Kejagung Kembali Periksa 3 Saksi Terkait Asabri Kantor Asabri. (Foto: Antara)

Merahputih.com - Jaksa penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung kembali melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asabri, Kamis (28/1).

"Tiga saksi yang diperiksa," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak di Jakarta, Kamis (28/1).

Baca Juga:

Asabri Tiarap, Anggota Polri Paling Banyak Kena Dampaknya

Tiga saksi yang diperiksa jaksa penyidik itu yakni mantan Direktur Utama PT Asabri berinisial ARD, Direktur Utama PT Aurora Asset Management berinisial F, dan Direktur PT Asanusa Asset Management berinisial AAM.

Para saksi dimintai keterangan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang tindak pidana korupsi yang terjadi di Asabri.

Jampidsus Kejagung berencana melakukan gelar perkara atau ekspos kasus dugaan korupsi Asabri pada pekan depan untuk menentukan tersangka. Sejauh ini ada tujuh calon tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Asabri.

Logo Asabri (Foto: Antaranews)
Logo Asabri (Foto: Antaranews)

Sebelumnya Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan bahwa terdapat tujuh calon tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Asabri.

Kejaksaan Agung telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Spindik) perkara dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asabri (Persero) periode 2012-2019. Sprindik Nomor: Print-01/F.2/Fd.2/01/2021 tertanggal 14 Januari 2021 itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Febrie Adriansyah atas nama Jampidsus.

Baca Juga:

Tata Kelola PT Asabri Dinilai Buruk

Dalam kasus ini diketahui selama tahun 2012 hingga 2019, PT Asabri telah bekerja sama dengan beberapa pihak untuk mengatur dan mengendalikan dana investasi Asabri dalam investasi pembelian saham sebesar Rp10 triliun melalui pihak-pihak yang terafiliasi dan investasi penyertaan dana pada produk reksadana sebesar Rp13 triliun melalui beberapa perusahaan manajemen investasi (MI) dengan cara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Perpanjangan Stimulus Listrik hingga Akhir 2021 Dinilai Tepat
Indonesia
Perpanjangan Stimulus Listrik hingga Akhir 2021 Dinilai Tepat

Perpanjangan stimulus ketenagalistrikan oleh pemerintah hingga akhir 2021 dinilai akan membantu meringankan beban masyarakat.

Kepala Otorita IKN Sambangi KPK, Bahas Apa?
Indonesia
Kepala Otorita IKN Sambangi KPK, Bahas Apa?

Bambang Susntono menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (21/3).

Rekam Jejak Novel Cs Bikin Peluang Jadi ASN Polri Terbuka Lebar
Indonesia
Rekam Jejak Novel Cs Bikin Peluang Jadi ASN Polri Terbuka Lebar

Polri menyebut rekam jejak 57 orang mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang gagal lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi pertimbangan dalam perekrutan menjadi ASN.

Jadi Tersangka Suap, Bupati Langkat Punya Harta Puluhan Miliar
Indonesia
Jadi Tersangka Suap, Bupati Langkat Punya Harta Puluhan Miliar

Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Langkat periode 2014-201 itu tercatat memiliki harta kekayaan mencapai Rp 85 miliar.

Kapolri: Pecat dan Pidanakan Anggota yang Melanggar
Indonesia
Kapolri: Pecat dan Pidanakan Anggota yang Melanggar

Kapolri menginstruksikan secara tegas kepada seluruh jajarannya untuk memberikan tindakan tegas kepada oknum anggota kepolisian yang melanggar aturan saat menjalankan tugasnya.

Jelang Mudik Lebaran, 309 Ribu Orang Divaksin Booster Hari Ini
Indonesia
Jelang Mudik Lebaran, 309 Ribu Orang Divaksin Booster Hari Ini

Hingga Kamis (7/4) ini, jumlah vaksinasi COVID-19 dosis booster di Indonesia mencapai 25.606.528.

Bela Negara, Milenial Harus Paham Sejarah
Indonesia
Bela Negara, Milenial Harus Paham Sejarah

Sementara itu Asri Welas sebagai salah satu keturunan Pangeran Diponegoro menyatakan, menggunakan produk dan memperkenalkan budaya Indonesia, misalnya batik adalah salah satu bentuk bela negara.

Anak Buah Juliari Akui Ihsan Yunus Dapat Proyek di Kemensos Senilai Rp 54 Miliar
Indonesia
Anak Buah Juliari Akui Ihsan Yunus Dapat Proyek di Kemensos Senilai Rp 54 Miliar

Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam (PSKBA) Kementerian Sosial (Kemensos) M Syafii Nasution menyebut Legislator PDIP Ihsan Yunus mendapatkan proyek penanganan COVID19 di Kementerian Sosial senilai Rp 54,43 miliar.

Kemendagri Pastikan Timsel KPU dan Bawaslu Bekerja Independen
Indonesia
Kemendagri Pastikan Timsel KPU dan Bawaslu Bekerja Independen

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memastikan, tim seleksi yang telah dibentuk akan bekerja secara independen.

Pemda Wajib Sediakan Anggaran THR dan Gaji ke-13
Indonesia
Pemda Wajib Sediakan Anggaran THR dan Gaji ke-13

Bagi daerah yang tidak cukup tersedia alokasi anggaran APBD 2022, tetap harus segera menyediakan dengan mengoptimalkan alokasi anggaran pegawai.