Kejagung Kembalikan Berkas Kasus Red Notice Djoko Tjandra ke Bareskrim Bali Djoko Tjandra di gedung Bundar Kompleks Gedung Kejakasaan Agung, Jakarta, Senin (31/8/2020). ANTARA FOTO/ Adam Bariq/aww.

MerahPutih.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengembalikan berkas kasus penghapusan red notice Djoko Tjandra ke Bareskrim Polri.

"Berkas perkara yang kami kirimkan di tahap satu belum dinyatakan lengkap," kata Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Djoko Poerwanto seusai gelar perkara di gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (11/9).

Baca Juga:

Diperiksa Soal 'Red Notice' Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte Diberondong 40 Pertanyaan

Jenderal bintang satu itu mengatakan baru menerima pemberitahuan itu pada hari ini. Djoko mengatakan akan mempelajari kembali berkas dan melengkapi persyaratan.

"Tindak lanjutnya adalah petunjuk secara formil dan materil," ujarnya.

Djoko Tjandra. Foto: ANTARA
Djoko Tjandra. Foto: ANTARA

Untuk diketahui, Bareskrim melimpahkan berkas perkara kasus tersebut ke Kejagung pada 2 September 2020. Jaksa meneliti berkas tersebut selama 7 hari, lalu menyatakan berkas itu P19 alias dikembalikan ke kepolisian.

Baca Juga:

Penyidik Kebut Pemberkasan Kasus Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Dalam kasus dugaan korupsi terkait penghapusan red notice di Interpol atas nama Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah menetapkan total empat orang tersangka.

Tersangka Djoko Tjandra dan Tommy Sumardi diduga sebagai pemberi suap. Sementara, mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte dan mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo diduga menerima suap. (Pon)

Baca Juga:

Rekonstruksi Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Emosi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Imbas Libur Natal-Tahun Baru, 55 RW di Jakarta Masuk Zona Rawan COVID-19
Indonesia
Imbas Libur Natal-Tahun Baru, 55 RW di Jakarta Masuk Zona Rawan COVID-19

Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyebut ada tren kenaikan kasus aktif COVID-19 imbas dari libur panjang Natal dan Tahun Baru 2021.

Ibadah Haji 2021, Menag Gus Yaqut: Skenario Pembatasan Pemberangkatan Disiapkan
Indonesia
Ibadah Haji 2021, Menag Gus Yaqut: Skenario Pembatasan Pemberangkatan Disiapkan

Kementerian Agama (Kemenag) telah menyiapkan sejumlah sekenario dalam menyambut ibadah haji 2021.

Jokowi Jadi Orang Pertama Divaksin, MPR: Luar Biasa
Indonesia
Jokowi Jadi Orang Pertama Divaksin, MPR: Luar Biasa

MPR meminta agar proses uji klinis dan izin edar terhadap vaksin COVID-19 itu dipercepat sehingga masyarakat memiliki kepastian.

ICW: KPK Era Firli Bahuri Sejak Awal Tak Mau Ringkus Harun Masiku
Indonesia
ICW: KPK Era Firli Bahuri Sejak Awal Tak Mau Ringkus Harun Masiku

“Sejak awal ICW sudah memiliki keyakinan bahwa KPK bukan tidak mampu untuk meringkus mantan calon legislatif asal PDIP, Harun Masiku, akan tetapi memang tidak mau,” kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana

KPK Tetapkan Bupati Banjarnegara Tersangka Suap
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati Banjarnegara Tersangka Suap

Firli mengatakan Budhi lewat orang kepercayaannya Kedy Afandi mengumpulkan asosiasi jasa konstruksi di salah satu rumah makan.

Pemerintah Belum Tentukan Harga Vaksinasi Mandiri
Indonesia
Pemerintah Belum Tentukan Harga Vaksinasi Mandiri

Harga vaksin mandiri atau gotong royong ini baru akan ditetapkan setelah adanya pertemuan antara pihak Bio Farma dengan produsen vaksin.

BIN Vaksinasi Pelajar Ponpes dan Madrasah, BG Turun Gunung
Indonesia
BIN Vaksinasi Pelajar Ponpes dan Madrasah, BG Turun Gunung

Sesuai dengan petunjuk dari Bapak Presiden

Jokowi Perintahkan Respon Cepat Penanganan COVID-19 di Luar Pulau Jawa
Indonesia
Jokowi Perintahkan Respon Cepat Penanganan COVID-19 di Luar Pulau Jawa

Untuk merespons situasi tersebut, ada tiga hal yang menurut Kepala Negara penting untuk segera dilakukan.

Peserta Didik Terinfeksi COVID-19, Sekolah Bakal Ditutup
Indonesia
Peserta Didik Terinfeksi COVID-19, Sekolah Bakal Ditutup

Satgas Penanganan COVID-19 terus melakukan pengawasan pembelajaran tatap muka terbatas wilayah PPKM Level 1-3 agar tetap berjalan dengan baik.

Kesadaran Hukum Masyarakat Memprihatinkan
Indonesia
Kesadaran Hukum Masyarakat Memprihatinkan

Pembangunan hukum merupakan bagian dari pembangunan sebuah bangsa, harus terintegrasi dan bersinergi dengan agenda pembangunan di bidang-bidang lainnya.