Kejagung Gandeng BPKP Audit Kerugian Dugaan Korupsi di Garuda Indonesia Garuda Indonesia. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Penyelidikan kasus dugaan korupsi di PT Garuda Indonesia (Persero), belum naik ke tahap penyidikan. Kejaksaan Agung berkoordinasi masih mematangkan kasus yang dilaporkan Menteri BUMN Erick Thohir.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAMPidsus) Kejaksaan Agung Supardi menyebutkan, pihaknya melakukan koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk audit investigasi kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam penyewaan pesawat ATR 72-600.

Baca Juga:

Gerindra Senang Erick Laporkan Dugaan Korupsi Garuda Indonesia

"Dalam rangka mematangkan itu. Kerugiannya berapa kira-kira, asumsinya ada kerugian apa enggak, kita memastikan itu. Kemudian untuk sewa atau beli pesawat apa saja, jadi seperti itu. Mematangkan nanti dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara," kata Supardi di Jakarta, Selasa (18/1).

Pertemuan dan koordinasi dengan BPKP dalam rangka audit investigasi keuangan tersebut dijadwalkan hari ini, Selasa (18/1). Koordinasi tersebut, masih dalam tahap penyelidikan. Setelah koordinasi itu, penyidik Gedung Bundar akan melakukan ekspose kasus, apakah perkara tersebut bisa naik ke penyidikan atau tidak.

"Inikan penyelidikan, sebisa mungkin nanti ke penyidikan, kalau bisa,” ujar Supardi.

Ia memaparkan, data yang diberikan Menteri BUMN Erick Thohir tersebut baru hasil audit untuk satu pengadaan. Kejagung sudah menerima beberapa dokumen, serta bukti dokumen yang dijadikan barang bukti oleh KPK dalam menangani perkara yang melibatkan Emirsyah Satar.

Kasus dugaan korupsi PT Garuda Indonesia terjadi di masa kepemimpinan Emirsyah Satar, yang merupakan terpidana korupsi pengadaan mesin pesawat jet.

Garuda Indonesia. (Foto: Antara)
Garuda Indonesia. (Foto: Antara)

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memulai penyelidikan kasus dugaan korupsi di Garuda sejak 15 November 2021 dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyelidikan Nomor Print-25/Fd.1/2021.

Dugaan korupsi penggelembungan harga sewa pengadaan pesawat ATR 72-600 terjadi pada masa Kepemimpinan Direktur Utama Garuda Indonesia Emirsyah Satar (ES) yang saat ini ditahan terkait kasus dugaan suap pengadaan pengadaan pesawat dan mesin pesawat dari Airbus S.A.S dan Rolls-Royce di PT Garuda Indonesia.

Sejumlah pihak telah diperiksa, termasuk Emirsyah Satar, namun hingga kini penyidik belum menaikkan status perkara ke penyidikan. (Knu)

Baca Juga:

Erick Laporkan Krisis Keuangan Garuda Indonesia ke Kejagung

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Operasi Pencarian Ali Kolora di Sulteng Diperpanjang
Indonesia
Operasi Pencarian Ali Kolora di Sulteng Diperpanjang

Informasi yang diperoleh kelompok MIT terpecah menjadi dua, yakni kelompok Pimpinan Ali Kalora berjumlah empat orang dan MIT Pimpinan Qatar berjumlah lima orang.

Ridwan Kamil Nyatakan Jawa Barat Siap Hadapi Mudik Lebaran 2022
Indonesia
Ridwan Kamil Nyatakan Jawa Barat Siap Hadapi Mudik Lebaran 2022

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat siap menyambut dan melaksanakan kelancaran arus mudik Lebaran 2022.

KPK Tolak Laksanakan Rekomendasi Ombudsman
Indonesia
KPK Tolak Laksanakan Rekomendasi Ombudsman

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI terkait tes wawasan kebangsaan (TWK). Termasuk soal pencabutan kebijakan pembebastugasan pegawai yang tak lolos TWK.

TNI Bakal Siapkan Puluhan Ribu Tentara Baru di Ibu Kota Nusantara
Indonesia
TNI Bakal Siapkan Puluhan Ribu Tentara Baru di Ibu Kota Nusantara

Persiapan TNI untuk pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara rupanya tak main-main.

Patuhi Inmendagri, Pemkot Solo Buka Mal dengan Syarat Tunjukkan Sertifikat Vaksin
Indonesia
Patuhi Inmendagri, Pemkot Solo Buka Mal dengan Syarat Tunjukkan Sertifikat Vaksin

Dikatakannya, mal kalau harus buka harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Dengan aplikasi itu akan diketahui pengunjung apakah sudah divaksin atau belum.

80 KK Terdampak Banjir Bandang di Sigi
Indonesia
80 KK Terdampak Banjir Bandang di Sigi

Sebanyak 80 KK itu tinggal di dusun 1 dan dusun 4 yang merupakan dusun yang diterjang banjir bandang.

Aturan PPKM Darurat di 15 Daerah Non Jawa-Bali
Indonesia
Aturan PPKM Darurat di 15 Daerah Non Jawa-Bali

Kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat kini diberlakukan di 15 daerah non Jawa-Bali

[HOAKS atau FAKTA]: Minum Air Putih Terlalu Banyak Bahayakan Ginjal
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Minum Air Putih Terlalu Banyak Bahayakan Ginjal

Meminum air delapan gelas dalam satu hari tidak bisa dianggap sama untuk semua orang

Pemprov DKI Jakarta Izinkan Sekolah Laksanakan PTM Hingga Januari 2022
Indonesia
Panglima TNI Diminta Serius Tangani KKB
Indonesia
Panglima TNI Diminta Serius Tangani KKB

Pengamat kebijakan publik Jerry Massie meminta Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa untuk serius dalam memberantas aksi KKB di Papua.