Kejagung Mulai Penyidikan Dugaan Korupsi Pembangunan Tol Japek II

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 13 Maret 2023
Kejagung Mulai Penyidikan Dugaan Korupsi Pembangunan Tol Japek II
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana (kanan) ketika memberi keterangan kepada wartawan di Press Room Puspenkum Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (13/3). ANTARA/Putu Indah Savitri

MerahPutih.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) mulai menyelidiki dugaan korupsi pada pekerjaan pada pekerjaan pembangunan (design and build) Jalan Tol Jakarta Cikampek II Elevated Ruas Cikunir hingga Karawang Barat.

"Tol Japek ini nilai kontraknya kurang lebih Rp 13 triliun. Penyidik sudah meningkatkan perkara ini ke proses penyidikan umum," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana di Jakarta, Senin (13/3).

Baca Juga

Kejagung Diminta Usut Dugaan Kriminalisasi di Kejati Papua

Ketut menyampaikan, pihaknya sudah memeriksa 15 saksi. Penyidik juga sudah menemukan alat bukti yang cukup terkait kasus tersebut.

"dan sampai saat ini teman-teman penyidik sudah memeriksa kurang lebih 15 orang saksi karena sudah menemukan alat bukti yang cukup untuk meningkatkan perkara ini menjadi penyidikan umum," sambungnya.

Terkait dengan kerugian negara, Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung masih belum dapat memastikan karena hingga saat ini, perkara terkait pembangunan Tol Jakarta-Cikampek masih penyidikan umum.

Baca Juga

Adu Kuat Kejagung dan Ferdy Sambo Cs di Pengadilan Banding

Dalam kesempatan ini, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Kuntadi mengatakan bahwa perkara ini merupakan pengembangan dari kasus Waskita.

“Dan periode 2016,” ucapnya.

Kasus ini merupakan dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan (design and build) Jalan Tol Jakarta Cikampek II Elevated Ruas Cikunir hingga Karawang Barat termasuk on/off ramp pada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat, dengan nilai kontrak Rp 13.530.786.800.000.

Dalam pelaksanaan pengadaannya diduga terdapat perbuatan melawan hukum berupa persekongkolan dalam mengatur pemenang lelang yang menguntungkan pihak tertentu, sehingga atas perbuatan tersebut diindikasikan merugikan keuangan negara. (*)

Baca Juga

Kejagung Segera Cari dan Sita Aset Surya Darmadi

#Kejaksaan Agung #Dugaan Korupsi
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Bagikan