dana yang disalurkan dan berpotensi merugikan keuangan negara triliunan rupiah

Ia meminta Kejaksaa Agung, segera melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan praktik mafia tambang di Sumatera Selatan yang merugikan para investor.

"Kepada Bapak ST Burhanuddin selaku Jaksa Agung, jangan hanya kasus Jiwasraya saja yang diungkap! Segera buka penyelidikan untuk kasus dugaan korupsi di BNI kali ini," ujarnya. (*)

Baca Juga:

Kasus Impor Baja, Sejumlah PNS Kemenperin Diperiksa Kejagung

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komisi X Minta Kasus Ratusan Mahasiswa IPB Terjerat Pinjol Diusut Tuntas
Indonesia
Komisi X Minta Kasus Ratusan Mahasiswa IPB Terjerat Pinjol Diusut Tuntas

Kabar ratusan mahasiswa Institut Pertanian Bogor terjerat pinjaman online hingga miliaran rupiah menarik perhatian Komisi X DPR RI.

Amien Rais Bicara Kriteria Capres Pengganti Jokowi
Indonesia
Amien Rais Bicara Kriteria Capres Pengganti Jokowi

Menurutnya, ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh sosok idaman tersebut

JD.ID PHK 200 Karyawannya dengan Alasan Efisiensi
Indonesia
JD.ID PHK 200 Karyawannya dengan Alasan Efisiensi

Perusahaan e-commerce JD.ID mengumumkan kebijakan perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). PHK menimpa 200 karyawan di perusahaan itu untuk pelbagai posisi.

Survei Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Sentuh Angka Tertinggi Sejak 2015
Indonesia
Survei Kepuasan Publik Terhadap Kinerja Jokowi Sentuh Angka Tertinggi Sejak 2015

Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi kini berada di angka 76,2 persen

Demokrat Klaim Kader dan Warga Jakarta Ngebet Anies-AHY Diduetkan dalam Pilpres 2024
Indonesia
Demokrat Klaim Kader dan Warga Jakarta Ngebet Anies-AHY Diduetkan dalam Pilpres 2024

Ketua DPD Demokrat DKI Jakarta Mujiyono mengklaim, masyarakat ibu kota juga ngebet memasang Anies dengan AHY.

Ancaman Serangan Nuklir Kedua Presiden Putin Sejak Pecahnya Krisis Ukraina
Indonesia
Ancaman Serangan Nuklir Kedua Presiden Putin Sejak Pecahnya Krisis Ukraina

Putin pertama kali mengeluarkan ancaman serangan nuklir pertama pada 27 Februari 2022.

Ukraina Desak Sekutu Segera Kirim Alat Tempur
Dunia
Ukraina Desak Sekutu Segera Kirim Alat Tempur

Zelenskiy berkata, tank dan unit pertahanan udara harus dikirim sebelum Rusia dapat melancarkan serangan berikutnya.

Kejaksaan Agung Hentikan 907 Perkara Lewat Restorative Justice
Indonesia
Kejaksaan Agung Hentikan 907 Perkara Lewat Restorative Justice

Wakil Jaksa Agung RI Sunarta mengatakan pihaknya setuju untuk menghentikan penuntutan 907 perkara dari 999 perkara yang diajukan sebagai wujud implementasi mekanisme keadilan restoratif.

Koalisi Golkar-PPP-PAN Lanjutkan Visi Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2024
Indonesia
Koalisi Golkar-PPP-PAN Lanjutkan Visi Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2024

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menuturkan koalisi ini memiliki persamaan visi dan misi pemerintahan pasca 2024. Visinya, yakni meneruskan visi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan KH Ma'ruf Amin.

Yoon Suk Yeol Presiden Baru Korsel, Sosok Jaksa Senior yang Galak ke Korut
Dunia
Yoon Suk Yeol Presiden Baru Korsel, Sosok Jaksa Senior yang Galak ke Korut

Yoon mengawali kariernya sebagai jaksa dengan menangani kasus-kasus kakap pada usia 35 tahun.