Kejagung Kembali Periksa 3 Saksi Terkait Asabri Kantor Asabri. (Foto: Antara)

Merahputih.com - Jaksa penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung kembali melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi terkait penyidikan kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asabri, Kamis (28/1).

"Tiga saksi yang diperiksa," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak di Jakarta, Kamis (28/1).

Baca Juga:

Asabri Tiarap, Anggota Polri Paling Banyak Kena Dampaknya

Tiga saksi yang diperiksa jaksa penyidik itu yakni mantan Direktur Utama PT Asabri berinisial ARD, Direktur Utama PT Aurora Asset Management berinisial F, dan Direktur PT Asanusa Asset Management berinisial AAM.

Para saksi dimintai keterangan guna mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang tindak pidana korupsi yang terjadi di Asabri.

Jampidsus Kejagung berencana melakukan gelar perkara atau ekspos kasus dugaan korupsi Asabri pada pekan depan untuk menentukan tersangka. Sejauh ini ada tujuh calon tersangka dalam kasus dugaan korupsi di Asabri.

Logo Asabri (Foto: Antaranews)
Logo Asabri (Foto: Antaranews)

Sebelumnya Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengatakan bahwa terdapat tujuh calon tersangka dalam kasus dugaan korupsi PT Asabri.

Kejaksaan Agung telah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Spindik) perkara dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asabri (Persero) periode 2012-2019. Sprindik Nomor: Print-01/F.2/Fd.2/01/2021 tertanggal 14 Januari 2021 itu ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Febrie Adriansyah atas nama Jampidsus.

Baca Juga:

Tata Kelola PT Asabri Dinilai Buruk

Dalam kasus ini diketahui selama tahun 2012 hingga 2019, PT Asabri telah bekerja sama dengan beberapa pihak untuk mengatur dan mengendalikan dana investasi Asabri dalam investasi pembelian saham sebesar Rp10 triliun melalui pihak-pihak yang terafiliasi dan investasi penyertaan dana pada produk reksadana sebesar Rp13 triliun melalui beberapa perusahaan manajemen investasi (MI) dengan cara menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan tersebut diduga telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Beras Vietnam Menumpuk di Gudang, Bulog Tak Bisa Tampung Beras Impor Lagi
Indonesia
Beras Vietnam Menumpuk di Gudang, Bulog Tak Bisa Tampung Beras Impor Lagi

Maksimal penyimpanan beras di gudang itu idealnya sekitar enam bulan sampai satu tahun, sedangkan beras impor sudah tiga tahun lebih.

BW Kritik Struktur Baru KPK Mirip 'Orba' Kental Bagi-Bagi Jabatan
Indonesia
BW Kritik Struktur Baru KPK Mirip 'Orba' Kental Bagi-Bagi Jabatan

"Ini struktur yang old fashion serta tak sungguh ingin membuat KPK punya kemampuan sebagai triger mechanism, handal dan responsif untuk taklukan korupsi" kata Bambang

Total Kasus COVID-19 di AS Capai 4.601.526 dengan 154.002 Kematian
Dunia
Total Kasus COVID-19 di AS Capai 4.601.526 dengan 154.002 Kematian

Jumlah kasus COVID-19 bertambah 58.947 kasus dan tercatat 1.132 kematian baru.

Wahyu Setiawan Akui Ada Dana Tak Terbatas agar Harun Masiku Jadi Anggota DPR
Indonesia
Wahyu Setiawan Akui Ada Dana Tak Terbatas agar Harun Masiku Jadi Anggota DPR

Ada dana operasional tak terbatas agar Harun Masiku ditetapkan sebagai anggota DPR Fraksi PDIP periode 2019-2024.

Gedung Kejaksaan Agung Terbakar
Indonesia
Gedung Kejaksaan Agung Terbakar

Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 19.00 WIB

Kerugian Banjir Bandang di Kawasan Wisata Landak River Capai Ratusan Juta
Indonesia
Kerugian Banjir Bandang di Kawasan Wisata Landak River Capai Ratusan Juta

Tidak ada korban jiwa maupun yang mengalami luka-luka akibat banjir bandang di sepanjang Sungai Landak.

Jika Gerindra Dipimpin Orang Lain, Prabowo Sulit Nyapres di 2024
Indonesia
Jika Gerindra Dipimpin Orang Lain, Prabowo Sulit Nyapres di 2024

Dukungan Partai Gerindra kepada anak dan menantu Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution adalah untuk kepentingan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.

Sakti Wahyu Trenggono Jadi Menteri KP, Begini Tanggapan Edhy Prabowo
Indonesia
Sakti Wahyu Trenggono Jadi Menteri KP, Begini Tanggapan Edhy Prabowo

"Selamat dengan jabatan yang baru, semoga dalam menjalankan tugas tetap lancar dan sukses," kata Edhy

BNPB Raih Opini WTP untuk Kesembilan Kalinya
Indonesia
BNPB Raih Opini WTP untuk Kesembilan Kalinya

Kepala BNPB Doni Monardo, dalam sambutannya menyatakan keberhasilan mendapatkan opini WTP ini tidak lepas dari dukungan seluruh unsur yang terdapat di BNPB dan berkat pendampingan BPK.

Polisi Semarang Amankan 281 Terduga Premanisme
Indonesia
Polisi Semarang Amankan 281 Terduga Premanisme

Jokowi mendengar keluhan dari para pengemudi masih maraknya pungli yang dilakukan preman setempat dan juga oknum dari depo barang di Pelabuhan Tanjung Priok.