Kegaduhan UU Cipta Kerja karena Buruknya Komunikasi Pemerintah Polisi mengantar massa usai melakukan unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Sumbar, Kamis (15/10/2020). (Antarasumbar/FathulAbdi)

MerahPutih.com - Kegaduhan UU Cipta Kerja terjadi karena adanya komunikasi yang minin antara elemen masyarakat dengan pemerintah. Buktinya, beberapa isi pasal di aturan tersebut terkesan sulit dipahami.

Direktur eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo menilai, bahwa kegaduhan antara pemerintah dan DPR dengan buruh dan mahasiswa terjadi karena kurangnya akses komunikasi kedua belah pihak.

“Sehingga timbul ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah,” kata Karyono, Sabtu (17/10).

Baca Juga

Demo Penolakan UU Cipta Karya Diduga Ditunggangi Buat Bikin Rusuh

Ia menilai seharusnya persoalan ini sudah bisa diantisipasi sejak awal sehingga hal-hal seperti ini tidak sampai menguras energi.

“Harusnya sejak awal harus bisa diantisipasi, apalagi omnibus law atau UU ini sangat kontroversial,” jelasnya.

Salah satu contoh mengapa komunikasi yang dianggap sebagai “tersangka” di tengah gejolak pro dan kontra UU Cipta Kerja ini, karena narasi yang tidak solid di kalangan publik.

Massa yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jateng menggelar aksi damai menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law di depan kompleks DPRD Jateng, Semarang, Jawa Tengah, Senin (12/10/2020). ANTARA FOTO/Aji Styawan/hp. (ANTARA FOTO/AJI STYAWAN)
Massa yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jateng menggelar aksi damai menolak UU Cipta Kerja Omnibus Law di depan kompleks DPRD Jateng, Semarang, Jawa Tengah, Senin (12/10/2020). ANTARA FOTO/Aji Styawan/hp. (ANTARA FOTO/AJI STYAWAN)

Di mana pemerintah menyampaikan harapan-harapan besarnya yang bagus-bagus mengapa mereka harus terbitkan omnibus law ini, sementara di kalangan buruh merasa ada persoalan bertentangan dengan kepentingan mereka.

“Menurut saya belum ada yang clear antara buruh dan pemerintah. Di mana pemerintah bilang semua hak buruh dijamin baik soal UMP termasuk soal pasal-pasal lain misal pertanahan. Semua ini karena dilatarbelakangi oleh perspektif yang berbeda,” ujarnya.

Misalnya, apa yang disebut dengan bank tanah. Narasi yang dibuat pemerintah adalah pemerintah ingin melaksanakan reforma agraria dan distribusi tanah pada rakyat.

Baca Juga

PBNU Serahkan Rekomendasi UU Cipta Kerja Pada Wapres

"Tapi, pihak kontra memberikan tafsir lain soal frasa bank tanah, jangan-jangan tanah akan dikuasai oleh asing. Inilah yang jadi polemik,” imbuh Karyono. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolri: Urusan Teroris Serahkan Kepada Kami
Indonesia
Kapolri: Urusan Teroris Serahkan Kepada Kami

Pasangan diduga Suami-istri ini meledakan dirinya dengan kekuatan high explosive atau bom panci dan melukai beberapa orang, serta menewaskan keduanya.

Gandeng Eks Pimpinan KPK, Partai Demokrat Gugat Penggagas KLB ke PN Jakpus
Indonesia
Gandeng Eks Pimpinan KPK, Partai Demokrat Gugat Penggagas KLB ke PN Jakpus

Dasar gugatan yang diajukan pihaknya lantaran 10 orang tersebut telah melanggar konstitusi Partai Demokrat

Dukung Tapera, KSPI Minta Pemerintah Sediakan Rumah dan Berlaku Khusus WNI
Indonesia
Dukung Tapera, KSPI Minta Pemerintah Sediakan Rumah dan Berlaku Khusus WNI

Jika hanya berbentuk tabungan, lanjut Said Iqbal, maka buruh tetap saja akan kesulitan untuk membeli rumah

Polisi Nyatakan 89 Akun Lakukan Ujaran Kebencian, Kebanyakan Twitter
Indonesia
Polisi Nyatakan 89 Akun Lakukan Ujaran Kebencian, Kebanyakan Twitter

Polri mengungkapkan bahwa ada 89 akun media sosial (medsos) dinyatakan melakukan ujaran kebencian.

Prarekonstruksi Mayat Perempuan Dibakar, Pelaku Pukul Korban Tujuh Kali dengan Linggis
Indonesia
Prarekonstruksi Mayat Perempuan Dibakar, Pelaku Pukul Korban Tujuh Kali dengan Linggis

Polres Sukoharjo, Jawa Tengah menggelar prarekonstruksi tahap pertama kasus pembunuhan Yulia P (42), yang diitemukan terbakar di dalam mobil pada 20 Oktober lalu.

KPK Sebut Putusan PK Advokat Lucas Lukai Keadilan
Indonesia
KPK Sebut Putusan PK Advokat Lucas Lukai Keadilan

"Diputus bebasnya narapidana korupsi pada tingkat PK, tentu melukai rasa keadilan masyarakat," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Kamis (8/4).

BMKG Prediksi Yogyakarta Masuk Musim Hujan Akhir Oktober
Indonesia
BMKG Prediksi Yogyakarta Masuk Musim Hujan Akhir Oktober

"Yogyakarta mulai turun hujan pertengahan Oktober sampai awal November 2020. "jelas Reni

Sentil Ganjar, Gerindra Jateng: Wong Cilik Butuh Teladan Bukan Ancaman!
Indonesia
Sentil Ganjar, Gerindra Jateng: Wong Cilik Butuh Teladan Bukan Ancaman!

Pasalnya, keberadaan SE tersebut membuat ekonomi dan aktivitas masyarakat Jateng menjadi terganggu.

UU 18/2019 Lahir, Pemerintah Diminta Segera Terbitkan PP Pesantren
Indonesia
UU 18/2019 Lahir, Pemerintah Diminta Segera Terbitkan PP Pesantren

Perda ini akan menjadi landasan hukum yang bisa dirujuk pemerintah

 Rapid Test Massal di Pasar Tradisional Solo, 2 Pedagang Pasar Burung Reaktif
Indonesia
Rapid Test Massal di Pasar Tradisional Solo, 2 Pedagang Pasar Burung Reaktif

"Total ada 296 orang jalani rapid test massal di pasar tradisional dan pasar modern di Solo Jumat kemarin. Rapid test secara acak itu ditemukan dua pedagang diyatakan reaktif," ujar Ning di Solo, Minggu (24/5).