Kejagung Blokir Aset Tanah dan Bangunan Eks Dirut PT Asabri Adam Damiri Logo PT Asabri (Persero) (Antara/Istimewa)

MerahPutih.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) memblokir aset berupa tanah dan bangunan milik mantan Direktur Utama PT Asabri (Persero) Adam Rahmat Damiri.

Dalam waktu dekat, aset tanah dan bangunan milik tersangka kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asabri itu bakal segera disita.

"Tanah dan bangunan ada beberapa titik," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah kepada wartawan, Rabu (3/3).

Baca Juga:

Kasus Asabri, Kejagung Periksa Building Manager Apartement South Hills

Febrie menyebut, dari hasil pendataan sementara, tanah dan bangunan yang sudah diblokir itu tak seluruhnya atas nama Adam Rahmat Damiri. Banyak sertifikat menggunakan nama kepemilikan dari anggota keluarganya.

"Dari keluarga banyak, dari keluarga lah," ujarnya.

Tersangka kasus korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asabri (tengah) hendak dibawa ke Rutan usai ditetapkan sebagai tersangka, Jakarta, Senin (1/2/2021). ANTARA/HO-Humas Kejagung/aa. (ANTARA/HO/Humas Kejagung)
Tersangka kasus korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asabri (tengah) hendak dibawa ke Rutan usai ditetapkan sebagai tersangka, Jakarta, Senin (1/2/2021). ANTARA/HO-Humas Kejagung/aa. (ANTARA/HO/Humas Kejagung)

Di sisi lain, penyidik akan memulai kembali penelusuran aset milik para tersangka pada pekan depan. Sejauh ini, penyidik masih fokus memblokir sejumlah aset.

"Masih proses pendataan informasi jadi masih pendataan ada sumber-sumber informan yang didetilkan hari ini titik-titiknya. Jadi anak-anak (penyidik) baru bergerak kemungkinan di hari Senin," pungkasnya.

Untuk diketahui, Kejagung telah menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus korupsi Asabri. Dua tersangka merupakan mantan Dirut Asabri, yakni Mayjen (Purn) Adam Rachmat Damiri dan Sonny Widjaja.

Baca Juga:

Kejagung Dalami Keterkaitan Kerja Sama Tan Kian dengan Benny Tjokro di Kasus Asabri

Adapun tujuh tersangka lainnya yakni mantan Direktur Keuangan Asabri Bachtiar Effendi; mantan Direktur Asabri Hari Setiono; serta mantan Kepala Divisi Investasi Asabri Ilham W Siregar; dan Dirut PT Prima Jaringan Lukman Purnomosidi.

Kemudian Dirut PT Hanson Internasional Tbk Benny Tjokrosaputro; komisaris PT Trada Alam Minera Tbk, Heru Hidayat dan terakhir Direktur PT Jakarta Emiten Investor Relation Jimmy Sutopo. (Pon)

Baca Juga:

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Sita 17 Bus Milik Dua PO di Soloraya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tim Pengacara Penyerang Novel Puji Dua Terdakwa Sebagai Sosok Berani dan Jujur
Indonesia
Tim Pengacara Penyerang Novel Puji Dua Terdakwa Sebagai Sosok Berani dan Jujur

Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara kembali menggelar sidang lanjutan penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan.

Kasus COVID-19 Melonjak, Pemprov DIY Minta Tambahan 200 Nakes
Indonesia
Kasus COVID-19 Melonjak, Pemprov DIY Minta Tambahan 200 Nakes

penambahan nakes diperlukan untuk memaksimalkan penanganan pasien COVID-19 di sejumlah rumah sakit rujukan.

Penyidik Kebut Pemberkasan Kasus Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra
Indonesia
Penyidik Kebut Pemberkasan Kasus Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

"Penyidik Tipikor khusus red notice dan Tipidum terkait surat jalan tengah fokus pemberkasan. Doakan segera tahap satu," kata Awi

Jokowi Diminta Tunggu Hasil Uji Klinis Sebelum Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Jokowi Diminta Tunggu Hasil Uji Klinis Sebelum Vaksinasi COVID-19

Kebijakan, strategi dan program penanggulangan COVID-19 harus berbasis riset alias evidence based approach.

170 Sekolah di Bogor Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka
Indonesia
170 Sekolah di Bogor Uji Coba Pembelajaran Tatap Muka

Uji coba tersebut dilaksanakan selama satu bulan

ICW Desak KPK Limpahkan Berkas BLBI ke Jaksa Biar Digugat Perdata
Indonesia
ICW Desak KPK Limpahkan Berkas BLBI ke Jaksa Biar Digugat Perdata

problematika kewenangan pemberian SP3 di KPK sangatlah dilematis. Hal tersebut lantaran secara jelas aturan yang ada dalam Pasal 40 UU 19/2019 itu bertentangan dengan putusan MK tahun 2004 lalu.

Jika Program Vaksinasi Corona Gagal, Apa Sanksi Bagi Pemerintah?
Indonesia
Jika Program Vaksinasi Corona Gagal, Apa Sanksi Bagi Pemerintah?

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia Gurun Arisastra mempertanyakan bagaimana jika program vaksin ini nantinya gagal memberikan perlindungan kesehatan bagi rakyat, apa sanksi untuk pemerintah.

 Presiden Jokowi Terbitkan Perppu Pilkada Ditunda, Gibran: Saya Tidak Masalah
Indonesia
Presiden Jokowi Terbitkan Perppu Pilkada Ditunda, Gibran: Saya Tidak Masalah

"Saya tidak masalah Pilwakot Solo diundur. Kami tetap menghargai keputusan pemerintah mengingat saat ini sedang terjadi wabah corona atau COVID-19," ujar Gibran

Update Corona DKI Selasa (26/5): Positif 6.721, Sembuh 1.678 Orang
Indonesia
Update Corona DKI Selasa (26/5): Positif 6.721, Sembuh 1.678 Orang

"Dan hingga sampai saat ini ada 508 orang meninggal dunia," kata Ani

Besok, Jakob Oetama Dimakamkan di TMP Kalibata Secara Kenegaraan
Indonesia
Besok, Jakob Oetama Dimakamkan di TMP Kalibata Secara Kenegaraan

Jakob Oetama pernah mendapat anugerah penghargaan Bintang Mahaputra dari Republik Indonesia sehingga berhak untuk dimakamkan di TMP Kalibata.