Kejagung Cari Aset Tersangka Dugaan Korupsi Ekspor Minyak Goreng Minyak goreng kemasan. (Foto: Antara)

MerahPutih.com- Kasus dugaan korupsi ekspor minyak hingga kini masih belum dituntaskan Kejasaan Agung.Kejaksaan Agung mengklaim pengusutan kasus tersebut oleh jajarannya tetap berjalan sesuai tahap penanganan perkara pidana yang diatur dalam hukum acara pidana.

Jaksa Agung ST Burhanuddin menegaskan, saat ini para tersangka dalam kasus tersebut telah diperpanjang masa penahanannya untuk 40 hari ke depan.

Baca Juga:

Kejagung Perpanjang Masa Penahanan Tersangka Ekspor Minyak Goreng

Ia mengungkapkan telah adanya koordinasi secara konsisten oleh penyidik di jajarannya dengan instansi terkait serta sejumlah ahli. Sehingga diharapkan penanganan perkara tersebut dapat berjalan lancar.

"Selain itu penyidik juga terus memperkuat pembuktian dan upaya mencari aset para tersangka untuk pengembalian kerugian keuangan negara dan atau perekonomian negara yang terjadi," kata Burhanuddin di Jakarta, Senin (16/5).

Ia menanggapi hasil survei nasional 5-10 Mei 2022, di mana 68,7 persen responden meyakini Kejaksaan Agung akan menuntaskan kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO tersebut.

"Hasil survei tersebut tentunya akan dijadikan motivasi untuk berkinerja lebih baik sebagaimana harapan masyarakat," ujar Burhanuddin.

Burhanuddin menyampaikan, terima kasih atas kepercayaan masyarakat terhadap Kejaksaan RI. Pihaknya tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan tersebut.

Kejagung telah menetapkan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag, IWW sebagai tersangka untuk kasus dugaan korupsi dalam pemberian izin ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak sawit mentah dan turunannya.

Kejagung juga menetapkan tiga tersangka lainnya yakni Senior Manager Corporate PHGS (SMA), Komisaris PT WNI, MPT dan General Manager bagian General Affair PT MM (PTS).

Para tersangka melakukan tindakan melawan hukum dengan bekerja sama dalam penerbitan izin persetujuan ekspor yang tidak memenuhi syarat. Yakni, menyalurkan CPO atau RBD Palm Olein tidak sesuai dengan domestic price obligation (DPO) serta tidak mendistribusikan CPO dan RBD Palm Olein ke dalam negeri sesuai dengan domestic market obligation (DMO) 20 persen dari total ekspor. (Knu)

Baca Juga:

Kemendag Gagalkan Ekspor Minyak Goreng ke Timor Leste

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Indikator yang Harus Dicapai Jika Indonesia Ingin Jadi Negara Maju
Indonesia
Indikator yang Harus Dicapai Jika Indonesia Ingin Jadi Negara Maju

Indonesia telah menargetkan di 2045, menjadi negara maju. indikator menjadi negara maju tidak hanya bisa menangadalkan pertumbuhan ekonomi

PPATK: Temuan Rp 120 Triliun Harus Diikuti Pemiskinan Para Bandar Narkoba
Indonesia
PPATK: Temuan Rp 120 Triliun Harus Diikuti Pemiskinan Para Bandar Narkoba

Temuan rekening sebesar Rp 120 triliun milik sindikat narkoba menunjukkan upaya pemberantasan peredaran barang terlarang ini harus diikuti dengan memiskinkan para bandar.

Masuki Era Revolusi Industri 4.0, Menkominfo: Perkuat Komitmen dan Kolaborasi
Indonesia
Masuki Era Revolusi Industri 4.0, Menkominfo: Perkuat Komitmen dan Kolaborasi

Saat ini Indonesia sedang memasuki era revolusi industri 4.0. Untuk itu, diperlukan komitmen yang kuat serta kolaborasi dengan kementerian, lembaga dan ekosistem.

Dukung Kawasan Wisata Borobudur, PUPR Bangun Infrastruktur Terpadu
Indonesia
Dukung Kawasan Wisata Borobudur, PUPR Bangun Infrastruktur Terpadu

Kementerian PUPR tengah membangun infrastruktur terpadu dan berkelanjutan di kawasan pariwisata Borobudur, Jawa Tengah, melalui 42 paket pengerjaan senilai Rp 2,27 triliun untuk periode 2020-2022.

Pemkot Solo Hentikan Layanan Vaksinasi COVID-19 di Seluruh Rumah Sakit
Indonesia
Pemkot Solo Hentikan Layanan Vaksinasi COVID-19 di Seluruh Rumah Sakit

Pelayanan vaksinasi COVID-19, hanya dilakukan di Puskesmas dan fasilitas kesehatan milik TNI dan Polri.

Ganjar Tetap Unggul Meski Prabowo Diusung PDIP
Indonesia
Ganjar Tetap Unggul Meski Prabowo Diusung PDIP

Survei eksperimental yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menemukan bahwa wacana pencalonan Prabowo Subianto oleh PDIP tidak berpengaruh signifikan pada peningkatan suara Ketua Umum Partai Gerindra tersebut.

Imbas Perpanjangan PPKM, Tak Bawa Dokumen Perjalanan Dilarang Naik KRL
Indonesia
Imbas Perpanjangan PPKM, Tak Bawa Dokumen Perjalanan Dilarang Naik KRL

"Dokumen perjalanan masih menjadi syarat untuk pengguna di sektor esensial dan kritikal agar dapat naik KRL," ujar VP Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba

Kejagung Lelang 3 Aset Milik Terpidana Korupsi Udar Pristono, Berminat?
Indonesia
Kejagung Lelang 3 Aset Milik Terpidana Korupsi Udar Pristono, Berminat?

Kejaksaan Agung (Kejagung) melelang barang rampasan terpidana kasus korupsi eks Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Udar Pristono.

Novel Belum Tahu Teknis Perekrutan ASN Polri
Indonesia
Novel Belum Tahu Teknis Perekrutan ASN Polri

Namun, ia belum tahu soal teknis perekrutan menjadi ASN Polri. Novel hanya menerangkan sosialisasi ini berupa pertanyaan kesediaan untuk masuk ASN Polri.

Marak Kasus Kekerasan Seksual, DPR: RUU TPKS Harus Segera Disahkan
Indonesia
Marak Kasus Kekerasan Seksual, DPR: RUU TPKS Harus Segera Disahkan

Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi pada lembaga pendidikan di Indonesia dinilai menjadi momentum yang tepat untuk mengesahkan RUU TPKS.