Kejagung Duga Beberapa Perusahaan Terlibat Kasus Ekspor Minyak Goreng Minyak goreng curah. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

MerahPutih.com- Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut dugaan korupsi dalam fasilitas ekspor minyak goreng pada 2021-2022.

Penyelidikan kasus ini buntut dari kelangkaan minyak goreng yang terjadi belakangan ini.

Baca Juga:

Siasat Pemerintah Naikkan Ekonomi dengan Optimalisasi Produk Lokal

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Ketut Sumedana mengatakan penyelidikan ini berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Print: 13/F.2/Fd.1/03/2022 tertanggal 14 Maret 2022.

Ketut menjelaskan, kasus ini bermula ketika pemerintah melakukan pembatasan ekspor CPO (crude palm oil) dengan menerbitkan Keputusan Menteri Perdagangan RI Nomor 129 Tahun 2022 tertanggal 10 Februari 2022 setelah terjadi kelangkaan minyak goreng.

Menurut dia, kebijakan itu kemudian mewajibkan eksportir CPO melakukan distribusi kebutuhan dalam negeri (DMO).

"Regulasinya, eksportir CPO dan turunannya sebelum bisa mendapatkan persetujuan ekspor harus melakukan kewajiban distribusi kebutuhan dalam negeri (DMO) dengan melampirkan bukti kontrak dengan distributor, purchase order, delivery order (DO), dan faktur pajak," jelas Ketut dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (25/3).

Setelah ditunjuk, lanjut dia, ada dugaan beberapa perusahaan yang diberi fasilitas ekspor minyak goreng itu menyalahgunakan dan tidak melaksanakan persyaratan.

Diantaranya besaran jumlah yang difasilitasi kebutuhan dalam negeri sebesar 20 persen menjadi 30 persen.

"Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, diduga beberapa perusahaan yang diberi fasilitas ekspor minyak goreng tahun 2021-2022 menyalahgunakan dan tidak melaksanakan persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan," ungkapnya.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta mengatakan terdapat tiga perusahaan yang mengekspor minyak goreng kemasan dalam jumlah besar ke luar negeri.

Kepala Seksi Penerangan Umum Kejati DKI Jakarta Ashari Syam menuturkan tiga perusahaan itu mengekspor 7.247 karton minyak goreng.

Praktik itu diduga menjadi salah satu penyebab kelangkaan minyak goreng di dalam negeri.

Minyak goreng curah. (Foto: Antara)
Minyak goreng curah. (Foto: Antara)

Sebelumnya, keberadaan minyak goreng mengalami kelangkaan dan terjadi kenaikan harga di tengah masyarakat. Kejadian tersebut tentu saja merugikan masyarakat.

Sejumlah pihak pun menyebut ada dugaan keterlibatan mafia minyak goreng di balik situasi tersebut.

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan Sufmi Dasco Ahmad menyerukan kepada berbagai pihak terkait keterlibatan mafia minyak goreng.

"Tangkap saja langsung kalau menurut saya," kata Sufmi Dasco kepada wartawan.

Sufmi menyatakan hal tersebut terkait dengan pernyataan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang akan mengungkap keterlibatan dugaan mafia yang mengakibatkan mahal dan langkanya harga minyak goreng sebelumnya.

Sebelumnya pula, Mendag mengemukakan bahwa pihaknya telah menyerahkan kepada pihak kepolisian soal dugaan mafia minyak goreng yang menyebabkan kelangkaan dan tingginya harga di pasaran.

Wakil Ketua DPR RI berpendapat bahwa pengumuman mafia yang menjadi dalang kelangkaan minyak goreng sangat tidak diperlukan, tetapi sebaiknya langsung ditangkap oleh aparat.

Dasco menyatakan sepakat dengan anggapan bahwa langka dan mahalnya minyak goreng berkaitan dengan praktik-praktik mafia.

Karena itu, ujar dia, perlu ada tindakan hukum yang nyata terhadap mafia ketimbang hanya sekadar mengumumkan identitasnya.(Knu)

Baca Juga:

Jaksa Gelar Operasi Intelijen Cari Produk Asing Dicap Lokal

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anak Buah Megawati Sebut Kinerja LADI tidak Profesional
Indonesia
Anak Buah Megawati Sebut Kinerja LADI tidak Profesional

Mantan penyiar TV ini menyebut, kinerja yang tidak profesional ini jadi merusak nama baik Indonesia, merugikan timnas dan pemain kita serta membuat kecewa rakyat.

Sambil Bawa Sepeda, Anies: Nanti Ya UMP Lagi Proses
Indonesia
Sambil Bawa Sepeda, Anies: Nanti Ya UMP Lagi Proses

Pemprov DKI Jakarta masih merampungkan penetapan angka upah minimum provinsi (Pemprov) DKI tahun 2022.

Langgar Prokes PPKM Level 3, Wali Kota Malang Hanya Didenda Rp 25 Juta
Indonesia
Langgar Prokes PPKM Level 3, Wali Kota Malang Hanya Didenda Rp 25 Juta

Sesuai pengajuan pihak kepolisian ada 3 terdakwa dan mereka dinyatakan bersalah melanggar prokes sesuai Pergub Jatim pasal 49.

4 Terduga Teroris Ditangkap di Banten dan Jabar
Indonesia
4 Terduga Teroris Ditangkap di Banten dan Jabar

Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-teror Polri kembali menangkap empat orang terduga teroris di wilayah Banten dan Jawa Barat.

Wagub Bocorkan Strategi DKI Hadapi Serbuan Omicron
Indonesia
Wagub Bocorkan Strategi DKI Hadapi Serbuan Omicron

Total keseluruhan ada 22 ribu tempat tidur di provinsi DKI Jakarta.

20 Juta Warga Belum Kembali Divaksin Setelah Dapat Dosis Pertama
Indonesia
20 Juta Warga Belum Kembali Divaksin Setelah Dapat Dosis Pertama

Secara nasional sebanyak 20 juta warga Indonesia belum mendapatkan dosis kedua vaksin COVID-19.

Manajer Holywings Ditetapkan Tersangka, Wagub DKI: Jadi Pelajaran bagi Semua
Indonesia
Manajer Holywings Ditetapkan Tersangka, Wagub DKI: Jadi Pelajaran bagi Semua

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menanggapi penetapan tersangka Manajer Kafe Holywings Kemang.

Ketua DPRD DKI Dinyatakan Tak Langgar Etik Interpelasi Formula E
Indonesia
Ketua DPRD DKI Dinyatakan Tak Langgar Etik Interpelasi Formula E

Adanya amar keputusan tersebut, maka proses penyelidikan laporan dugaan pelanggaran tata tertib dan kode etik terhadap Ketua DPRD DKI Prasetyo atas pelaksanaan rapat paripurna interpelasi Formula E selesai.

[HOAKS atau FAKTA] KPK Terbitkan Surat Kabar
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] KPK Terbitkan Surat Kabar

Beredar sebuah surat kabar dengan nama “Koran Pengawas Korupsi (KPK).

KPK Dorong SNANK Jadi Solusi Tata Kelola CPO dan Produk Turunannya
Indonesia
KPK Dorong SNANK Jadi Solusi Tata Kelola CPO dan Produk Turunannya

Integrasi proses bisnis hulu–hilir kelapa sawit melalui Sistem Nasional Neraca Komoditas (SNANK)