Kejagung Limpahkan 13 Tersangka Korporasi Jiwasraya ke Kejari Jakpus Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenum) Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Kamis (18/3/2021) ANTARA/Laily Rahmawaty.

MerahPutih.com - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung melimpahkan 13 tersangka korporasi beserta barang bukti dugaan tindak pidana korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Jiwasraya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat, Kamis (18/3).

"Ada 13 perkara korporasi hari ini, tahap dua, penyerahan tersangka dan barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenum) Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak kepada wartawan, Jumat (19/3).

Baca Juga

Diskon Vonis Koruptor Jiwasraya, Kejagung Ajukan Kasasi

Leonard menuturkan setelah 13 tersangka korporasi dan alat bukti diserahkan, jaksa kemudian menyiapkan surat dakwaan mereka untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Ke-13 tersangka korporasi tersebut, PT Millenium Capital Managemen, PT Treasure Fund Investama, PT Pool Advista Aset Manajemen, PT GAP Capital (PT Guna Abadi Perkasa), PT Maybank Asset Management, PT Pinnacle Persada Investama, PT Sinarmas Asset Management.

Selanjutnya PT Corfina Capital, PT Jasa Capital Asset Management, PT Prospera Asset Management, PT MNC Asset Management, PT OSO Management Investasi, dan PT PAN Arcadia Capital (dahulu PT Dhawibawa Manajement Investasi).

"Nah sekarang jaksa mempersiapkan surat dakwaan dan untuk segera melimpahkan 13 korporasi ke Pengadilan Tipikor," kata Leonard.

Logo Jiwasraya (ANTARA)
Logo Jiwasraya (ANTARA)

Leonard mengatakan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pengelolaan keuangan dan dana investasi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) periode 2008 sampai dengan 2018 Nomor: 06/LHP/XXI/03/2020 tanggal 9 Maret 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), kerugian negara mencapai Rp12,157 triliun.

Tiga belas tersangka korporasi Manajer Investasi (MI) dikenai Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; Dengan subsider Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Kemudian Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, subsider Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (Knu)

Baca Juga

Diskon Vonis Koruptor Jiwasraya, DPR Nilai Kepedulian Hakim Rendah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Alasan Pemprov DKI BST Tahap Dua Tertunda hingga Maret
Indonesia
Alasan Pemprov DKI BST Tahap Dua Tertunda hingga Maret

Pemprov DKI Jakarta menjelaskan, penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap dua ke warga ditunda.

Indonesia Ingin Jadi Pemasok Utama Baterai Kendaraan Listrik
Indonesia
Indonesia Ingin Jadi Pemasok Utama Baterai Kendaraan Listrik

Potensi jika Indonesia menjadi pemain global baterai kendaraan listrik yang bisa menghasilkan USD26 miliar pada 2030.

PBNU Minta Masyarakat Sudahi Polemik Salat Idul Fitri
Indonesia
PBNU Minta Masyarakat Sudahi Polemik Salat Idul Fitri

Termasuk semua para tokoh agama harus memiliki kesadaran bahwa COVID-19 ini bukan hanya di Indonesia

Muhammadiyah: Peristiwa FPI Jangan Tutupi Kasus Korupsi
Indonesia
Muhammadiyah: Peristiwa FPI Jangan Tutupi Kasus Korupsi

PP Muhamadiyah mengingatkan masyarakat luas agar insiden tewasnya enam anggota Front Pembela Islam (FPI) tidak menutupi kasus-kasus korupsi.

3 Alasan Fraksi PAN Tolak Anggaran Pertahanan Sebesar Rp1,7 Kuadriliiun
Indonesia
3 Alasan Fraksi PAN Tolak Anggaran Pertahanan Sebesar Rp1,7 Kuadriliiun

Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) menolak rencana anggaran pertahanan sebesar Rp 1,7 kuadrilliun yang diajukan oleh Kementerian Pertahanan (Kemenhan) guna modernisasi alutsista.

Kemenag Pastikan Tak Potong Dana BOS Madrasah dan Pesantren
Indonesia
Kemenag Pastikan Tak Potong Dana BOS Madrasah dan Pesantren

Anggaran BOS 2020 yang sudah dicairkan besarannya sama dengan alokasi tahun 2019.

Politisi PDI Perjuangan Tagih Laporannya ke Polda Metro, Begini Jawaban Kubu Rizieq
Indonesia
Massa 1812 Ada yang Bawa Samurai dan Lukai Petugas
Indonesia
Massa 1812 Ada yang Bawa Samurai dan Lukai Petugas

Apa bisa kena UU Rl 6 dan UU No 4 atau KUHP

PAN Tegaskan Stabilitas Pemerintahan Tak Didasari Jumlah Partai Politik
Indonesia
PAN Tegaskan Stabilitas Pemerintahan Tak Didasari Jumlah Partai Politik

Penerapan ambang batas parlemen berkaitan dengan aspek proposionalitas atau derajat keterwakilan pemilu

Akhirnya, Pemerintah Bakal Berikan Subsidi Pulsa Bagi Siswa
Indonesia
Akhirnya, Pemerintah Bakal Berikan Subsidi Pulsa Bagi Siswa

Di Yogyakarta, sekitar 34 persen keluarga lainnya menyatakan kesulitan akses internet karena tidak mampu membeli pulsa atau paket data internet.