Kejagung Dinilai Tidak Paham Investasi Saham Dalam Pengusutan Asabri dan Jiwasraya Asabri. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Penegakan hukum kasus Jiwasraya dan Asabri dinilai belum sesuai dengan semangat penegakan hukum terkait dengan KUHP, KUHAP maupun UU Tipikor. Apalagi menyangkut penentuan kerugian negara.

"Ini harus diperjelas, karena bagi saya masih sangat meragukan. Apa betul itu apa yang dilakukan menimbulkan pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi negara,” kata Guru Besar Fakultas Hukum Unair Lucianus Budi Kagramanto dalam keteranganya, Senin (12/7).

Ia menilai, jika benar terjadi gagal bayar oleh asuransi, maka kasus Jiwasraya dan Asabri ini sebetulnya masuk dalam ranah perdata, bukan masuk ke dalam ranah pidana.

Baca Juga:

17 Kapal Sitaan TPPU Kasus PT Asabri Dilelang, Ini Kisaran Harganya

"Karena ini terkait dengan apa namanya pasar modal. Kemudian penetapan nilai kerugian dalam kasus tersebut serta penurunan nilai saham yang dimiliki oleh Asuransi Jiwasraya dan Asabri ini sebetulnya kan masuk dalam kajian hukum perdata," ujarnya. lagi.

Ia mempertanyakan dasar hukum yang dipakai Kejaksaan Agung dalam melakukan penyitaan, pemblokiran, perampasan aset yang tak terkait perkara korupsi.

"Itu sebetulnya untuk apa, untuk kepentingan siapa, ini gak jelas. Apakah prosedur-prosedur seperti ini apakah dapat dibenarkan oleh undang-undang? Kejaksaan jangan jadi instrumen negara untuk pemidanaan yang dipaksakan,” katanya.

Pakar hukum ekonomi bisnis juga melihat, dampak penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terkesan kurang hati-hati. Termasuk tidak memahami dasar investasi saham yang high risk high return.

Akibat penanganan perkara Asabri-Jiwasraya yang dilakukan secara tidak hati-hati itu pada akhirnya mengakibatkan investor asing maupun dari dalam negeri menjadi ragu untuk berinvestasi ke Indonesia.

"Tentu ini mengganggu stabilitas ekonomi dalam jangka panjang karena tidak ada jaminan kepastian hukum bagi investor. Sebab kasus ini merupakan business judgement lawfull, yaitu business judgment rule,” katanya.

Jiwasraya
Jiwasraya. (Foto: Antara)

Kuasa hukum PT TRAM dan PT JBU, Haris Azhar menyebut penanganan kasus Jiwasraya-Asabri adalah kejahatan menggunakan proses penegakan hukum.

"Kalau saya bilang ini kejahatan dengan menggunakan fasilitas proses hukum atau instrumen negara," kata Haris.

Menurutnya, penggunaan kekuasaan atas nama proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung, menciptakan banyak kerugian.

"Kalau dalam militer itu ada namanya perintah komandonya yang memang menikmati, menikmati semua proses kejahatan berkedok proses penegakan hukum ini. Jelas kriminalisasi. Jadi sebetulnya gagal bayarnya gara-gara Kejaksaan Agung," katanya.

Ia pun menilai, ada unsur politis dalam proses penegakan hukum kasus Jiwasraya-Asabri. Indikasinya, proses hukum, memang mengarah pada permainan aset dengan ngototnya kejaksaan melakukan lelang aset sitaan perkara Asabri menggunakan pasal 45 KUHP itu.

"Itu sangat semena-mena. Dan proses yang sedang dilakukan korps Adhyaksa, kata dia, adalah proses merusak bisnis orang dengan merebut asetnya. Jadi menurut saya Kejaksaan menghianati kepercayaan rakyat makanya sangat wajar kalau hari ini banyak orang teriak minta Jaksa Agung diganti dan minta Presiden suruh berhenti aja, ya karena udah nggak ada yang bisa dipercaya di Negeri ini,” tuturnya.

Kuasa hukum Heru Hidayat, Kresna Hutahuruk mengklaim saat mengumumkan gagal bayar total aset investasi yang masih dimiliki oleh Jiwasraya sekitar Rp 32 triliun daban tunggakan sebesar Rp 802 miliar.

"Namun direksi baru ketika itu tidak melakukan penyelamatan pembayaran, malah mengumumkan gagal bayar, yang mengakibatkan nilai saham-saham yang dimiliki AJS turun,” kata Kresna dalam webinar di Jakarta, Sabtu 10 Juli 2021.

Ia menegaskan, Kejaksaan dinilainya hanya mendata aset orang kemudian dikatakan memperkaya diri sendiri, seakan-akan orang tidak boleh punya uang dari hasil keringat mereka sendiri.

"Bahkan faktanya dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum tidak bisa membuktikan adanya aliran dana atau duit Heru Hidayat ke para tersangka lainnya," ujarnya. (*)

Baca Juga:

Lelang Aset Kapal Kasus Asabri, Kejagung Dinilai Tidak Cukup Berpegang Pada KUHAP

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kemenkes Bakal Ganti Obat COVID-19 untuk Pasien Isoman
Indonesia
Kemenkes Bakal Ganti Obat COVID-19 untuk Pasien Isoman

Kementerian Kesehatan bakal secara bertahap mengganti pemberian obat Azitromychin dan Oseltamivir menjadi Azitromychin dan Favipiravir.

KPK Panggil Koordinator MAKI Soal Duit 100 Ribu Dollar  Buntut Laporkan 'King Maker' Djoko Tjandra
Indonesia
KPK Panggil Koordinator MAKI Soal Duit 100 Ribu Dollar Buntut Laporkan 'King Maker' Djoko Tjandra

Uang tersebut diberikan langsung oleh salah satu teman lamanya

Pimpinan KPK Bantah Tawari Novel Baswedan Cs Bekerja di BUMN
Indonesia
Pimpinan KPK Bantah Tawari Novel Baswedan Cs Bekerja di BUMN

Ghufron mengaku tidak mengetahui perihal surat permohonan penyaluran pegawai nonaktif ke perusahaan pelat merah. Kemungkinan, menurut dia, pegawai tersebut yang meminta bantuan pimpinan.

[Hoaks atau Fakta]: Pelajar Dapat Kuota Internet Gratis 95 GB
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Pelajar Dapat Kuota Internet Gratis 95 GB

Kemendikbud sendiri memang memiliki program bantuan kuota gratis untuk pelajar, mahasiswa, sampai tenaga pengajar (dosen). Namun bantuan itu sudah diprogram sejak tahun 2020

Demo Tolak Omnibus Law Ciptaker Rusuh, Prabowo: Pasti Dibiayai Asing
Indonesia
Demo Tolak Omnibus Law Ciptaker Rusuh, Prabowo: Pasti Dibiayai Asing

Hoaks yang mengiringi UU Cipta Kerja bertujuan menimbulkan kekacauan di dalam negeri

KPK Segera Periksa Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin
Indonesia
KPK Segera Periksa Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin

Azis yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu diduga memperkenalkan penyidik KPK Steppanus Robin Pattuju dengan Wali Kota Tanjungbalai M. Syahrial.

Gedung DPR Dianggap Belum Layak Jadi RSD COVID-19: Ruangan Miring Hingga Kamar Mandi Cuma Enam
Indonesia
Satu Tahun COVID-19, Kendalikan Krisis Ekonomi Akibat Pandemi
Indonesia
Satu Tahun COVID-19, Kendalikan Krisis Ekonomi Akibat Pandemi

Pandemi yang berkepanjangan ini, membuat jumlah pekerja yang terdampak mencapai 29,12 juta orang atau setara dengan 14,28 persen dari keseluruhan populasi penduduk usia kerja yang mencapai 203,97 juta orang.

Mantan Menteri Kehakiman Muladi Tutup Usia
Indonesia
Mantan Menteri Kehakiman Muladi Tutup Usia

Mantan Menteri Kehakiman di masa Presiden ketiga BJ Habibie, Muladi meninggal dunia pada Kamis (31/12) pagi.

Rumah Ketua KPU Muna Dilempari Bom Molotov
Indonesia
Rumah Ketua KPU Muna Dilempari Bom Molotov

Rumah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Kubais dilempari bom molotov oleh orang tidak dikenal.