Kejagung Koordinasi dengan KPK Tangani Kasus Surya Darmadi Tersangka korupsi Surya Darmadi di gedung Kejaksaan Agung, Senin (15/8). Foto: Kejagung

MerahPutih.com - Bos PT Duta Palma Group Surya Darmadi alias Apeng telah berada di gedung Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menjalani pemeriksaan terkait kasus dugaan korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 78 triliun.

Kejagung memastikan bakal melakukan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menangani kasus dugaan korupsi yang menjerat Apeng. Hal itu mengingat, Apeng juga merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang tengah diusut KPK.

Baca Juga

Kejagung Persilakan Surya Darmadi Datang

“Iya, jadi kita kerja sama dengan KPK karena ada perkara juga yang ditangani oleh KPK,” kata Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta, Senin (15/8).

Apeng sebelumnya sudah tiga kali tidak memenuhi panggilan dari Kejagung untuk diperiksa. Ia sempat menjadi buron sebelum kembali ke Indonesia dari Taiwan, pada siang tadi menggunakan pesawat China Airlines C1761. Apeng selanjutnya bakal ditahan untuk 20 hari ke depan.

Tersangka kasus korupsi penguasaan lahan sawit Surya Darmadi tiba di Kejaksaan Agung di Jakarta, Senin (15/8/2022). (ANTARA/Putu Indah Savitri)
Tersangka kasus korupsi penguasaan lahan sawit Surya Darmadi tiba di Kejaksaan Agung di Jakarta, Senin (15/8/2022). (ANTARA/Putu Indah Savitri)

Diketahui, KPK menetapkan anak usaha PT Duta Palma Group, yakni PT Palma Satu sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014.

Baca Juga

Surya Darmadi Jalani Pemeriksaan di Kejagung

Selain korporasi, KPK juga menetapkan pemilik PT Darmex Group/ PT Duta Palma, Surya Darmadi alias Apeng dan Legal Manager PT Duta Palma Group, Suheri Terta.

Adapun saat ini, Kejagung tengah mengusut dugaan penyerobotan lahan oleh PT Duta Palma Group. Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan, perusahaan tersebut mengelola lahan 37.095 hektare secara melawan hukum dan pemiliknya yakni Apeng, menjadi buronan KPK.

Dari penyelewengan tersebut, perusahaan Apeng diduga untung Rp 600 miliar tiap bulannya. Kini, Apeng telah ditetapkan sebagai tersangka pada kasus tersebut oleh Kejagung. Perbuatan Apeng dalam kasus ini diduga mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 78 triliun. (Pon)

Baca Juga

Tiba di Indonesia, Surya Darmadi Langsung Dijemput Kejagung

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPU Diminta Lakukan Penyesuaian Anggaran Pemilu
Indonesia
KPU Diminta Lakukan Penyesuaian Anggaran Pemilu

Pemerintah memastikan anggaran yang disediakan itu menyangkut hal-hal yang pokok saja dalam penyelenggaraan Pemilu.

Posisi Menteri Pertahanan Dinilai Jadi Kunci Tingginya Elektabilitas Prabowo
Indonesia
Posisi Menteri Pertahanan Dinilai Jadi Kunci Tingginya Elektabilitas Prabowo

Elektabilitas Prabowo Subianto, sebagai calon presiden (capres) 2024, merajai hampir di seluruh lembaga survei.

Penamaan Jalan Mustafa Kemal Ataturk Tuai Polemik, Wagub: Kita Pertimbangkan
Indonesia
Penamaan Jalan Mustafa Kemal Ataturk Tuai Polemik, Wagub: Kita Pertimbangkan

Usulan penamaan jalan di Jakarta yang menggunakan nama Mustafa Kemal Ataturk oleh Pemerintah Turki menuai polemik.

Kapolri Sebut One Way dan Ganjil Genap Efektif Urai Kemacetan di Tol
Indonesia
Kapolri Sebut One Way dan Ganjil Genap Efektif Urai Kemacetan di Tol

Rekayasa lalu lintas dengan sistem satu arah (one way) dan ganjil genap di KM 47 Cikampek sampai KM 414 GT Kalikangkung efektif urai kemacetan arus mudik

Anies Undang Wapres Ma'ruf Amin ke Pernikahan Putrinya
Indonesia
Anies Undang Wapres Ma'ruf Amin ke Pernikahan Putrinya

Kedatangan orang nomor satu di Jakarta ini untuk menyerahkan undangan pernikahan putrinya, Mutiara Annisa Baswedan.

Vonis Nihil Heru Hidayat, Jaksa Agung: Ada kejanggalan dan Inkonsistensi
Indonesia
Vonis Nihil Heru Hidayat, Jaksa Agung: Ada kejanggalan dan Inkonsistensi

Heru Hidayat, terdakwa korupsi dan pencucian uang (TPPU) ASABRI bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan negara Rp 22,78 triliun.

Akhirnya Naik Rp 225 Ribu, UMP DKI Jadi Rp 4,64 Juta
Indonesia
Akhirnya Naik Rp 225 Ribu, UMP DKI Jadi Rp 4,64 Juta

Ini wujud apresiasi bagi pekerja

UMKM Bisa Ikut Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Dengan Syarat KTP dan NPWP
Indonesia
UMKM Bisa Ikut Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Dengan Syarat KTP dan NPWP

Presiden Joko Widodo, telah menerbitkan Instruksi tentang Percepatan Peningkatan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.

Reformasi Sistem Kafala di Arab Saudi Dinilai Masih Beratkan Posisi TKI
Indonesia
Reformasi Sistem Kafala di Arab Saudi Dinilai Masih Beratkan Posisi TKI

Kerajaan Arab Saudi membentuk 13 perusahaan perekrutan pekerja migran yang menjadi bagian dari reformasi sistem Kafala.

2 Aplikasi Layanan Kependudukan  Kota Bandung Masuk Top 45 Inovasi Jabar 2021
Indonesia
2 Aplikasi Layanan Kependudukan Kota Bandung Masuk Top 45 Inovasi Jabar 2021

Saat ini, Disdukcapil berkordinasi dengan Dinas Sosial dan Penanganan Kemiskinan Kota Bandung (Dinsosnangkis).