Kejagung Belum Libatkan KPK Usut Aliran Uang Djoko Tjandra ke Jaksa Pinangki Ilustrasi - Tangkapan layar hasil identifikasi kecocokan wajah Djoko Tjandra oleh Inafis Bareskrim (Antara/Istimewa)

MerahPutih.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) belum melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pengusutan dugaan aliran uang Djoko Tjandra ke jaksa Pinangki Sirna Malasari. Saat ini, pihak internal Kejagung masih mendalami dugaan skandal suap tersebut.

"Akan didalami dulu (oleh Jampidsus Kejagung). Kita akan transparan, yang jelas akan kita tindak, jaksa P terlibat atau tidak," kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah saat dikonfirmasi, Rabu (5/8).

Baca Juga:

Mabes Polri Mutasi Suami Jaksa Pinangki

Febrie memastikan pihaknya akan transparan dalam mengusut dugaan aliran uang Djoko Tjandra ke Pinangki. Munculnya dugaan tersebut, lantaran Pinangki sempat melakukan pertemuan dengan Djoko Tjandra dan pengacaranya, Anita Kolopaking di Malaysia.

"Semua masih kita dalami hasil di pengawasan, kita belum memulai dan ini baru kemarin di rekan-rekan jaksa Pidsus tentunya akan kita ambil sikap bagaimana hasilnya," ujar Febrie.

Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus Djoko Tjandra di Gedung Bundar, Kejagung, Jakarta, Selasa (4/8/2020). ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww.
Kapuspenkum Kejagung Hari Setiyono (tengah) memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus Djoko Tjandra di Gedung Bundar, Kejagung, Jakarta, Selasa (4/8/2020). ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww

Kejagung sendiri telah mencopot Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Pinangki Sirna Malasari. Pencopotan ini dilakukan lantaran Pinangki melakukan pertemuan dengan terpidana kasus hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra.

"Klarifikasi yang dilakukan terhadap adanya foto seorang jaksa perempuan bersama dengan Anita Kolopaking dan seorang laki-laki yang diduga terpidana Djoko Soegiarto Tjandra, ternyata telah ditemukan adanya bukti permulaan pelanggaran disiplin oleh terlapor Pinangki Sirna Malasari. Sehingga ditingkatkan pemeriksaannya menjadi inspeksi kasus," kata Kepala Pusat Penerangan Hukun Kejaksaan Agung Hari Setiyono di kantornya, Rabu (29/7).

Hari menuturkan, Pinangki terbukti melakukan pelanggaran disiplin karena telah melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa mendapat izin tertulis dari pimpinan sebanyak sembilan kali pada 2019. Diduga perjalanan itu salah satunya menemui buronan Djoko Tjandra.

"Perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Serta melanggar Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa," tegas Hari.

Baca Juga:

Kejagung Usut Tindak Pidana Jaksa Pinangki di Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Hari menegaskan, untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya. Wakil Jaksa Agung, lanjut Hari, telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: KEP-IV-041/B/WJA/07/2020 tanggal 29 Juli 2020 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin (PHD) Tingkat Berat.

"Pembebasan dari Jabatan Struktural. Sebagaimana diatur dalam PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 7 ayat (4) huruf c," kata dia. (Pon)

Baca Juga:

Kejagung Diminta Proses Hukum Jaksa Pinangki

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[HOAKS atau FAKTA] Rizieq Shihab Suap Kejaksaan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Rizieq Shihab Suap Kejaksaan

Artikel itu memuat berita mengenai komentar pihak kepolisian terhadap kejadian kisruh Rizieq Shihab dengan pihak Kejaksaan di Rutan Bareskrim Polri

Teken PP Pemberian THR dan Gaji ke-13, Jokowi Harap Ekonomi Indonesia Kembali Tumbuh
Indonesia
Teken PP Pemberian THR dan Gaji ke-13, Jokowi Harap Ekonomi Indonesia Kembali Tumbuh

THR akan dibayarkan sejak 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri 1442 H

Rawan Korupsi, KPK Monitor Pilkada di NTB
Indonesia
Rawan Korupsi, KPK Monitor Pilkada di NTB

Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi dari 26 daerah yang pernah terjadi tindak pidana korupsi.

Pengawas Internal Pemerintah Ikut Awasi Anggaran COVID-19 Jawa Timur
Indonesia
Pengawas Internal Pemerintah Ikut Awasi Anggaran COVID-19 Jawa Timur

Bantuan sosial (Bansos) dari APBD Provinsi semua penyalurannya melalui kabupaten/ kota

Polisi Selidiki DNA dan Sidik Jari di Tombol Lift Gedung Kejagung
Indonesia
Polisi Selidiki DNA dan Sidik Jari di Tombol Lift Gedung Kejagung

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri, memeriksa memeriksa DNA dan sidik jari yang terdapat di tombol lift di Gedung Kejaksaan Agung RI.

Tes Cepat COVID-19 di Lokasi Wisata Jabar, Ratusan Orang Reaktif
Indonesia
Tes Cepat COVID-19 di Lokasi Wisata Jabar, Ratusan Orang Reaktif

Sekitar 14 ribu orang yang berwisata pada saat cuti bersama Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjalani rapid test COVID-19.

Sedang Mabuk, Ini Alasan Oknum Perwira TNI AL Nekat Habisi Nyawa Babinsa
Indonesia
Sedang Mabuk, Ini Alasan Oknum Perwira TNI AL Nekat Habisi Nyawa Babinsa

Kasus tersebut berawal saat tersangka datang ke Hotel Mercure dalam kondisi setengah mabuk setelah mengonsumsi minuman keras.

Proyek Tol Cibitung-Cilincing Roboh, Polisi Belum Tetapkan Tersangka
Indonesia
Proyek Tol Cibitung-Cilincing Roboh, Polisi Belum Tetapkan Tersangka

PT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) Seksi IV yang berlokasi di Marunda Cilincing, Jakarta Utara sudah membawa para pekerja proyek yang terluka

Keindahan Dan Fasilitas Modern Bandara Internasional Yogyakarta
Indonesia
Keindahan Dan Fasilitas Modern Bandara Internasional Yogyakarta

Area tenant untuk UMKM seluas 1.500 meter persegi di dalam terminal, yang dapat menampung 300 UMKM dan area seluas 880 meter persegi di Gedung Penghubung yang dapat mengakomodir 170 UMKM.