Kejagung Diminta Ajukan Kasasi Terkait Potongan Vonis Koruptor Jiwasraya Ilustrasi - Kejaksaan Agung (ANTARA FOTO)

MerahPutih.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta untuk mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta terkait potongan vonis koruptor PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dari yang semula seumur hidup menjadi hanya 20 tahun penjara.

Pakar hukum tindak pidana korupsi Yenti Garnasih mempertanyakan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang meringankan hukuman terpidana korupsi Jiwasraya yakni mantan Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo.

Meskipun keputusan hakim PT DKI Jakarta harus dihormati, namun kata Yenti, jaksa masih memiliki kesempatan untuk membawa kasus ini pada tingkat kasasi.

Baca Juga:

Pengadilan Tinggi DKI Potong Vonis Eks Dirkeu Jiwasraya Jadi 20 Tahun Penjara

"Kita hormati keputusan hakim. Tapi jaksa masih bisa kasasi," kata Yenti saat dikonfirmasi, Kamis (25/2).

Seperti diketahui, dalam sidang banding terpidana kasus mega skandal korupsi Jiwasraya, majelis hakim tinggi PT DKI Jakarta meringankan hukuman eks Dirkeu Jiwasraya Hary Prasetyo dari seumur hidup menjadi hanya 20 tahun penjara, dengan denda Rp1 miliar sebagaimana putusan sebelumnya pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dalam pertimbangan hakim PT DKI Jakarta, hukuman seumur hidup yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jkt.Pst dinilai kurang memenuhi tatanan teori pemidanaan yang dianut dalam sistem hukum di Indonesia.

Logo Jiwasraya (ANTARA)
Logo Jiwasraya (ANTARA)

Adapun persidangan itu dipimpin oleh majelis hakim Hariono dengan anggota Sri Andini, Mohammad Lutfi, Reni Halida Ilham Malik, dan Lafat Akbar.

Yenti menilai, keputusan seumur hidup kepada terpidana Hery Prasetyo mampu memberikan efek jera karena telah merugikan negara dan perusahaan Jiwasraya yang sudah mengalami gagal bayar hingga Rp16,8 triliun.

Oleh karena adanya keputusan pengurangan masa tahanan dari PT DKI Jakarta menjadi 20 tahun, itu artinya keputusan tersebut tidak memikirkan efek jera dari kerugian negara.

"Kita lihat efek jeranya seperti apa? Dia merugikan negara gede ya nilainya. Kalau hakim mengurangi hukumannya, harus ada pemikiran efek jera lainnya. Misal uang penggantinya setara enggak?" tegasnya.

Baca Juga:

Ini Peran 13 Tersangka Korporasi Kasus Jiwasraya

Asal tahu saja, selain Hary, lima terdakwa lainnya dalam kasus korupsi Jiwasraya juga mengajukan banding. Mereka semua telah divonis oleh hakim pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan hukuman kurungan penjara seumur hidup.

Mereka di antaranya, komisaris PT Hanson International, Benny Tjokrosaputro; Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera (Tram), Heru Hidayat; Direktur PT Maxima Integra, Joko Hartono Tirto; mantan Dirut Jiwasraya Hendrisman Rahim dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT Asuransi Jiwasraya, Syahmirwan. (Pon)

Baca Juga:

Berkas Perkara 13 Tersangka Kasus Korupsi Jiwasraya Dinyatakan Lengkap

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Warga Medan Terkonfirmasi COVID-19 Diharap Mau Isolasi di Lokasi Isoter
Indonesia
Warga Medan Terkonfirmasi COVID-19 Diharap Mau Isolasi di Lokasi Isoter

Sigit juga mendorong Forkopimda Medan untuk menambah jumlah lokasi isoter

Uni Eropa Kerahkan Pasukan Siber dan Bekukan Aset Politisi Rusia
Indonesia
Uni Eropa Kerahkan Pasukan Siber dan Bekukan Aset Politisi Rusia

Presiden Rusia Vladimir Putin tekkah mengakui "kemerdekaan" dua wilayah di Donbass, Ukraina timur yang berbatasan dengan Rusia.

1.925 Calon Penumpang Ditolak Naik Kereta Api Gegara Bawa Anak di Bawah 12 Tahun
Indonesia
1.925 Calon Penumpang Ditolak Naik Kereta Api Gegara Bawa Anak di Bawah 12 Tahun

Pelanggan yang tidak memenuhi persyaratan, maka tidak diperkenankan untuk melakukan perjalanan

Ukraina Klaim Berhasil Tangkis Serangan Rusia di Wilayah Timur
Dunia
Ukraina Klaim Berhasil Tangkis Serangan Rusia di Wilayah Timur

Tentara Ukraina mengklaim berhasil menangkis serangan Rusia di Sievierodonetsk. Demikian pernyataan kantor staf umum militer Ukraina, Rabu (8/6).

Anies Belum Sarankan Warga Ubah Dokumen Kependudukan akibat Pergantian Nama Jalan
Indonesia
Anies Belum Sarankan Warga Ubah Dokumen Kependudukan akibat Pergantian Nama Jalan

Sejumlah nama jalan di Jakarta diganti dengan menggunakan tokoh-tokoh Betawi.

BMKG Beberkan Penyebab Banjir di Jayapura
Indonesia
BMKG Beberkan Penyebab Banjir di Jayapura

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) membeberkan penyebab banjir di Jayapura karena faktor dinamika atmosfer, salah satunya curah hujan yang tinggi

Penambahan Kasus Harian COVID-19 Turun Lagi, Tak Sampai 38 Ribu
Indonesia
Penambahan Kasus Harian COVID-19 Turun Lagi, Tak Sampai 38 Ribu

Penambahan kasus COVID-19 di Indonesia terus terjadi dengan angka puluhan ribu dalam sehari.

7 Pedoman Idul Adha yang Perlu Dipatuhi Warga saat PPKM Darurat
Indonesia
7 Pedoman Idul Adha yang Perlu Dipatuhi Warga saat PPKM Darurat

Pedoman pelaksanaan Iduladha 2021 ini sudah diatur melalui Surat Edaran Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2021.

Utang Negara Tinggi, PKS Bersikukuh Sekarang Bukan Waktunya Pindah Ibu Kota
Indonesia
Utang Negara Tinggi, PKS Bersikukuh Sekarang Bukan Waktunya Pindah Ibu Kota

Saat ini kondisi keuangan negara terbebani oleh utang yang mencapai Rp6.700 triliun lebih

Ke Labuan Bajo, Wapres Bertemu Mantan Sekjen PBB Ban Ki Moon
Indonesia
Ke Labuan Bajo, Wapres Bertemu Mantan Sekjen PBB Ban Ki Moon

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama dengan Asia Water Council (AWC) akan menjadi tuan rumah acara The 2nd Asia International Water Week (AIWW) pada 14 - 16 Maret 2022 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).