Kedepankan Restorative Justice, 1.052 Polsek Tak Lagi Lakukan Penyidikan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. (Foto: MP/Joseph kanugrahan)

MerahPutih.com- Upaya restorative justice kini dijadikan program penegakan hukum untuk menyelesaikan pidana diluar hukum.

Keadilan restoratif adalah sebuah pendekatan yang ingin mengurangi kejahatan dengan menggelar pertemuan antara korban dan terdakwa, dan kadang-kadang juga melibatkan para perwakilan masyarakat secara umum.

Baca Juga:

Polisi Harus Bongkar Jual Beli Senjata di Balik Penembakan Aparat Dishub di Makassar

Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2021 hingga Maret 2022, Polri telah menyelesaikan 15.039 perkara dengan Restorative Justice.

"Jumlah ini meningkat 28,3 persen dari tahun sebelumnya sebesar 9.199 kasus," kata Agus dalam kegiatan Talkshow bertajuk 'Restorative Justice Harapan Baru Pencarian Keadilan', Selasa (19/4).

Agus memaparkan, terkait pendekatan Restorative Justice yang diterapkan oleh Polri saat ini, sebanyak 1.052 Polsek di 343 Polres sudah tidak lagi melakukan proses penyidikan.

Menurut Agus, Polsek merupakan ujung tombak Polri dalam hal pelayanan yang paling bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Polsek harus menjadi basis Resolusi penyelesaian perkara berkeadilan dengan cara dialog/mediasi/Probling solving, dalam menyelesaikan perkara ringan, pertikaian warga ataupun bentuk-bentuk gangguan Kamtibmas lainya hal ini jelas merupakan merupakan upaya dari Restorative Justice sesuai Visi Presisi Bapak Kapolri," ujar Agus.

Agus menyebut, Restorative Justice saat ini menjadi prioritas kepolisian dalam melakukan penyelesaian perkara.

Baca Juga:

Polisi: Alfamart Sewa Bangunan Tua Usia 20 Tahun Berdiri di Atas Lahan Gambut

Pasalnya, dikatakan Agus, itu merupakan prinsip utama dalam keadilan Restoratif. Yakni, penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat.

Ia mengingatkan pesan Kapolri Jendera Listyo Sigit Prabowo bahwa, penyidik harus memiliki Prinsip bahwa hukum pidana menjadi upaya terakhir dalam penegakan hukum (Ultimum Remidium).

"Polri harus bisa menempatkan diri sebagai institusi yang memberikan rasa keadilan kepada masyarakat," ucap Agus.

Kendati demikian, Agus menekankan, tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan pendekatan Restorative Justice.

Hal itu sebagaimana Pasal 5 Perpol 8 Tahun 2021, dimana kasus-kasus yang dapat diselesaikan melalui Restorative Justice harus memenuhi persyaratan materil.

Adapun tindak pidana kejahatan yang tidak bisa diselesaikan dengan Restorative Justice, yakni, terorisme, pidana terhadap keamanan negara, korupsi dan perkara terhadap nyawa orang, dan juga tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak pada konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak bersifat radikalisme dan separatisme serta bukan pengulangan pelaku tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan. (Knu)

Baca Juga:

Polisi Lakukan Pengamanan di 101.454 Titik Selama Lebaran 2022

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Varian Mu Ancam Warga, DPR Desak Pemerintah Beri Vaksin Booster untuk Lansia dan Komorbid
Indonesia
Varian Mu Ancam Warga, DPR Desak Pemerintah Beri Vaksin Booster untuk Lansia dan Komorbid

“Ini penting, mengingat ada dugaan varian Mu ini mampu menurunkan efikasi vaksin," kata Netty dalam keterangan persnya, Selasa (14/6).

Jabar Siaga Satu Hadapi Musim Hujan
Indonesia
Jabar Siaga Satu Hadapi Musim Hujan

Provinsi Jawa Barat dinyatakan siaga satu dalam menghadapi musim hujan tahun ini. Seluruh kabupaten/kota di Jabar agar meningkatkan kesiagaan menghadapi potensi bencana.

Kasus Aktif DKI Turun 313 Pasien, Tingkat Kesembuhan 98 Persen
Indonesia
Kasus Aktif DKI Turun 313 Pasien, Tingkat Kesembuhan 98 Persen

Hari ini kasus aktif COVID-19 DKI turun dan kesembuhan warga yang terpapar corona di atas 90 persen.

Ketua DPR Minta Pemerintah Tinjau Ulang Aturan Pencairan JHT
Indonesia
Ketua DPR Minta Pemerintah Tinjau Ulang Aturan Pencairan JHT

Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 2 tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jamiman Hari Tua (JHT) mendapat banyak penolakan.

Anies Tonton Band Nidji ‘Tanpa’ Giring di JIS
Indonesia
Anies Tonton Band Nidji ‘Tanpa’ Giring di JIS

Band tersebut ada di JIS untuk melakukan uji coba perangkat pengeras suara di stadion kandang Persija Jakarta itu.

Calon Haji Indonesia Terancam Gagal Berangkat Jika Belum Vaksin Lengkap
Indonesia
Calon Haji Indonesia Terancam Gagal Berangkat Jika Belum Vaksin Lengkap

Terdapat tiga syarat perjalanan haji dari pemerintah Arab Saudi yang harus terpenuhi.

Ganjil Genap di Jakarta, Polisi tidak Lagi Cek STRP
Indonesia
Ganjil Genap di Jakarta, Polisi tidak Lagi Cek STRP

Hal tersebut dilakukan setelah memberlakukan kebijakan ganjil genap di masa PPKM Level 4.

Kemenag Catat 14 Orang Jemaah Calon Haji Meninggal Sampai Sabtu (26/6)
Indonesia
Kemenag Catat 14 Orang Jemaah Calon Haji Meninggal Sampai Sabtu (26/6)

Jemaah haji yang wafat itu sebagian besar karena penyakit jantung.

Ingat! Tidak Semua Pelaku Perjalanan Luar Negeri  Bebas Karantina
Indonesia
Ingat! Tidak Semua Pelaku Perjalanan Luar Negeri Bebas Karantina

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi tersebut berupa kewajiban menunjukkan kartu vaksin dosis kedua minimal 14 hari sebelum keberangkatan.

PPP Akui di Era Anies Jakarta Sangat Kondusif Berbeda dengan Rezim Sebelumnya
Indonesia
PPP Akui di Era Anies Jakarta Sangat Kondusif Berbeda dengan Rezim Sebelumnya

"Pak Anies kami anggap sebagai tokoh dan pemimpin pemersatu, dimana sejak awal bertugas di Balai Kota DKI, alhamdulillah, kita semua merasakan, betapa era kepemimpinan Pak Anies hampir tidak ada suasana gaduh di Jakarta. Sangat kondusif. Berbeda dengan era sebelumnya," jelas Gus Najmi.