Kejagung Ingin Ada Harmonisasi Dalam RUU Perampasan Aset Mensos Juliari P. Batubara pakai baju tahanan KPK. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Kejaksaan Agung berharap ada harmonisasi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Saat ini, sudah ada beberapa regulasi lain yang mengatur soal perampasan aset. Misalnya terdapat dalam KUHAP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Kalau pemerintah secara umum sudah oke, yang penting perlu harmonisasi dengan undang-undang yang lain," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung Ali Mukartono, di Gedung Kejagung, Jakarta, Senin (22/2).

Baca Juga:

KPK: RUU Perampasan Aset Berikan Efek Jera bagi Koruptor

Ali mengatakan, dalam beberapa produk hukum tidak terjadi harmonisasi. Contohnya, pada definisi keuangan negara yang dalam beberapa undang-undang diartikan berbeda.

"Itu di Undang-Undang BPK ada, di Undang-Undang Korupsi beda, di UU No. 17/2003 (tentang Keuangan Negara) ada. Itu bingung kita pakai yang mana?" ujar Ali.

Ia berharap, agar contoh kasus tersebut tidak terjadi dalam pembahanan RUU Perampasan Aset.

"Kita harapkan ada harmonisasi. DPR nanti melakukan itu lah, kita lihat," imbuhnya.

Ketika disinggung mengenai posisi Kejagung dalam memandang urgensi hadirnya UU Perampasan Aset, Ali masih enggan berkomentar banyak. Ia mengaku belum membaca draf dari RUU tersebut.

Villa yang diduga milik Edhy Prabowo disegel KPK. (Foto: KPK)
Villa yang diduga milik Edhy Prabowo disegel KPK. (Foto: KPK)

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Pidana menjadi salah satu RUU prioritas untuk segera dibahas karena keberadaannya sangat urgen dan sudah terpenuhi aspek kelengkapan teknisnya.

"Sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi, tentu saya melihat RUU ini layak untuk dibahas dan menjadi prioritas. Kelengkapan teknis untuk menjadi salah satu RUU Prioritas sudah terpenuhi," kata Willy di Jakarta, Senin (22/1).

Dia menjelaskan, wacana RUU Perampasan Aset Pidana sebenarnya sejak zaman Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah ramai di publik. Menurut dia, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sudah merampungkan naskah akademik atas RUU tersebut sejak tahun 2012 namun terus-menerus mengalami penundaan untuk diajukan ke DPR.

"Namun entah mengapa RUU ini terus-menerus mengalami penundaan walaupun tahun 2016 yang lalu sempat hampir dibahas. DPR tentu akan sangat menerima secara baik Surat Presiden atas pengusulan RUU tersebut secara formal," ujarnya. (Pon)

Baca Juga:

Perampasan Aset Koruptor Lebih Timbulkan Efek Jera Dibandingkan Hukuman Mati

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PM Kosovo Positif Terinfeksi COVID-19
Dunia
PM Kosovo Positif Terinfeksi COVID-19

Pemerintah Hoti menuai kritik karena tidak banyak melakukan upaya untuk menekan penyebaran virus corona.

Suspect COVID-19 di Jakarta Capai 52.586 Orang
Indonesia
Suspect COVID-19 di Jakarta Capai 52.586 Orang

Untuk Pelaku Perjalanan berjumlah 1.803 orang, yang sudah selesai menjalani isolasi berjumlah 1.758 orang, yang masih menjalani isolasi di rumah sebanyak 45 orang.

KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin
Indonesia
KPK Perpanjang Masa Penahanan Mantan Bupati Bogor Rachmat Yasin

Ia mengatakan perpanjangan penahanan terhadap Rachmat dilakukan guna menyelesaikan proses penyidikan dan pemberkasan perkara dimaksud.

Kemenkumham Perpanjang Program Asimilasi Napi di Masa Pandemi
Indonesia
Kemenkumham Perpanjang Program Asimilasi Napi di Masa Pandemi

Perpanjangan masa program asimilasi dan integrasi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 32 Tahun 2020.

Riset Temukan Sakit Mata Jadi Gejala Baru COVID-19
Dunia
Riset Temukan Sakit Mata Jadi Gejala Baru COVID-19

Berbagai gejala mata yang mengindikasikan konjungtivitis dalam kaitannya dengan COVID-19

3.240 Pasien di RS Wisma Atlet Berhasil Sembuh dari COVID-19
Indonesia
3.240 Pasien di RS Wisma Atlet Berhasil Sembuh dari COVID-19

Pasien yang harus dirujuk ke RS lain sebanyak 140 orang, sedangkan tiga pasien meninggal dunia.

Pengelola Mal Wilayah Jakarta Syaratkan Pengunjung Patuhi Protokol Kesehatan
Indonesia
Pengelola Mal Wilayah Jakarta Syaratkan Pengunjung Patuhi Protokol Kesehatan

Pengunjung mal sudah dibuatkan antrian masuk, tempat cuci tangan, wajib memakai masker dan diukur suhu tubuhnya

DPR Dapat Apresiasi Gegara Masukkan RUU PKS ke Prolegnas Prioritas 2021
Indonesia
DPR Dapat Apresiasi Gegara Masukkan RUU PKS ke Prolegnas Prioritas 2021

Komnas Perempuan juga akan mensosialisasikan pemahaman tentang pentingnya RUU ini kepada masyarakat

Setahun Jokowi-Ma'ruf Amin, Buruh Tuntut Keluarkan Perppu Cipta Kerja
Indonesia
Setahun Jokowi-Ma'ruf Amin, Buruh Tuntut Keluarkan Perppu Cipta Kerja

Kelompok buruh kembali turun ke jalan untuk menggelar aksi tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja pada Selasa (20/10).

Jalan Tol Layang Jakarta Cikampek Mulai Dibuka untuk Umum
Indonesia
Jalan Tol Layang Jakarta Cikampek Mulai Dibuka untuk Umum

Pengoperasian kembali Jalan Tol Jakarta-Cikampek II (elevated) dilakukan bertahap