Kejagung Ingin Ada Harmonisasi Dalam RUU Perampasan Aset Mensos Juliari P. Batubara pakai baju tahanan KPK. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Kejaksaan Agung berharap ada harmonisasi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Saat ini, sudah ada beberapa regulasi lain yang mengatur soal perampasan aset. Misalnya terdapat dalam KUHAP dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Kalau pemerintah secara umum sudah oke, yang penting perlu harmonisasi dengan undang-undang yang lain," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Kejaksaan Agung Ali Mukartono, di Gedung Kejagung, Jakarta, Senin (22/2).

Baca Juga:

KPK: RUU Perampasan Aset Berikan Efek Jera bagi Koruptor

Ali mengatakan, dalam beberapa produk hukum tidak terjadi harmonisasi. Contohnya, pada definisi keuangan negara yang dalam beberapa undang-undang diartikan berbeda.

"Itu di Undang-Undang BPK ada, di Undang-Undang Korupsi beda, di UU No. 17/2003 (tentang Keuangan Negara) ada. Itu bingung kita pakai yang mana?" ujar Ali.

Ia berharap, agar contoh kasus tersebut tidak terjadi dalam pembahanan RUU Perampasan Aset.

"Kita harapkan ada harmonisasi. DPR nanti melakukan itu lah, kita lihat," imbuhnya.

Ketika disinggung mengenai posisi Kejagung dalam memandang urgensi hadirnya UU Perampasan Aset, Ali masih enggan berkomentar banyak. Ia mengaku belum membaca draf dari RUU tersebut.

Villa yang diduga milik Edhy Prabowo disegel KPK. (Foto: KPK)
Villa yang diduga milik Edhy Prabowo disegel KPK. (Foto: KPK)

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Willy Aditya mendukung Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Pidana menjadi salah satu RUU prioritas untuk segera dibahas karena keberadaannya sangat urgen dan sudah terpenuhi aspek kelengkapan teknisnya.

"Sebagai Wakil Ketua Badan Legislasi, tentu saya melihat RUU ini layak untuk dibahas dan menjadi prioritas. Kelengkapan teknis untuk menjadi salah satu RUU Prioritas sudah terpenuhi," kata Willy di Jakarta, Senin (22/1).

Dia menjelaskan, wacana RUU Perampasan Aset Pidana sebenarnya sejak zaman Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah ramai di publik. Menurut dia, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sudah merampungkan naskah akademik atas RUU tersebut sejak tahun 2012 namun terus-menerus mengalami penundaan untuk diajukan ke DPR.

"Namun entah mengapa RUU ini terus-menerus mengalami penundaan walaupun tahun 2016 yang lalu sempat hampir dibahas. DPR tentu akan sangat menerima secara baik Surat Presiden atas pengusulan RUU tersebut secara formal," ujarnya. (Pon)

Baca Juga:

Perampasan Aset Koruptor Lebih Timbulkan Efek Jera Dibandingkan Hukuman Mati

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
HUT ke-494 DKI, Tema 'Jakarta Bangkit' Diusung Sebagai Upaya Pemulihan Kesehatan dan Ekonomi
Indonesia
HUT ke-494 DKI, Tema 'Jakarta Bangkit' Diusung Sebagai Upaya Pemulihan Kesehatan dan Ekonomi

Optimisme untuk bangkit ini diperkuat dengan sifat masyarakat Jakarta yang terdiri dari para pribadi tangguh

Polisi Kukuh Tangkap Rizieq meski Ingin Hadiri Pemeriksaan
Indonesia
Polisi Kukuh Tangkap Rizieq meski Ingin Hadiri Pemeriksaan

Pihak kepolisian menegaskan tidak mengeluarkan surat panggilan pemeriksaan tersangka dan akan langsung menangkap Rizieq.

Tak Patuhi Aturan Harga Tes PCR, Fasilitas Kesehatan Bakal Ditutup
Indonesia
Tak Patuhi Aturan Harga Tes PCR, Fasilitas Kesehatan Bakal Ditutup

Batas tarif tertinggi pemeriksaan RT-PCR diturunkan menjadi Rp 275 ribu untuk pulau Jawa dan Bali. Lalu sebesar Rp 300 ribu untuk luar pulau Jawa dan Bali.

RS Rujukan COVID-19 Penuh, Pasien Dirawat di Halaman
Indonesia
RS Rujukan COVID-19 Penuh, Pasien Dirawat di Halaman

DKI pun sudah menambah fasilitas penanganan COVID-19 seiring bertambahnya pasien corona secara drastis.

BPKP Tengah Kaji Tunggakan Insentif Nakes 2020 Rp 1,34 triliun
Indonesia
BPKP Tengah Kaji Tunggakan Insentif Nakes 2020 Rp 1,34 triliun

Kebutuhan tunggakan 2020 tahap II Rp 2,69 triliun akan difasilitasi Tim Penyelesaian Klaim Dispute (TPKD) agar dapat segera terselesaikan.

Berkah WSBK: Rumah Warga Disulap Jadi 'Homestay', Hotel dan Penginapan Full Booking
Indonesia
Berkah WSBK: Rumah Warga Disulap Jadi 'Homestay', Hotel dan Penginapan Full Booking

Artinya sebagian penonton ada yang menginap di luar Lombok Tengah

PPKM Mikro Diperpanjang, Ancol Tetap Buka
Indonesia
PPKM Mikro Diperpanjang, Ancol Tetap Buka

Penegakan aturan tersebut dilakukan manajemen Ancol bekerjasama dengan tiga pilar

1.500 Ojol di Solo Dapat Vaksinasi, Gibran: Ekonomi Harus Segera Pulih
Indonesia
1.500 Ojol di Solo Dapat Vaksinasi, Gibran: Ekonomi Harus Segera Pulih

Sebanyak 1.500 driver ojek online (ojol) mendapatkan vaksinasi Sinovac oleh Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Jawa Tengah di Balai Kota, Senin (22/3).

Tertutup Soal Hasil COVID-19, Rizieq Dinilai Korbankan Umat
Indonesia
Tertutup Soal Hasil COVID-19, Rizieq Dinilai Korbankan Umat

Sikap pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang tertutup soal riwayat kesehatannya menuai kritikan.

Bareskrim Polri Selidiki Sejumlah Pasar Muamalah di Tanah Air
Indonesia
Bareskrim Polri Selidiki Sejumlah Pasar Muamalah di Tanah Air

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono mengatakan, pasca terbongkarnya pasar Muamalah di Depok. Pihaknya akan melakukan melakukan penelusuran dan pendataan.