Keistimewaan Karantina bagi Pejabat Dibanding Warga Biasa Usai dari Luar Negeri Ilustrasi - Sejumlah WNA berjalan di area kedatangan internasional setibanya di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Senin (29/11/2021). ANTARA FOTO/Fauzan/rwa.

MerahPutih.com - Kebijakan aturan wajib karantina bagi pelaku perjalanan luar negeri yang hendak masuk ke Indonesia rupanya dikecualikan bagi pejabat negara setingkat menteri dan anggota DPR.

Hal ini diungkapkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Letjen Suharyanto.

"Ini memang ada pengecualian. Sebagai contoh, pejabat negara setingkat menteri dan anggota DPR apabila kembali dari luar negeri memang mendapatkan fasilitas untuk karantina mandiri," katanya saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi VIII DPR, Senin (13/12).

Baca Juga:

Kedatangan Penumpang Internasional Meningkat, Tempat Karantina Perlu Ditambah

Pengecualian yang dimaksud, yaitu mereka tidak perlu menjalani karantina di hotel maupun fasilitas karantina terpusat yang sudah disediakan pemerintah.

Karantina mandiri selama ini dipahami publik adalah karantina di rumah sendiri.

"Artinya, karantina mandiri itu tidak ditempatkan di hotel maupun tempat yang disiapkan. Jadi bisa di tempat khusus gitu," kata Suharyanto.

Walaupun mendapatkan keistimewaan, Suharyanto menegaskan, baik pejabat negara maupun anggota DPR tetap wajib melakukan kewajiban karantina selama 10 hari lamanya dan tidak boleh berkeliaran.

Aturan ini sama seperti seluruh pelaku perjalanan luar negeri yang hendak masuk ke Indonesia.

"Jadi selama 10 hari diharapkan tidak ke mana-mana. Ada batasan-batasannya yang sudah kami sampaikan lewat surat edaran," ujar jenderal TNI bintang tiga ini.

Baca Juga:

Pemprov Jatim Wajibkan Pekerja Migran Mudik Karantina 14 Hari

Ia menyebut, jika ada permasalahan dari karantina mandiri, masyarakat tentunya mengetahui karena saat ini era keterbukaan.

Dia menyebut, permasalahan terkait karantina mandiri tidak terlalu banyak.

"Selama ini hanya ada beberapa permasalahan tapi karena memang sekarang sudah zamannya era komunikasi terbuka sehingga kelihatannya seolah-olah viral gitu. Tapi kalau dilihat persentase, sebetulnya enggak terlalu banyak," urai Suharyanto.

Ia mengatakan, BNPB memang belum mengatur perihal sanksi tersebut.

“Belum ada perumusan. Karena kan yang memang diberikan karantina mandiri selektif, jadi yang sudah dipertimbangkan bahwa mereka-mereka ini tidak mungkin melanggar dan itu kan para pejabat negara," ujar Suharyanto.

Pernyataan BNPB menyusul dengan isu pelanggaran aturan karantina oleh publik figur yang baru pulang usai berlibur ke Turki.

Alih-alih menjalani proses karantina, artis berinidial AD dan istrinya yang juga anggota dewan MJ justru melakukan aktivitas di mal.

Hingga saat ini, belum ada keterangan dari keduanya terkait dugaan pelanggaran karantina tersebut.

Namun, juru bicara Satgas penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito sudah menyatakan, akan menindak siapa pun yang melanggar aturan karantina.

Ia mengatakan, aturan karantina berlaku untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

"Mohon agar siapa pun baik itu masyarakat umum, pejabat, dan public figure perlu saling mengingatkan dan memberi suri tauladan, mematuhi aturan tersebut dan pemerintah akan melakukan tindakan tegas untuk menjaga keselamatan masyarakat dari COVID-19," ujar Wiku. (Knu)

Baca Juga:

Muhammadiyah Puji Kebijakan Karantina, Masyarakat Tetap Diminta Waspada

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penerapan Kelas Standar BPJS Kesehatan di RSUP Surakarta Tunggu SK dari Kemenkes
Indonesia
Penerapan Kelas Standar BPJS Kesehatan di RSUP Surakarta Tunggu SK dari Kemenkes

untuk RSUP Surakarta, Jawa Tengah, sejauh ini belum memulai pelayanan kelas standar BPJS Kesehatan karena masih menunggu Surat Keputusan (SK) dari Kemenkes.

KPK Limpahkan Berkas Perkara Eks Petinggi Waskita Karya
Indonesia
KPK Limpahkan Berkas Perkara Eks Petinggi Waskita Karya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara Adi Wibowo ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta.

Marsda TNI Gita Amperiawan Jadi Dirut PTDI
Indonesia
Marsda TNI Gita Amperiawan Jadi Dirut PTDI

Marsekal Muda (Marsda) TNI Gita Amperiawan meraih Philosophy Doctor – Cranfield University, Inggris dan sarjana dari Institut Teknologi Bandung (ITB).

Larang Bawahan Main TikTok, Jaksa Agung Dikritik Harusnya Tiru TNI dan Polisi
Indonesia
Larang Bawahan Main TikTok, Jaksa Agung Dikritik Harusnya Tiru TNI dan Polisi

Kejaksaan Agung bisa membuat konten yang menarik terkait dengan capaian kinerjanya. Jadi tergantung pesan apa yang ingin disampaikan ke publik.

Lukas Enembe Tersangka, Wapres Yakin KPK Punya Dasar Kuat
Indonesia
Lukas Enembe Tersangka, Wapres Yakin KPK Punya Dasar Kuat

Gubernur Papua Lukas Enembe kini tengah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Bawaslu Berharap jadi Laboratorium Kepemiluan di Tanah Air
Indonesia
Bawaslu Berharap jadi Laboratorium Kepemiluan di Tanah Air

Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di depan mata. Tahapan Pemilu 2024 sudah dimulai sejak Selasa, 14 Juni lalu.

Pemerintah Diminta Respons Penelitian Terkait Keampuhan Vaksin Pfizer untuk Anak-Anak
Indonesia
Pemerintah Diminta Respons Penelitian Terkait Keampuhan Vaksin Pfizer untuk Anak-Anak

Kementerian Kesehatan dan otoritas terkait memperhatikan hasil riset tersebut

11 Warga Positif COVID-19 di Solo Dibawa ke Dalem Priyosuhartan
Indonesia
11 Warga Positif COVID-19 di Solo Dibawa ke Dalem Priyosuhartan

Dari jumlah tersebut sebanyak 11 orang jalani isolasi mandiri di Dalem Priyosuhartan. Pasien tersebut merupakan pasien tanpa gejala dan gejala ringan itu jalani isoter selama 10 hari ke depan.

Berulang Tahun Hari Ini, Firli Bahuri Masuki Masa Pensiun sebagai Anggota Polri
Indonesia
Berulang Tahun Hari Ini, Firli Bahuri Masuki Masa Pensiun sebagai Anggota Polri

Firli memasuki masa pensiun sebagai anggota Polri dengan pangkat terakhir komisaris jenderal.

Ketua DPRD Ancam Laporkan Ancol ke Bareskrim Jika Utang Rp 1,2 T untuk Formula E
Indonesia
Ketua DPRD Ancam Laporkan Ancol ke Bareskrim Jika Utang Rp 1,2 T untuk Formula E

"Kalau uang pinjam dari Bank DKI yang Rp 1,2 triliun itu buat track Formula E, saya akan laporkan pak, saya sebagai ketua dewan di sini. Saya akan laporkan ke Bareskrim," tegas Prasetyo di gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/12).