Kejagung Diminta Waspada Serangan Balik Koruptor Jaksa Agung S.T. Burhanuddin (kedua kiri). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A./rwa.

MerahPutih.com - Kinerja Kejaksaan Agung di bawah komando ST Burhanuddin mendapatkan sorotan publik karena banyak mengungkap kasus megakorupsi seperti PT Asabri dan Jiwasraya yang merugikan keuangan negara triliunan rupiah.

Pada semester I tahun 2021 saja, ada 151 kasus yang ditangani di mana 363 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya, anggota DPR RI yang juga mantan Gubernur Sumatera Selatan Alex Noerdin

Baca Juga

2 Informasi Pendidikan Beredar, Jaksa Agung Diminta Tetap Fokus Tegakkan Hukum

Masifnya pengusutan kasus korupsi oleh Kejagung, praktisi hukum Masriadi Pasaribu mengingatkan agar jajaran korps Adhyaksa waspada. Pasalnya, sangat mungkin para koruptor melakukan serangan balik.

“Ini mulai terlihat dari isu ijazah Jaksa Agung. Isu ini sengaja digerakkan untuk mendeligitimasi dan mengganggu kinerja kejaksaan,” kata Masri dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (29/9).

Jaksa Agung. (Foto: Kejagung)
Jaksa Agung ST Burhanuddin. (Foto: Kejagung)

Dosen Univesitas Asyafiiyah ini mengaku tak habis pikir isu itu tetap dipersoalkan pihak tertentu meski Kejagung sudah memberi klarifikasi. Bahkan, pihak tersebut sampai menyeret-nyeret nama Presiden serta meminta Menko Polhukam membentuk tim investigasi.

“Kuat dugaan ada motif di situ. Kalau sudah ada klarifikasi resmi secara kelembagaan, kenapa harus Jaksa Agung sendiri yang menunjukkan ijazahnya? Kan aneh!,” tegasnya.

Ia menyatakan, kinerja pemberantasan korupsi memang tidak akan pernah sepi dari para pengganggu. Apalagi pelaku korupsi rata-rata adalah orang kuat yang punya kendali atas uang dan kekuasaan.

Karena itu, ia meminta Jaksa Agung dan bawahannya tetap fokus bekerja sesuai amanah undang-undang. Selama pelaksanaan tugas dilakukan dengan benar, imbuhnya, tidak ada alasan untuk menghiraukan isu tersebut.

“Tidak ada yang boleh melemahkan kinerja pemberantasan korupsi termasuk yang ditangani kejaksaan,” tandasnya.

Ia meyakini, rakyat pasti mendukung kinerja Kejagung lantaran korupsi menjadi musuh bersama. Apalagi di tengah pandemi seperti sekarang, kinerja Kejaksaan di berbagai tinggkatan menjadi kabar baik bagi masyarakat hingga daerah-daerah.

“Fokus, jangan kendor, namun tetap waspada,” pungkasnya. (*)

Baca Juga

Kejagung Buka Suara Terkait Latar Belakang Pendidikan Jaksa Agung

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dekan UIN SGD Prihatin Islam Indonesia Hanya 30 Persen Bisa Baca Tulis Alquran
Indonesia
Dekan UIN SGD Prihatin Islam Indonesia Hanya 30 Persen Bisa Baca Tulis Alquran

Setia Gumilar merasa prihatin ketika mengetahui hasil riset yang menyimpulkan bahwa umat Islam Indonesia hanya 30 persen yang bisa baca tulis Alquran.

[HOAKS atau FAKTA]: Tanah Warga Tak Diurus Akta 5 Tahun Bakal Diambil Alih Negara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Tanah Warga Tak Diurus Akta 5 Tahun Bakal Diambil Alih Negara

Beredar postingan di Facebook oleh akun bernama Oppie Binti Daud, yang menarasikan bahwa Akta Jual Beli (AJB) hanya berlaku 5 tahun sejak 2021, bagi warga yang tidak segera mengurus sertifikatnya maka tanah akan menjadi milik negara.

BEM UI Kritik Jokowi, Din Syamsuddin: Aneh Kalau Akademikan Kehilangan Daya Kritis
Indonesia
BEM UI Kritik Jokowi, Din Syamsuddin: Aneh Kalau Akademikan Kehilangan Daya Kritis

Maka seyogyanya Rektorat UI tidak menyikapi sikap BEM UI secara represif dan otoriter

Terawan Nolak, Fadjroel Rachman Masuk Daftar Nama Calon Dubes
Indonesia
Terawan Nolak, Fadjroel Rachman Masuk Daftar Nama Calon Dubes

Terawan Agus Putranto tadinya dicalonkan menjadi Dubes RI yang berkedudukan di Madrid.

Penumpang Harian MRT Anjlok 80 Persen Imbas PPKM
Indonesia
Penumpang Harian MRT Anjlok 80 Persen Imbas PPKM

Jumlah rata-rata penumpang Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta selama Juli 2021 turun 80 persen menjadi 4.450 penumpang per hari.

Hakim MK Nyatakan Orient Riwu Tak Jujur Soal Status Kewarganegaraan
Indonesia
Hakim MK Nyatakan Orient Riwu Tak Jujur Soal Status Kewarganegaraan

Mahkamah Konstitusi menilai Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, NTT Orient P Riwu Kore tidak pernah jujur untuk mengakui status kewarganegaraannya.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Dituntut 6 Tahun Bui
Indonesia
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Dituntut 6 Tahun Bui

Jaksa KPK mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan

Gempa 5,2 Magnitudo Guncang Lampung
Indonesia
Gempa 5,2 Magnitudo Guncang Lampung

Gempa bumi dengan kekuataan 5,2 magnitudo mengguncang Lampung, Senin (12/4) pukul 08.52 WIB.

Pakar Nilai Siapapun Pimpinan KPK Pasti Laksanakan TWK
Indonesia
Pakar Nilai Siapapun Pimpinan KPK Pasti Laksanakan TWK

Materi TWK tersebut diberikan kepada semua peserta

Fokus Pada Ekonomi Digital, ASEAN Keluarkan Digital Masterplan 2025
Indonesia
Fokus Pada Ekonomi Digital, ASEAN Keluarkan Digital Masterplan 2025

Masteplan ini menyangkut prosedur administrasi dan metode transfer data antarnegara anggota ASEAN yang menjadi dasar utama dalam mengadopsi transformasi digital (ASEAN Digital.