Kejagung Klarifikasi Lokasi Kejari Jaksel Jamu Dua Jenderal Tersangka Kasus Djoko Tjandra Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono. ANTARA/Anita Permata Dewi/pri.

Merahputih.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengklarifikasi adanya postingan di media sosial terkait jamuan makan siang saat serah terima tersangka dan barang bukti (tahap II) di Kejari Jakarta Selatan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Hari Setiyono, menjelaskan, beredarnya informasi adanya jamuan makan siang tersebut memang benar terjadi. Namun, makan siang dimaksud tidak dilakukan di restoran.

"Itu di ruang pemeriksaan atau ruang serah terima tersangka di Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, bukan di rumah makan atau restoran," kata Hari Setiyono kepada awak media, di Jakarta, Selasa (20/10).

Baca Juga

Diperiksa Soal 'Red Notice' Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte Diberondong 40 Pertanyaan

Menurut Hari, terkait makanan yang diberikan kepada para tersangka adalah makanan yang sesuai dengan pagu anggaran yang ada di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Kebetulan pada saat itu makanan yang diberikan dipesan dari kantin yang ada di lingkungan kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

"Pemberian jatah makan siang untuk para tersangka adalah kewajiban aparat kejaksaan yang menerima serah terima tersangka dan barang bukti yang pelaksanaannya lewat dari jam makan siang," ungkapnya.

Terlebih apabila tersangka dalam status tahanan rutan sehingga hal tersebut bukan merupakan jamuan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan kepada para tersangka yang notabene perwira tinggi di kepolisian.

"Tidak lebih (jamuan makan siang) karena Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah memperoleh predikat WBK/WBBM sehingga pelayanan publik menjadi prioritas utama," ujarnya.

tersangka kasus suap Djoko Tjandra yakni Brigjen Pol Prasetijo Utomo, Irjen Pol Napoleon Bonaparte, dan pengacara dijamu makan siang yang diduga di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan
Foto tersangka kasus suap Djoko Tjandra yakni Brigjen Pol Prasetijo Utomo, Irjen Pol Napoleon Bonaparte, dan pengacara dijamu makan siang yang diduga di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Foto: Istimewa

Untuk diketahui, adanya jamuan makan siang yang dilakukan terhadap ketiga tersangka red notice Djoko Tjandra pertama kali dibagikan oleh akun Facebook Petrus Bala Pattyona II.

Dalam unggahannya itu, pria yang mengaku sebagai pengacara itu mengunggah momen foto-foto saat Kajari Jakarta Selatan menjamu ketiga tersangka saat proses pelimpahan berkas perkara tahap II.

"Sejak saya menjadi pengacara tahun 1987, baru sekali ini di penyerahan berkas perkara tahap dua - istilahnya P21, yaitu penyerahan berkas perkara berikut barang bukti dan tersangkanya dijamu makan siang oleh kepala kejaksaan," kata Petrus sebagaimana dikutip dari akun Facebooknya.

"Jumat 16/10 tepat jam 10 para penyidik Dittipikor Bareskrim bersama tiga tersangka (Brigjen Pol. Prasetijo Utomo, Irjen Pol. Napoleon Bonaparte dan pengusaha Tommy Sumardi) dalam kaitan penghapusan red notice Joko S. Chandra tiba di Kejaksaan Negeri Jaksel," tambahnya.

Baca Juga

Alasan Mabes Polri Belum Tahan Irjen Napoleon Bonaparte

Dalam unggahan itu, Petrus mengungkapkan Kajari Jakarta Selatan juga sempat meminta maaf kepada ketiga tersangka red notice saat hendak diminta memakai rompi tahanan.

"Seusai makan siang Kajari menghampiri kami dan menyerahkan baju tahanan Kejaksaan ke kedua TSK, sambil menjelaskan, mohon maaf ya jenderal, ini protap dan aturan baku sebagai tahanan kejaksaan. Kedua Tsk langsung menerima, membuka baju dinas untuk mengenakan baju tahanan, karena pak Kajari bilang dipakai sebentar karena di loby banyak wartawan yang meliput dan ini demi kebaikan bersama," tandasnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI: Kebijakan Kerja di Rumah Pengaruhi Kualitas Udara di Jakarta
Indonesia
Pemprov DKI: Kebijakan Kerja di Rumah Pengaruhi Kualitas Udara di Jakarta

Selain itu, Andono mengungkapkan, kebijakan kerja di rumah bukan merupakan faktor tunggal membaiknya kualitas udara.

Haikal Hassan: Setelah 399 Kerumunan, Kenapa Baru Anies yang Dipanggil
Indonesia
Haikal Hassan: Setelah 399 Kerumunan, Kenapa Baru Anies yang Dipanggil

kal menilai pemanggilan Emil merupakan hal wajar

KPK Garap Eks Bos Keuangan PT Dirgantara Indonesia
Indonesia
KPK Garap Eks Bos Keuangan PT Dirgantara Indonesia

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IRZ (Irzal Rizaldi Zailani)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

Setelah Deflasi di September, Indonesia Kembali Inflasi
Indonesia
Setelah Deflasi di September, Indonesia Kembali Inflasi

Faktor pendorong inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 0,29 persen.

 DPR Janji Awasi dan Kawal Pemerintah Dalam Penanganan COVID-19
Indonesia
DPR Janji Awasi dan Kawal Pemerintah Dalam Penanganan COVID-19

"Baik dari sisi penerimaan, belanja dan pembiayaan yang fokusnya pada penanganan wabah corona serta penanggulangan dampak sosial dan ekonominya,” kata Puan

Jakarta Berlakukan PSBB Jilid 2, Ribuan Warga Perantauan Asal Wonogiri Mudik
Indonesia
Jakarta Berlakukan PSBB Jilid 2, Ribuan Warga Perantauan Asal Wonogiri Mudik

Warga Wonogiri memilih mudik setelah Pemprov DKI Jakarta memberlakukan PSBB jilid ll selama 14 hari mulai tanggal 14-27 September.

Tiga Wilayah DKI Jakarta Diprakirakan Hujan Ringan Hari Ini
Indonesia
Tiga Wilayah DKI Jakarta Diprakirakan Hujan Ringan Hari Ini

Cuaca berawan juga menyelimuti hampir seluruh wilayah Jakarta pada Selasa (24/11)

Mantan Menteri Era Gus Dur Anggap Ancaman Sweeping WN India Berbahaya
Indonesia
Mantan Menteri Era Gus Dur Anggap Ancaman Sweeping WN India Berbahaya

Hikam meyakini, wacana tak bertanggungjawab itu juga akan menyudutkan Pemerintah RI

KPK Tak Mampu Tangkap Harun Masiku, Penangkapan Nurhadi Dianggap Sia-sia
Indonesia
KPK Tak Mampu Tangkap Harun Masiku, Penangkapan Nurhadi Dianggap Sia-sia

Menurut Neta, setidaknya masih ada lima kerja berat Firli dalam waktu dekat yang perlu dituntaskanya.

Tol Pekanbaru - Dumai Segera Beroperasi
Indonesia
Tol Pekanbaru - Dumai Segera Beroperasi

Tol Pekanbaru-Dumai dikerjakan mulai Juli 2017 dengan skema penugasan Pemerintah kepada PT Hutama Karya dengan anggaran Rp16,21 triliun. Saat ini Seksi I Pekanbaru-Minas sepanjang 9,5 km telah dibuka secara fungsional mulai bulan Mei 2020.