Kejagung Buka Suara Terkait Latar Belakang Pendidikan Jaksa Agung Jaksa Agung S.T. Burhanuddin (kedua kiri). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A./rwa.

MerahPutih.com - Pendidikan formal Jaksa Agung, ST Burhanuddin tengah jadi perbincangan setelah beredar dua informasi yang berbeda. Kejagung pun angkat suara sehubungan dengan berkembangnya isu tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak memastikan, salah satu data yang beredar itu adalah salah.

"Apalagi selama ini tidak pernah dikonfirmasikan secara resmi kepada instansi Kejaksaan Republik Indonesia,"kata Eben kepada MerahPutih.com di Jakarta, Kamis (23/9).

Baca Juga

Beredar 2 Informasi Pendidikan Formal Jaksa Agung, Pengamat Minta Ada Investigasi

Eben menuturkan, berdasarkan dokumen dan data yang secara resmi tercatat di Biro Kepegawaian Kejaksaan Republik Indonesia, bahwa Bapak Jaksa Agung menjalani pendidikan di tiga universitas, yaitu:

Strata I di Universitas 17 Agustus di Semarang;

Strata II di Sekolah Tinggi Manajemen Labora di DKI Jakarta;

Strata III di Universitas Satyagama di DKI Jakarta.

"Dokumen dan data pendidikan pada butir 2 di atas, adalah sama dengan yang dipergunakan pada acara pengukuhan sebagai Guru Besar Tidak Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana di Universitas Jenderal Soedirman," jelas Eben

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Leonard Eben Ezer Simanjuntak. ANTARA/Laily Rahmawaty
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI Leonard Eben Ezer Simanjuntak. ANTARA/Laily Rahmawaty

Dua informasi latar belakang pendidikan yang berbeda yang disandang Jaksa Agung ST Burhanuddin, beredar di publik. Dalam salah satu informasi yang disebarkan lewat infografis dengan menggunakan nama Kejaksaan Agung, ST Burhanuddin menyandang pendidikan formal, Sarjana Hukum Undip Semarang, Magister Manajemen UI 2021 dan Dokter UI, Jakarta 2016.

Lalu, data satunya lagi, tercatat jika ia lulusan Sarjana Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, lalu S2, Magister Manajemen dari Labora Jakarta, serta Dokter Universitas Setyagama, Jakarta.

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mengatakan, harus ada verifikasi secara sungguh sungguh kebenaran data yang bersangkutan.

"Termasuk pernyataan dari institusi atau lembaga yang dituliskannya. Intinya harus dicari kebenaran materialnya," katanya dalam keteranganya yang disebar ke media, Kamis (23/9). (Knu)

Baca Juga

Fahri Harap Presiden dan DPR Respons Gagasan Keadilan Restoratif Jaksa Agung

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anak Ketum Golkar Airlangga Hartarto Bakal Gantikan Almarhum Ichsan Firdaus di DPR
Indonesia
Anak Ketum Golkar Airlangga Hartarto Bakal Gantikan Almarhum Ichsan Firdaus di DPR

Perolehan suara Ravindra pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2019 yaitu sebanyak 57.584 suara, terbanyak kedua setelah Ichan Firdaus.

Naikkan UMP Jateng 2022, Ganjar: Perusahaan Wajib Ikuti Aturan
Indonesia
Naikkan UMP Jateng 2022, Ganjar: Perusahaan Wajib Ikuti Aturan

Melalui SK tersebut, Ganjar menegaskan bahwa perusahaan wajib memberikan upah di atas UMP kepada pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih.

UU IKN Digugat ke MK, Dasco: DPR Tinggal Menyikapi dengan Sebaik-baiknya
Indonesia
UU IKN Digugat ke MK, Dasco: DPR Tinggal Menyikapi dengan Sebaik-baiknya

"Tentu kami dari DPR juga menyikapi dengan sebaik-baiknya bagaimana nanti kalau ada gugatan (UU IKN) di MK," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/2).

Lawan Kelompok Radikal, KSAD Kumpulkan Seluruh Pasukan Tempur TNI AD
Indonesia
Lawan Kelompok Radikal, KSAD Kumpulkan Seluruh Pasukan Tempur TNI AD

“TNI AD akan siap menghadapi hal-hal yang mencoba mengganggu Pancasila, karena di dalamnya termaktub persatuan Indonesia,” tambah Dudung yang mengenakan seragam dinas loreng hijau ini.

[HOAKS atau FAKTA]: Wapres Ma'ruf Amin Sebut Menolak Divaksin Bakal Masuk Neraka
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Wapres Ma'ruf Amin Sebut Menolak Divaksin Bakal Masuk Neraka

Beredar informasi dari akun Facebook Dwi N berupa foto dengan narasi dari Wakil Presiden Ma’aruf Amin bahwa vaksin merupakan perintah agama dan hukumnya wajib sehingga jika menolak dapat masuk neraka.

Pemkot Bandung Nyatakan Perang Pada Rentenir Pinjaman Online
Indonesia
Pemkot Bandung Nyatakan Perang Pada Rentenir Pinjaman Online

saat ini rentenir sudah semakin canggih dan mereka mampu beradaptasi dengan zaman. Mulai dari berpura-pura membuka koperasi simpan pinjam padahal isinya praktik rentenir. Termasuk memanfaatkan teknologi digital atau kerap disebut pinjaman online (pinjol).

Jokowi Tinjau Sirkuit Formula E, M Taufik: Bukti Setuju
Indonesia
Jokowi Tinjau Sirkuit Formula E, M Taufik: Bukti Setuju

"Oiya dong (Jokowi mendukung Formula E), kan yang meninjau itu meninjau persiapan mendukung," ujar M. Taufik di Jakarta, Selasa (26/4).

Tambah Lagi, Kasus COVID-19 Melonjak hingga 46.843 Hari Ini
Indonesia
Tambah Lagi, Kasus COVID-19 Melonjak hingga 46.843 Hari Ini

Peningkatan COVID-19 akibat penyebaran varian Omicron semakin tinggi.

Hari Batik Nasional, Gibran Janji Perbaiki Akses Kampung Batik Kauman
Indonesia
Hari Batik Nasional, Gibran Janji Perbaiki Akses Kampung Batik Kauman

Infrastruktur ini harus diperbaiki karena ini merupakan akses utama masuk ke Kampung Batik Kauman. Hal ini dilakukan supaya akses becak bisa masuk.

Direksi TransJakarta Diduga Nonton Hiburan Belly Dance, Wagub DKI Beri Respons
Indonesia
Direksi TransJakarta Diduga Nonton Hiburan Belly Dance, Wagub DKI Beri Respons

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria mengaku tidak mengetahui kelakuan anak buahnya yang menyaksikan hiburan tari perut saat masih jam kerja.