Kehadiran Yasonna di Tim Hukum PDIP Berpotensi Munculkan Ketidakadilan Hukum Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (2/7/2018). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

MerahPutih.com - Pengamat politik Ray Rangkuti menilai, kehadiran Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dalam tim hukum PDIP ' melawan' KPK bisa menjadi citra buruk bagi pemerintah.

Menurut Ray, akan mudah mengundang pandangan negatif masyarakat bahwa seolah Menkumham akan mempergunakan pengaruhnya dalam proses penegakan hukum ini.

Baca Juga

Berkaca Kasus Menkumham, Menteri Disarankan Mundur dari Partai

"Pandangan negatif yang tak bisa dihindari," kata Ray kepada wartawan di Jakarta, Senin (19/1).

Direktur LIMa Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi publik di Jakarta (MP/Gomes R)
Direktur LIMa Ray Rangkuti dalam sebuah diskusi publik di Jakarta (MP/Gomes R)

Menurut Ray, kehadiran Menkumham dalam acara tersebut dapat mengundang pandangan masyarakat bahwa presiden memberi izin atas aktivitas Menkumham dalam advokasi hukum PDIP.

"Tentu saja ada kekhawatiran yang kuat bahwa proses hukum tidak dijalankan dengan asas keadilan," ucap Ray.

Kenyataan ini makin menegaskan bahwa dibutuhkan sikap presiden agar memastikan anggota kabinetnya bersikap profesional.

"Saat yang bersangkutan dilantik sebagai anggota kabinet, saat yang sama ia menjadi milik warga Indonesia dan bekerja untuk seluruh warga Indonesia. Prinsip-prinsip seperti ini sebaiknya tetap dan makin diperkuat oleh Presiden," pungkas Ray.

Direktur Lingkar Madani Indonesia ini menyebut, sudah seharusnya Yasonna bisa menjaga netralitasnya, terlebih pria asal Sumatera Utara ini berada di pusaran pemerintahan. Oleh sebab itu, presiden perlu didorong untuk menjaga netralitas para menteri-menterinya.

“Ada baiknya hal ini diperhatikan serius. Sejatinya, seluruh kegiatan anggota kabinet sudah merupakan sepengetahuan presiden. Maka kehadiran Menkumham dalam acara ini dapat juga mengundang pandangan masyarakat, bahwa presiden memberi izin atas aktivitas Yasonna dalam advokasi hukum PDIP,” tuturnya

Baca Juga

Klarifikasi Yasonna Terkait Kehadirannya di Jumpa Pers PDIP soal OTT KPK

Selain itu, ia menambahkan, presiden juga harus memastikan kewenangan yang dimiliki para menteri harus digunakan untuk digunakan kepentingan bangsa dan negara. Bukan kepentingan kelompok, atau pun partai politik.

“Kenyataan ini makin menegaskan dibutuhkannya sikap presiden agar memastikan anggota kabinetnya bersikap profesional,” tegasnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Taat Protokol Kesehatan Bentuk Kecintaan Pada Tuhan
Indonesia
Taat Protokol Kesehatan Bentuk Kecintaan Pada Tuhan

Menurut Benny, kepatuhan kepada protokol kesehatan dan mencintai sesama adalah bantuk kecintaan kepada tuhan.

40 Ribu APD untuk Tenaga Medis Hadapi COVID-19 Tiba di Balai Kota DKI
Indonesia
40 Ribu APD untuk Tenaga Medis Hadapi COVID-19 Tiba di Balai Kota DKI

Mantan Menteri Pendidikan itu berharap tambahan APD bisa meminimalisir risiko tenaga medis agar tidak tepapar virus corona.

[HOAKS atau FAKTA ]: Satpol PP Makassar Gunakan Sepeda Brompton Harga Seratus Jutaan
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA ]: Satpol PP Makassar Gunakan Sepeda Brompton Harga Seratus Jutaan

Unggahan menceritakan bahwa para anggota Satpol PP tersebut menggunakan sepeda buatan Inggris harga seratus juta.

Yuk Intip Sederet Fasilitas 'Touchless' di Bandara Soetta Sambut New Normal
Indonesia
Yuk Intip Sederet Fasilitas 'Touchless' di Bandara Soetta Sambut New Normal

Sejumlah fasilitas touchless di Soekarno-Hatta sudah dapat digunakan

Pemerintah Batasi Ventilator Hanya Buat Pasien Kondisi Berat
Indonesia
Jokowi Tunda Peresmian Tol Manado-Bitung
Indonesia
Jokowi Tunda Peresmian Tol Manado-Bitung

Jalan Tol Mabit dibangun dalam dua seksi, yaitu Ring Road Manado-Sukur-Airmadidi hingga Kauditan (21 Km) dikerjakan oleh Kementerian PUPR dan untuk Seksi 2 Airmadidi - Bitung (25 Km), dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Jasa Marga Manado Bitung.

DPR Dukung Langkah Jokowi Bubarkan 18 Lembaga Negara
Indonesia
DPR Dukung Langkah Jokowi Bubarkan 18 Lembaga Negara

Dasco menilai semangat Presiden Jokowi melakukan itu ialah untuk memangkas birokrasi, dan mengefektifkan kerja-kerja yang ada.

Pengguna Jalan Diperingatkan Tak Melintas di Kawasan Thamrin
Indonesia
Pengguna Jalan Diperingatkan Tak Melintas di Kawasan Thamrin

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyiapkan rencana pengalihan arus lalu lintas mengantisipasi demonstrasi tersebut.

Anies Ajukan Banding Putusan PTUN Batalkan Pencabutan Izin Reklamasi Pulau F
Indonesia
Anies Ajukan Banding Putusan PTUN Batalkan Pencabutan Izin Reklamasi Pulau F

PTUN Jakarta juga menghukum Anies sebagai tergugat untuk membayar biaya perkara

Irjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakapolri karena Jokowi Menang di Jakarta saat Pilpres 2019?
Indonesia
Irjen Gatot Eddy Ditunjuk Jadi Wakapolri karena Jokowi Menang di Jakarta saat Pilpres 2019?

Pasalnya, Jenderal bintang dua itu otomatis akan mendapat kenaikan pangkat yang sangat cepat.