Kejagung Lanjutkan Pemeriksaan Tersangka Dugaan Korupsi Rp 78 Triliun

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 18 Agustus 2022
Kejagung Lanjutkan Pemeriksaan Tersangka Dugaan Korupsi Rp 78 Triliun
Tersangka kasus korupsi penguasaan lahan sawit Surya Darmadi (kemeja putih) di Gedung Kejaksaan Agung, Senin (15/8). Foto: Kejagung

MerahPutih.com - Tersangka Surya Darmadi telah resmi ditahan untuk 20 hari di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung, setelah menyerahkan diri pada Senin (15/8) dan dijemput Kejagung di Bandara Soekarno-Hatta usai mendarat dari Taiwan.

Hari ini, Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung akan melanjutkan pemeriksaan Surya Darmadi yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi, pencucian uang, dan penguasaan lahan sawit yang diduga merugikan negara Rp 78 triliun.

Baca Juga:

Kejagung Tahan Surya Darmadi

"Pemeriksaan lanjutan pukul 10.00 WIB," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumeda.

Penyidik Kejaksaan Agung menetapkan Surya Darmadi bersama dengan Raja Thamsir Rachman selaku Bupati Indragiri Hulu Periode 1999-2008 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penguasaan lahan sawit seluas 37.095 hektare di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau yang merugikan keuangan dan perekonomian negara sekitar Rp78 triliun.

Dalam perkara ini, selain memeriksa perkara pokok dugaan tindak pidana korupsi, Penyidik Jampidsus mengusut dugaan menghalangi atau merintangi penyidikan terkait kasus dugaan korupsi PT Duta Palma Group yang dimiliki Surya Darmadi.

Ada dua saksi yang diperiksa terkait perkara korupsi menghalangi atau merintangi penyidikan korupsi Duta Palma Group. Keduanya adalah AD selaku Direktur PT Wanamitra Permai dan TTG selaku Direktur PT Palma Satu, PT Panca Agro Lestari, dan PT Seberida Subur.

"Mereka diperiksa mengenai penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi, yaitu setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau merintangi secara langsung atau tidak langsung terkait penyidikan perkara korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan PT Duta Palma Group," kata Ketut.

Sebagaimana diketahui, menghalangi penyidikan korupsi termasuk dalam tindak pidana lain yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang Pemberantasan Tipikor. Ancaman pidana pada beleid tersebut adalah minimal tiga tahun dan maksimal 12 tahun penjara serta denda paling sedikit Rp150 juta dan paling banyak Rp600 juta.

Surya Darmadi juga tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau pada 2014 yang diusut penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Agar tidak tumpang tindih Kejagung akan berkolaborasi dengan KPK. (Knu)

Baca Juga:

Kejagung Koordinasi dengan KPK Tangani Kasus Surya Darmadi


#Dugaan Korupsi #Kejagung
Bagikan
Bagikan