Kejagung Diminta Proses Hukum Jaksa Pinangki Paspor Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Foto: MP/MAKI

MerahPutih.com - Pekerjaan rumah Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait skandal Djoko Tjandra belum berakhir meski buronan perkara pengalihan hak tagih (cessie) Bank Bali, tersebut telah dieksekusi oleh lembaga yang dipimpin ST Burhanuddin itu dengan menitipkannya ke Rutan Bareskrim Polri.

Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar meminta Kejagung terus mengusut pihak-pihak yang terlibat dalam pelarian Djoko Tjandra. Sejauh ini, Kejagung baru mencopot jaksa Pinangki Sirna Malasari dari jabatan struktural karena dianggap pergi ke luar negeri tanpa izin. Padahal, jaksa Pinangki diduga berulang kali bertemu Djoko Tjandra di luar negeri.

Baca Juga

MAKI Desak Kejagung Pecat Jaksa Pinangki

Fickar menyayangkan langkah Korps Adhyaksa yang hanya mencopot Pinangki dari jabatannya. Padahal, Fickar meyakini, jaksa Pinangki memenuhi unsur Pasal 223 Juncto Pasal 426 KUHP. Hal ini lantaran jaksa Pinangki seharusnya menangkap Djoko Tjandra yang sudah menjadi buronan Kejagung sejak 2009 silam.

"Setelah kepolisian menindak jenderal jenderalnya, yang menyedihkan itu justru tindakan Kejaksaan yang hanya menghukum aparatnya dengan hukuman disiplin. Padahal nyata-nyata jelas sang oknum Jaksa itu berkali-kali menemui buronan yang seharusnya dia tangkap," kata Fickar saat dikonfirmasi, Senin (3/8).

Fickar menegaskan tindakan jaksa Pinangki telah mencoreng wajah Kejagung. Untuk itu, Fickar menyatakan, masyarakat menanti tindakan tegas Kejaksaan dalam menangani kasus ini.

"Ini juga kita saksikan tindakan kejaksaan selanjutnya. Mau ditaruh dimana muka Kejaksaan jika penuntutan hanya berhenti sampai disitu," tegasnya.

Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung, Pinangki Sirna Malasari (tengah) bersama pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking. Foto: ist
Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung, Pinangki Sirna Malasari (tengah) bersama pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking. Foto: ist

Diketahui, Djoko Tjandra yang telah buron sejak 2009 membuat geger beberapa waktu lalu dengan masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi. Bahkan Djoko sempat membuat e-KTP, mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), membuat paspor dan keluar Indonesia lagi hingga dibekuk Bareskrim Polri di Malaysia pada Kamis (30/7).

Baca Juga

Kejagung Copot Jaksa Pinangki Imbas Berfoto Bareng Djoko Tjandra

Dalam skandal pelarian Djoko Tjandra itu, Polri telah mencopot Brigjen Prasetijo Utomo dari jabatannya sebagai Kepala Biro Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim serta menetapkannya sebagai tersangka lantaran memberikan surat jalan dan surat bebas COVID-19 yang membuat Djoko bisa melenggang bebas dari Jakarta ke Pontianak untuk kemudian masuk ke Malaysia.

Polri juga telah mencopot Irjen Pol Napoleon Bonaparte dari jabatannya sebagai Kadiv Hubinter Polri dan Brigjen Nugroho Slamet Wibowo dari jabatannya sebagai Sekretaris NCB Interpol Polri. Belakangan, Polri pun menetapkan pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking sebagai tersangka atas kasus surat jalan.

Setelah ditangkap, Djoko Tjandra diserahkan ke Kejaksaan Agung untuk dieksekusi badan sesuai putusan PK MA pada 2009 yang menjatuhkan hukuman 2 tahun pidana penjara dan denda Rp 15 juta serta uangnya di Bank Bali sebesar Rp 546 miliar dirampas untuk negara.

Menurut Fickar, dengan skandal pelariannya yang membuat gegera beberapa waktu lalu, Djoko Tjandra terancam menjalani hukuman lebih dari 2 tahun pidana penjara. Hal ini lantaran terdapat sejumlah perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan Djoko Tjandra selama 11 tahun pelariannya tersebut.

Setidaknya, Djoko Tjandra dapat dikenakan Pasal 55 KUHP sebagai pelaku penyerta dalam tindak pidana pemalsuan surat bersama-sama tersangka Brigjen Prasetijo Utomo dan Pengacara Anita Kolopaking. Bahkan, Djoko Tjandra dapat disangka sebagai pelaku intelektual dalam tindak pidana tersebut.

"Bahkan (Djoko Tjandra) bisa disangka sebagai intelektual dader sebagai yang menyuruh pembuatan surat palsu," ungkapnya.

Baca Juga

ICW Desak Kejagung Pecat Jaksa Pinangki

Selain itu, Djoko Tjandra bisa dikenakan Pasal penyuapan jika terbukti adanya transfer uang ke aparatur negara untuk memuluskan surat jalan, surat keterangan kesehatan rapid test, dan paspor.

"Bisa disangka Pasal 12 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi suap terhadap penyelenggara negara, ancaman maksimalnya 20 tahun," tutup Fickar. (Pon)

Kredit : ponco

Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH