Kejagung Bentuk Tim Penyidik Kasus HAM Berat Paniai Papua Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak. Foto: ANTARA

MerahPuth.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) membentuk Tim Penyidik Dugaan Pelanggaran HAM Berat di Paniai, Provinsi Papua Tahun 2014, berdasarkan Surat Keputusan Jaksa Agung Nomor 267 Tahun 2021 tanggal 3 Desember 2021 yang ditandatangani oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

"Jaksa Agung Burhanuddin selaku penyidik pelanggaran HAM berat telah menandatangani surat keputusan pembentuk tim tersebut," ucap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangan tertulis yang diterima, di Jakarta, Jumat (3/12)

Baca Juga

Salah Satu Pimpinan KPK Diperkarakan ke Kejagung

Leonard menjelaskan, pertimbangan dikeluarkannya keputusan dan surat perintah Jaksa Agung tersebut memperhatikan surat Ketua Komnas HAM Nomor 153/PM.03/0.1.0/IX/2021 tanggal 27 September 2021 perihal tanggapan atas pengembalian berkas perkara terhadap hasil penyelidikan pelanggaran HAM Berat Peristiwa Paniai tahun 2014 di Papua untuk dilengkapi.

"Ternyata belum terpenuhi adanya alat bukti yang cukup, oleh karena itu perlu dilakukan penyidikan (umum) dalam rangka mencari dan mengumpulkan alat bukti," kata Leonard.

Menurut Leonard, alat bukti diperlukan untuk membuat terang tentang dugaan pelanggaran HAM Yang Berat yang terjadi, guna menemukan pelakunya.

Maka dari itu, dengan dikeluarkannya Keputusan Jaksa Agung dan Surat Perintah Penyidikan dimaksud, maka telah terbentuk Tim Penyidik Dugaan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Yang Berat di Paniai Provinsi Papua Tahun 2014 yang terdiri dari 22 orang jaksa senior dan diketuai oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Ali Mukartono.

Baca Juga

Kejagung Periksa Tujuh Tersangka, Kasus Dugaan Korupsi LPEI Temukan Titik Terang

Sebelumnya, JAM-Pidsus Ali Mukartono, Senin (22/11), mengungkapkan bahwa pihaknya akan menginventarisir kasus-kasus pelanggaran HAM berat, sebagai tindak lanjut dari perintah Jaksa Agung.

Menurut dia, Jaksa Agung meminta pihaknya mengambil langkah strategis percepatan penuntasan belasan perkara HAM berat.

Kasus-kasus tersebut di antaranya Peristiwa 1965-1966, Penembakan Misterius (Petrus) 1982-1985, Talangsari Lampung 1989, dan tragedi Rumah Geudong Aceh 1990-1999.

Kemudian kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa tahun 1997-1998, peristiwa Trisakti, Semanggi I, dan Semanggi II tahun 1998, kerusuhan Mei 1998, dan peristiwa Simpang Kertas Kraft Aceh 1999.

Adapun kasus Paniai terbilang baru, karena terjadi setelah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dibentuk. (*)

Baca Juga

Kejagung Kembali Sita Aset Tersangka Asabri Teddy Tjokrosaputro

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anak Buah Bikin Program Baca Keliling di Bali, Kapolri Beri Tiket Sekolah Perwira
Indonesia
Anak Buah Bikin Program Baca Keliling di Bali, Kapolri Beri Tiket Sekolah Perwira

Aiptu I Nyoman Ardana diganjar penghargaan karena membuat program Caling (Baca Keliling).

Seribu Lebih Warga DKI Pulang Mudik Tak Bawa Hasil Tes PCR
Indonesia
2,1 Juta Warga DIY Sudah di Vaksin Covid-19 Tahap Pertama
Indonesia
2,1 Juta Warga DIY Sudah di Vaksin Covid-19 Tahap Pertama

Untuk vaksinasi dengan target remaja ada 311.596 sasaran dengan capaian 78.902 (25,32 persen) mendapat dosis pertama dan 46.931 (15,06 persen) dosis kedua.

Long Weekend, KAI Daop 6 Tambah 4 Perjalanan KRL Yogya-Solo
Indonesia
Long Weekend, KAI Daop 6 Tambah 4 Perjalanan KRL Yogya-Solo

PT KAI Indonesia menambah empat perjalanan kereta api listrik (KRL) commuter Line Commuter di wilayah Yogyakarta-Solo. Jadwal tambahan mulai Jumat, (13/3) hingga Minggu, (14/3).

Sekjen PDIP: Selangkah Lagi Menuju Podium Juara, Ayo Timnas Indonesia
Indonesia
Sekjen PDIP: Selangkah Lagi Menuju Podium Juara, Ayo Timnas Indonesia

"Semoga kali ini Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan di partai final. Seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta timnas Indonesia mendoakan saat pertandingan final ditiup wasit. Selangkah lagi menuju podium juara. Ayo Timnas Indonesia!," ujarnya.

Imbas Pesta Ultah, Khofifah dan Emil Dardak Dilaporkan ke Polda Jatim
Indonesia
Imbas Pesta Ultah, Khofifah dan Emil Dardak Dilaporkan ke Polda Jatim

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Emil Elestianto Dardak dilaporkan ke Polda Jawa Timur.

Pakar Militer Baca 3 Kode Jokowi tentang Peluang Andika Jadi Panglima TNI
Indonesia
Pakar Militer Baca 3 Kode Jokowi tentang Peluang Andika Jadi Panglima TNI

Jokowi menawari Iriana mencoba naik kendaraan alutsista darat dengan bercanda akan disopiri Jenderal Andika

Pilkada Digelar Berbarengan Pilpres 2024, Sejumlah Masalah Bakal Terjadi
Indonesia
Pilkada Digelar Berbarengan Pilpres 2024, Sejumlah Masalah Bakal Terjadi

Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini tidak sependapat bahwa pilkada dan pilpres digelar secara berbarengan di tahun 2024 mendatang.

Kata Azis Syamsuddin Soal Punya Delapan Orang Dalam di KPK
Indonesia
Kata Azis Syamsuddin Soal Punya Delapan Orang Dalam di KPK

Mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin membantah memiliki delapan "orang dalam" di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pengusaha Sanggupi Harga Vaksinasi Gotong Royong Rp879.140 Per Sekali Suntik
Indonesia
Pengusaha Sanggupi Harga Vaksinasi Gotong Royong Rp879.140 Per Sekali Suntik

Dalam Kepmenkes itu, ditetapkan harga pembelian vaksin sebesar Rp321.660 per dosis dan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp117.910 per dosis. Sehingga jika dua kali suntik totalnya Rp879.140 per orang.