Kejagung Diminta Proses Hukum Jaksa Pinangki Paspor Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Foto: MP/MAKI

MerahPutih.com - Pekerjaan rumah Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait skandal Djoko Tjandra belum berakhir meski buronan perkara pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, tersebut telah dieksekusi oleh lembaga yang dipimpin ST Burhanuddin itu dengan menitipkannya ke Rutan Bareskrim Polri.

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar meminta Kejagung terus mengusut pihak-pihak yang terlibat dalam pelarian Djoko Tjandra. Sejauh ini, Kejagung baru mencopot jaksa Pinangki Sirna Malasari dari jabatan struktural karena dianggap pergi ke luar negeri tanpa izin. Padahal, jaksa Pinangki diduga berulang kali bertemu Djoko Tjandra di luar negeri.

Baca Juga

MAKI Desak Kejagung Pecat Jaksa Pinangki

Fickar menyayangkan langkah Korps Adhyaksa yang hanya mencopot Pinangki dari jabatannya. Padahal, Fickar meyakini, jaksa Pinangki memenuhi unsur Pasal 223 Juncto Pasal 426 KUHP. Hal ini lantaran jaksa Pinangki seharusnya menangkap Djoko Tjandra yang sudah menjadi buronan Kejagung sejak 2009 silam.

"Setelah kepolisian menindak jenderal jenderalnya, yang menyedihkan itu justru tindakan Kejaksaan yang hanya menghukum aparatnya dengan hukuman disiplin. Padahal nyata-nyata jelas sang oknum Jaksa itu berkali-kali menemui buronan yang seharusnya dia tangkap," kata Fickar saat dikonfirmasi, Senin (3/8).

Fickar menegaskan tindakan jaksa Pinangki telah mencoreng wajah Kejagung. Untuk itu, Fickar menyatakan, masyarakat menanti tindakan tegas Kejaksaan dalam menangani kasus ini.

"Ini juga kita saksikan tindakan kejaksaan selanjutnya. Mau ditaruh dimana muka Kejaksaan jika penuntutan hanya berhenti sampai disitu," tegasnya.

Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung, Pinangki Sirna Malasari (tengah) bersama pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking. Foto: ist
Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung, Pinangki Sirna Malasari (tengah) bersama pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking. Foto: ist

Diketahui, Djoko Tjandra yang telah buron sejak 2009 membuat geger beberapa waktu lalu dengan masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi. Bahkan Djoko sempat membuat e-KTP, mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), membuat paspor dan keluar Indonesia lagi hingga dibekuk Bareskrim Polri di Malaysia pada Kamis (30/7).

Baca Juga

Kejagung Copot Jaksa Pinangki Imbas Berfoto Bareng Djoko Tjandra

Dalam skandal pelarian Djoko Tjandra itu, Polri telah mencopot Brigjen Prasetijo Utomo dari jabatannya sebagai Kepala Biro Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim serta menetapkannya sebagai tersangka lantaran memberikan surat jalan dan surat bebas COVID-19 yang membuat Djoko bisa melenggang bebas dari Jakarta ke Pontianak untuk kemudian masuk ke Malaysia.

Polri juga telah mencopot Irjen Pol Napoleon Bonaparte dari jabatannya sebagai Kadiv Hubinter Polri dan Brigjen Nugroho Slamet Wibowo dari jabatannya sebagai Sekretaris NCB Interpol Polri. Belakangan, Polri pun menetapkan pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking sebagai tersangka atas kasus surat jalan.

Setelah ditangkap, Djoko Tjandra diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk dieksekusi badan sesuai putusan PK MA pada 2009 yang menjatuhkan hukuman 2 tahun pidana penjara dan denda Rp 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara.

Menurut Fickar, dengan skandal pelariannya yang membuat gegera beberapa waktu lalu, Djoko Tjandra terancam menjalani hukuman lebih dari 2 tahun pidana penjara. Hal ini lantaran terdapat sejumlah perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan Djoko Tjandra selama 11 tahun pelariannya tersebut.

Setidaknya, Djoko Tjandra dapat dikenakan Pasal 55 KUHP sebagai pelaku penyerta dalam tindak pidana pemalsuan surat bersama-sama tersangka Brigjen Prasetijo Utomo dan Pengacara Anita Kolopaking. Bahkan, Djoko Tjandra dapat disangka sebagai pelaku intelektual dalam tindak pidana tersebut.

"Bahkan (Djoko Tjandra) bisa disangka sebagai intelektual dader sebagai yang menyuruh pembuatan surat palsu," ungkapnya.

Baca Juga

ICW Desak Kejagung Pecat Jaksa Pinangki

Selain itu, Djoko Tjandra bisa dikenakan Pasal penyuapan jika terbukti adanya transfer uang ke aparatur negara untuk memuluskan surat jalan, surat keterangan kesehatan rapid test, dan paspor.

"Bisa disangka Pasal 12 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi suap terhadap penyelenggara negara, ancaman maksimalnya 20 tahun," tutup Fickar. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hamas-Israel Sepakat Hentikan Serangan di Perbatasan Gaza
Indonesia
Hamas-Israel Sepakat Hentikan Serangan di Perbatasan Gaza

Kelompok gerilyawan Palestina, Hamas dan Israel sepakat menghentikan eskalasi serangan di sepanjang perbatasan Israel-Gaza.

Divonis 4 Tahun, Rizieq Shihab Ajukan Banding
Indonesia
Divonis 4 Tahun, Rizieq Shihab Ajukan Banding

Terdakwa Rizieq Shihab mengajukan banding atas vonis 4 tahun penjara dalam perkara informasi bohong swab test Rumah Sakit (RS) Ummi, Bogor, Jawa Barat.

Anies Harus Pantau Ketat WFO 25 Persen di Zona Merah
Indonesia
Anies Harus Pantau Ketat WFO 25 Persen di Zona Merah

Gubernur Anies Baswedan untuk mempertimbangkan kebijakan tarik rem darurat atau kembali memberlakikan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat.

Operasi Pencarian Ali Kolora di Sulteng Diperpanjang
Indonesia
Operasi Pencarian Ali Kolora di Sulteng Diperpanjang

Informasi yang diperoleh kelompok MIT terpecah menjadi dua, yakni kelompok Pimpinan Ali Kalora berjumlah empat orang dan MIT Pimpinan Qatar berjumlah lima orang.

Nadiem Temui Petinggi NU Terkait Kamus Sejarah Tanpa KH Hasyim Asy'ari
Indonesia
Nadiem Temui Petinggi NU Terkait Kamus Sejarah Tanpa KH Hasyim Asy'ari

Nadiem Makarim bertandang ke kantor Nahdlatul Ulama (NU) di tengah kontroversi "hilangnya" nama tokoh NU KH Hasyim Asy'ari dari Kamus Sejarah Indonesia Jilid I.

Polda Jateng Buru Penyebar Hoaks Ajakan Tolak PPKM Darurat di Pekalongan
Indonesia
Polda Jateng Buru Penyebar Hoaks Ajakan Tolak PPKM Darurat di Pekalongan

"Polisi masih menyelidiki siapakah pembuat pertama pesan hoaks ini," kata Iqbal

Lokataru Surati KPK Soal Kasus Korupsi Gereja di Papua
Indonesia
Lokataru Surati KPK Soal Kasus Korupsi Gereja di Papua

Haris menyoroti kasus korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika, Papua, Tahun Anggaran 2015 dan kasus yang menjerat eks Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra.

Dirut Wika Gedung Nariman Prasetyo Mangkir dari Panggilan KPK
Indonesia
Dirut Wika Gedung Nariman Prasetyo Mangkir dari Panggilan KPK

Sedianya Nariman diperiksa untuk tersangka Adnan, dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jembatan Waterfront City.

Eks Gubernur DKI Fauzi Bowo dan Istri Terkonfirmasi Positif COVID-19
Indonesia
Eks Gubernur DKI Fauzi Bowo dan Istri Terkonfirmasi Positif COVID-19

Gubernur DKI Jakarta periode 2007-2012 Fauzi Bowo atau Foke bersama sang istri Sri Hartati Bowo dikonfirmasi positif COVID-19, setelah melakukan tes swab PCR bersama pada 1 Juli lalu.

Enam Korban Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air Kembali Berhasil Diidentifikasi
Indonesia
Enam Korban Jatuhnya Pesawat Sriwijaya Air Kembali Berhasil Diidentifikasi

Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur kembali mengidentifikasi enam penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ1 82 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu.