Kejagung Mulai Penyidikan Terkait Dugaan Tindak Pidana Jaksa Pinangki Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono (tengah). Foto: ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww.

MerahPutih.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai melakukan penyidikan terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh jaksa Pinangki Sirna Malasari (PSM).

"Setelah dilakukan telaahan oleh tim jaksa terhadap laporan hasil pemeriksaan (LHP) Bidang Pengawasan terkait dengan jaksa PSM yang diserahkan ke Bidang Pidsus, telah diambil kesimpulan bahwa LHP tersebut telah dipandang cukup sebagai bukti permulaan tentang terjadinya peristiwa pidana," kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung Hari Setiyono dalam siaran pers di Jakarta, Selasa (11/8)

Baca Juga

Diperiksa Belasan Jam, Pengacara Djoko Tjandra Langsung Dijebloskan ke Penjara

Hari mengatakan bahwa Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah menerbitkan surat perintah penyidikan bernomor Print-47/F.2/Fd,2/08/2020.

Surat perintah tersebut merupakan landasan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan Pinangki.

Hari menyebut bahwa tim penyidik yang diketuai oleh jaksa Viktor Antonius telah memeriksa tiga orang saksi terkait dengan perkara tersebut, yakni Pinangki, Djoko Tjandra, dan Anita Kolopaking.

"Pada hari Senin (10/8), tim penyidik rencananya akan memeriksa dua orang (dari unsur) swasta yang diduga mengetahui peristiwa tersebut. Namun, karena alasan sakit dan ada kesibukan, kedua saksi tidak hadir," ucap Hari.

Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung, Pinangki Sirna Malasari (tengah) bersama pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking. Foto: ist
Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung, Pinangki Sirna Malasari (tengah) bersama pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking. Foto: ist

Menurut dia, pemeriksaan para saksi tersebut penting dilakukan guna mencari serta mengumpulkan bukti untuk mengungkap kasus tersebut sekaligus menemukan tersangka.

"Dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya," kata Hari.

Sebelumnya, Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi menjatuhkan sanksi disiplin kepada jaksa Pinangki Sirna Malasari berupa pembebasan dari jabatan struktural karena terbukti melanggar disiplin dan kode etik perilaku jaksa.

Hukuman tersebut dijatuhkan berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-IV-041/B/WJA/07/2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin (PHD) Tingkat Berat berupa Pembebasan dari Jabatan Struktural.

Penjatuhan hukuman dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Pinangki. Pinangki menjabat sebagai Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan.

Dari hasil klarifikasi Bidang Pengawasan Kejaksaan Agung terhadap Pinangki diketahui bahwa Pinangki telah melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin pimpinan sebanyak sembilan kali serta bertemu dengan diduga Djoko Tjandra.

Baca Juga

MAKI Serahkan Bukti Dugaan Gratifikasi Jaksa Pinangki ke Kejagung

Pinangki pun dianggap telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Jaksa Agung No. 018/JA/11/1982 tentang Kesederhanaan Hidup, Surat Edaran Jaksa Agung Pembinaan No. B-1181/B/BS/07/1987 tentang Petunjuk Pelaksanaan untuk Mendapatkan Izin Bepergian ke Luar Negeri dan Surat Jaksa Agung Muda Intelijen No. B-012/D.1/01/1987 tentang Daftar Isian Clearance.

Pinangki juga melanggar PP No. 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA]: Maruf Amin Minta Guru Maklumi Gaji Kecil dengan Imbalan Surga
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Maruf Amin Minta Guru Maklumi Gaji Kecil dengan Imbalan Surga

Unggahan tangkapan layar artikel milik pikiranrakyat.com sudah mengalami suntingan atau editan di bagian judul.

2 Penyiram Novel Dituntut Setahun, Polisi: yang Menentukan Hakim
Indonesia
2 Penyiram Novel Dituntut Setahun, Polisi: yang Menentukan Hakim

Polri ?menghargai seluruh prosesnya hingga vonis hakim

Klir, Jokowi Tegaskan Napi Korupsi Tak Dibebaskan
Indonesia
Klir, Jokowi Tegaskan Napi Korupsi Tak Dibebaskan

Saya ingin menyampaikan bahwa mengenai napi koruptor tidak pernah kita bicarakan dalam rapat-rapat kita

Trending Topic, Pemuda Ponorogo Nikahi Nenek Usia 76 Tahun
Indonesia
Trending Topic, Pemuda Ponorogo Nikahi Nenek Usia 76 Tahun

Seorang pemuda usia 29 tahun bernama Ali Nusyahid mendadak beken seantero Ponorogo dan menjadi trending topik di sejumlah grup media sosial setelah.

MRT Transportasi Paling Terdampak COVID-19, Penumpang Anjlok 94 Persen Lebih
Indonesia
MRT Transportasi Paling Terdampak COVID-19, Penumpang Anjlok 94 Persen Lebih

KRL setiap harinya masih melayani sebanyak kurang lebih 859 ribu orang

KPK Punya Sadapan Aliran Uang dari Kemenpora ke Pejabat Kejagung dan BPK
Indonesia
KPK Punya Sadapan Aliran Uang dari Kemenpora ke Pejabat Kejagung dan BPK

Permohonan maaf Ulum bukan berarti mencabut pernyataan dirinya

KPK Pastikan Penyidikan Kasus Harun Masiku Optimal meski Kompol Rosa Dipulangkan ke Polri
Indonesia
KPK Pastikan Penyidikan Kasus Harun Masiku Optimal meski Kompol Rosa Dipulangkan ke Polri

Ali Fikri menyebut pengembalian Rosa ke Mabes Polri telah secara rinci disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri.

Ini Aturan dan Cara Kebiri Pelaku Pedofil
Indonesia
Ini Aturan dan Cara Kebiri Pelaku Pedofil

Dalam PP Nomor 70/2020 itu diatur berbagai cara mengenai pelaksanaan tindakan kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, rehabilitas dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Selama COVID-19, Pemerintah Pastikan Uang Kuliah Tak Naik
Indonesia
Selama COVID-19, Pemerintah Pastikan Uang Kuliah Tak Naik

Keputusan terkait UKT tidak boleh menyebabkan mahasiswa tidak dapat melanjutkan kuliah

Kenaikan UMP 2021, Pengamat: Anies Rintis Jalan Menuju Pilpres 2024
Indonesia
Kenaikan UMP 2021, Pengamat: Anies Rintis Jalan Menuju Pilpres 2024

Kenaikan UMP DKI tahun 2021 dinilai sebagai langkah Gubernur Anies Baswedan dalam menggaet kaum buruh di kontestasi Pilpres 2024 mendatang.