Kedepankan Norma, Legislator PDIP Dukung Pemilu 2024 Sebelum Puasa Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)

MerahPutih.com - Penentuan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 tak kunjung rampung. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan agar jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan 21 Februari. Namun pemerintah kukuh Pemilu digelar 15 Mei 2024. Akibatnya, sampai dengan hari ini DPR belum menetapkan jadwal Pemilu.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP) Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pihaknya mendukung penuh jadwal Pemilu yang diusulkan oleh KPU.

"FPDIP sejak awal mengedepankan ketentuan norma ini dan kami mendukung jadwal telah disusun KPU republik Indonesia, kira-kira jatuhnya pada 21 Februari tahun 2024 atau setidak-tidaknya sebelum ramadan pada tahun 2024," ujarnya di Jakarta, Jumat (19/11).

Baca Juga:

Jelang Pemilu Makin Panas, DPR Peringatkan Jenderal Andika sebagai Panglima TNI

Rifqi menjelaskan, alasan PDIP mendukung penetapan jadwal pemilu 2024 yang ditetapkan KPU. Pertama, PDIP ingin agar ada jeda waktu yang cukup antara pemilu legislatif dengan pemilihan kepala daerah.

"Itu jedanya cukup untuk menyelesaikan berbagai macam dinamika termasuk sengketa hukum, baik administrasi, etika maupun hukum pidana termasuk terkait dengan sengketa di Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Hal itu, kata Rifqi, lantaran hasil pileg tahun 2024 terutama di tingkat provinsi, kabupaten dan kota nantinya akan menjadi baseline untuk mencalonkan Gubernur, Bupati hingga Wali Kota.

"Kalau pelaksanaannya bulan Mei, sebagaimana usul dari pemerintah melalui pernyataan Pak Menkopolhukan Mahfud MD, kita khawatir sengketanya enggak selesai lalu kemudian proses pencalonan kepala daerahnya bermasalah," kata dia.

Baca Juga:

Aturan Tidak Berubah, Polarisasi Ala Pemilu 2019 Berpotensi Berulang

Sedangkan alasan kedua, lanjut dia, lantaran memerlukan waktu yang cukup antara pelaksanaan pilpres dengan akhir masa jabatan Presiden. Hal ini, karena tidak ada jaminan jika kontestan pilpres 2024 hanya 2 pasangan calon.

"Memungkinkan lebih dari 2 kontestan dimana UUD 1945 menegaskan, pemenang pemilihan presiden itu setidak-tidaknya memperoleh suara 50% +1. Kalau tidak mencapai itu maka masuk pada putaran kedua, kalau pelaksanaan pilpres nya pada bulan Mei, maka kemudian kita tentu akan tergesa-gesa untuk mengejar pelantikan presiden pada 20 Oktober tahun 2024," jelas dia.

Sementara alasan ketiga, Rifqi melanjutkan, PDIP tidak ingin bulan ramadan tahun 2024 digunakan untuk momentum masa kampanye.

"Karena kami meyakini ramadan itu adalah bulan suci bagi mayoritas penduduk Indonesia dalam hal ini umat Islam dan biarkan kita berkonsentrasi untuk melaksanakan ibadah," ujarnya.

Baca Juga:

Tahapan Pemilu Dirancang 22 Bulan Sampai 25 Bulan

Politikus partai berlogo banteng ini khawatir bulan suci ramadan menjadi ajang kampanye terselubung, berkedok politik identitas dan sara.

"Ramadan itu amat memungkinkan menjadi bahan bakar paling efektif untuk menyulut perpecahan di antara kita sebagai anak bangsa. Kalau di bulan ramadhan 2024 itu masuk masa kampanye," pungkasnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tak Lolos TWK, Pegawai KPK Ajukan Judicial Review ke MK
Indonesia
Tak Lolos TWK, Pegawai KPK Ajukan Judicial Review ke MK

TWK sebagai syarat alih status pegawai menjadi ASN bertentangan dengan Pasal 1 dan Pasal 28 UUD 1945

IPW: Teroris yang Sudah Selesai Jalani Hukuman Kini Bebas Melakukan Aktivitas
Indonesia
IPW: Teroris yang Sudah Selesai Jalani Hukuman Kini Bebas Melakukan Aktivitas

Tingkat kerawanan ini makin tinggi tatkala konflik polri dengan ormas keagamaan yang dipimpin Rizieq tak kunjung selesai

 BRIN Diingatkan Artinya Fungsi Sinergi Lembaga Riset, Bukan Peleburan Instan
Indonesia
BRIN Diingatkan Artinya Fungsi Sinergi Lembaga Riset, Bukan Peleburan Instan

Anggaran penelitian di Indonesia terbatas sehingga tidak ada "kemewahan" melakukan riset tanpa koordinasi.

Ketum Muhammadiyah: PPN Pendidikan Bertentangan dengan Konstitusi
Indonesia
Ketum Muhammadiyah: PPN Pendidikan Bertentangan dengan Konstitusi

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir menolak pengenaan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk bidang pendidikan. Menurutnya, rencana ini bertentangan dengan konstitusi dan tidak boleh diteruskan.

Warga Tolak Formula E ke Gedung DPRD
Indonesia
Warga Tolak Formula E ke Gedung DPRD

Sejumlah masyarakat yang tergabung dalam Jakarta Bergerak melakukan aksi demonstrasi menolak rencana Gubernur Anies Baswedan menghelat mobil balap Formula E,

Dalam 2 Bulan, Pemprov DKI Rekayasa Jalan  I Gusti Ngurah Rai Jaktim
Indonesia
Dalam 2 Bulan, Pemprov DKI Rekayasa Jalan I Gusti Ngurah Rai Jaktim

Tahap pertama pelaksanaan pekerjaan 'box culvert' pada sisi utara Jalan I Gusti Ngurah Rai dari arah barat (Jatinegara) menuju ke arah timur (Kantor Walikota Administrasi Jakarta Timur)

Pintu Air Pasar Ikan Jakarta Utara Berstatus Siaga II
Indonesia
Soal Jabatan Presiden 3 Periode, Jokowi Minta Tak Ada Kegaduhan
Indonesia
Soal Jabatan Presiden 3 Periode, Jokowi Minta Tak Ada Kegaduhan

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan tidak berminat menjadi presiden selama 3 periode.

Dibanding Pemimpin Dunia,  Approval Rating Jokowi Relatif Lebih Tinggi
Indonesia
Dibanding Pemimpin Dunia, Approval Rating Jokowi Relatif Lebih Tinggi

Berdasarkan data dari Political Intelligence Global Leader Approval rating yang dirilis pada Januari 2022. Ada sejumlah nama presiden dan pimpinan negara demokrasi yang disukai warganya.

Polisi Ganti Nama Operasi Pencarian Anggota MIT Pimpinan Ali Kolera
Indonesia
Polisi Ganti Nama Operasi Pencarian Anggota MIT Pimpinan Ali Kolera

Polri menargetkan 11 daftar pencarian orang (DPO) dari kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora.