Kedepankan Norma, Legislator PDIP Dukung Pemilu 2024 Sebelum Puasa Simulasi TPS. (Foto: Bawaslu)

MerahPutih.com - Penentuan jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 tak kunjung rampung. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan agar jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan 21 Februari. Namun pemerintah kukuh Pemilu digelar 15 Mei 2024. Akibatnya, sampai dengan hari ini DPR belum menetapkan jadwal Pemilu.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP) Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pihaknya mendukung penuh jadwal Pemilu yang diusulkan oleh KPU.

"FPDIP sejak awal mengedepankan ketentuan norma ini dan kami mendukung jadwal telah disusun KPU republik Indonesia, kira-kira jatuhnya pada 21 Februari tahun 2024 atau setidak-tidaknya sebelum ramadan pada tahun 2024," ujarnya di Jakarta, Jumat (19/11).

Baca Juga:

Jelang Pemilu Makin Panas, DPR Peringatkan Jenderal Andika sebagai Panglima TNI

Rifqi menjelaskan, alasan PDIP mendukung penetapan jadwal pemilu 2024 yang ditetapkan KPU. Pertama, PDIP ingin agar ada jeda waktu yang cukup antara pemilu legislatif dengan pemilihan kepala daerah.

"Itu jedanya cukup untuk menyelesaikan berbagai macam dinamika termasuk sengketa hukum, baik administrasi, etika maupun hukum pidana termasuk terkait dengan sengketa di Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Hal itu, kata Rifqi, lantaran hasil pileg tahun 2024 terutama di tingkat provinsi, kabupaten dan kota nantinya akan menjadi baseline untuk mencalonkan Gubernur, Bupati hingga Wali Kota.

"Kalau pelaksanaannya bulan Mei, sebagaimana usul dari pemerintah melalui pernyataan Pak Menkopolhukan Mahfud MD, kita khawatir sengketanya enggak selesai lalu kemudian proses pencalonan kepala daerahnya bermasalah," kata dia.

Baca Juga:

Aturan Tidak Berubah, Polarisasi Ala Pemilu 2019 Berpotensi Berulang

Sedangkan alasan kedua, lanjut dia, lantaran memerlukan waktu yang cukup antara pelaksanaan pilpres dengan akhir masa jabatan Presiden. Hal ini, karena tidak ada jaminan jika kontestan pilpres 2024 hanya 2 pasangan calon.

"Memungkinkan lebih dari 2 kontestan dimana UUD 1945 menegaskan, pemenang pemilihan presiden itu setidak-tidaknya memperoleh suara 50% +1. Kalau tidak mencapai itu maka masuk pada putaran kedua, kalau pelaksanaan pilpres nya pada bulan Mei, maka kemudian kita tentu akan tergesa-gesa untuk mengejar pelantikan presiden pada 20 Oktober tahun 2024," jelas dia.

Sementara alasan ketiga, Rifqi melanjutkan, PDIP tidak ingin bulan ramadan tahun 2024 digunakan untuk momentum masa kampanye.

"Karena kami meyakini ramadan itu adalah bulan suci bagi mayoritas penduduk Indonesia dalam hal ini umat Islam dan biarkan kita berkonsentrasi untuk melaksanakan ibadah," ujarnya.

Baca Juga:

Tahapan Pemilu Dirancang 22 Bulan Sampai 25 Bulan

Politikus partai berlogo banteng ini khawatir bulan suci ramadan menjadi ajang kampanye terselubung, berkedok politik identitas dan sara.

"Ramadan itu amat memungkinkan menjadi bahan bakar paling efektif untuk menyulut perpecahan di antara kita sebagai anak bangsa. Kalau di bulan ramadhan 2024 itu masuk masa kampanye," pungkasnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Megawati dan Jokowi Sudah Bahas Pengganti Tjahjo Kumolo
Indonesia
Megawati dan Jokowi Sudah Bahas Pengganti Tjahjo Kumolo

Hasto mengakui nama-nama calon Menteri PAN-RB sudah dibahas

Azyumardi Azra Dikenal Sebagai Tokoh Kemajemukan dan Moderasi Beragama
Indonesia
Azyumardi Azra Dikenal Sebagai Tokoh Kemajemukan dan Moderasi Beragama

Benny yang masih satu organisasi dengan Azra di Setara Institute ini mengungkapkan, kepergian mantan Rektor UIN itu adalah kehilangan bagi Indonesia.

Ketua Dewan Pers Masih Jalani Perawatan Secara Intensif di Selangor
Indonesia
Ketua Dewan Pers Masih Jalani Perawatan Secara Intensif di Selangor

Prof Azra dirawat di ruang zona merah yang lazimnya digunakan untuk perawatan pasien terinfeksi COVID-19.

Fenomena La Nina Tiga Tahun Berturut Landa Indonesia
Indonesia
Fenomena La Nina Tiga Tahun Berturut Landa Indonesia

Fenomena tersebut sebelumnya pernah terjadi dari 1973 -1975 serta 1998-2001. Fenomena ini akan berpengaruh terhadap pola cuaca dan iklim di Indonesia.

Kemendag Kontrol Distribusi Minyak Goreng Curah Lewat Aplikasi
Indonesia
Kemendag Kontrol Distribusi Minyak Goreng Curah Lewat Aplikasi

Konsumen yang akan membeli minyak goreng harus menunjukkan KTP dengan maksimal pembelian dua liter per hari.

Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Asuransi Taspen
Indonesia
Kejagung Tetapkan Tersangka Baru Kasus Korupsi Asuransi Taspen

Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus telah menetapkan satu orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan dana investasi di PT Asuransi Jiwa Taspen (Taspen Life) Tahun 2017 hingga 2020, yaitu AM. Diketahui, AM merupakan Direktur Utama PT Prioritas Raditya Multifinance (PT PRM).

Sidang Lanjutan Aduan Calon Peserta Pemilu, KPU Desak Bawaslu Tolak Laporan
Indonesia
Sidang Lanjutan Aduan Calon Peserta Pemilu, KPU Desak Bawaslu Tolak Laporan

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar sidang lanjutan pemeriksaan aduan Partai Pelita dan Partai Indonesia Bangkit Bersatu (IBU).

Lonjakan Kasus COVID-19 Korsel: 80.000 pada Kamis (1/9)
Indonesia
Lonjakan Kasus COVID-19 Korsel: 80.000 pada Kamis (1/9)

Kasus COVID-19 di Korea Selatan turun ke kisaran 80.000 pada Kamis (1/9).

Harga dan Pasokan Gandum ke Jakarta Terimbas Perang Rusia Ukraina
Indonesia
Harga dan Pasokan Gandum ke Jakarta Terimbas Perang Rusia Ukraina

Tingginya harga bahan pokok ini terjadi atas tingginya permintaan masyarakat, pasokan yang kurang, hingga faktor cuaca.

Daftar Besaran UMK 2023 di Jawa Barat
Indonesia
Daftar Besaran UMK 2023 di Jawa Barat

Penetapan besaran nilai UMK tahun 2023 tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat No 561.7/Kep.776-Kesra/2022 tentang UMK di daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023.