Kedepankan Dialog, Pelaku Usaha Diminta Hindari PHK akibat Dampak Corona Ilustrasi - Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). (ANTARA)

MerahPutih.com - Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah meminta pengusaha yang bergerak di sektor pariwisata agar mengedapankan dialog dan menghindari melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) saat terjadi wabah COVID-19.

Pembatasan sosial dan kebijakan kerja dari rumah tengah dilakukan sehingga banyak unit usaha yang terdampak.

Baca Juga:

PKS Anggap Tenaga Medis Perlu Diprioritaskan Tes Corona ketimbang Keluarga Anggota Dewan

Ia mengaku, pihaknya telah berkordinasi dengan 12 dinas tenaga kerja (disnaker) provinsi agar kepala dinas tenaga kerja (kadisnaker) mengidentifikasi pekerja yang terdampak baik pekerja ter-PHK atau dirumahkan agar program-program Kemenaker tepat sasaran.

"Situasi wabah COVID-19 saat ini tidak dikehendaki oleh siapa pun. Bukan hanya masalah pekerja, pengusaha, dan pemerintah, " kata Ida Fauziyah dalam keterangannya, di Jakarta, Senin (23/3).

Selain mendukung kebijakan moneter dan fiskal yang telah dikemukakan Presiden Jokowi, kata Ida, pihaknya tengah menyisir anggaran kementerian untuk dialihkan (realokasi) kepada program-program yang bisa dimanfaatkan untuk menghadapi dampak COVID-19.

Menaker Ida Fauziyah usai bertemu anggota perempuan serikat pekerja dan buruh di Jakarta Selatan pada Jumat (13/3/2020). ANTARA/Prisca Triferna
Menaker Ida Fauziyah usai bertemu anggota perempuan serikat pekerja dan buruh di Jakarta Selatan pada Jumat (13/3/2020). ANTARA/Prisca Triferna

Program-program tersebut antara lain pelatihan di BLK, kartu prakerja dan pemberian insentif, program padat karya, tenaga kerja mandiri (TKM), teknologi tepat guna (TTG), pelatihan vokasi, dll.

Selain itu lanjut, Ida, pihaknya juga telah berkomunikasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJamsostek) dan telah meminta agar program pelatihan vokasi segera terealisasi.

Termasuk pemberian insentif bagi peserta pelatihan segera dinaikkan plafonnya atau menyesuaikan kebutuhan sebagaimana Kartu PraKerja yang mengalami penyesuaian.

Kemenaker juga telah berkomunikasi dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk meminta realisasi program pelatihan vokasi, termasuk kenaikan insentif peserta pelatihan.

Baca Juga:

DPR Dinilai Egois dan Tak Peka karena Ingin Tes Corona dengan Instan

Dirjen PHI dan Jamsos Kemenaker Haiyani Rumondang juga mengajak serikat pekerja mengedepankan keterbukaan dalam dialog sosial.

Pemerintah memahami bahwa kondisi saat ini pengusaha dan pekerja sama-sama terdampak baik kelangsungan usaha maupun hak-hak pekerja.

"Karena itu kedepankan dialog, sama-sama terbuka dan memahami situasi. Kiranya berakhir di keduanya, yakni pengusaha dan pekerja. Semoga dengan kesepakatan ini sama-sama tentu memahami. Tentu keterbukaan yang utama," ujar Haiyani. (Knu)

Baca Juga:

Makin Meluas, Kini Jambi, Kepulauan Riau dan Maluku Utara Terjangkit Corona

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bukan Pesangon dan Jaminan Sosial, Birokrasi dan Korupsi Penghambat Investasi
Indonesia
Bukan Pesangon dan Jaminan Sosial, Birokrasi dan Korupsi Penghambat Investasi

Pemerintah diminta lebih meningkatkan upaya pemberantasan korupsi serta membangun sistem pemerintahan yang efisien, transparan dan akuntabel.

Ahok Bakal Jadi Kepala Otoritas Ibu Kota Negara Baru, Gerindra: Luar Biasa Pak Jokowi
Indonesia
Ahok Bakal Jadi Kepala Otoritas Ibu Kota Negara Baru, Gerindra: Luar Biasa Pak Jokowi

Sebaiknya Jokowi fokus menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Indonesia saat ini

Jepang Kirim Utusan ke Indonesia Diskusi Masalah Banjir
Indonesia
Jepang Kirim Utusan ke Indonesia Diskusi Masalah Banjir

Pemerintah Indonesia dan Jepang sedang menjalin kerja sama dalam pencegahan bencana banjir dengan studi bendungan

Jika RUU Omnibus Law Disahkan, Presiden Buruh Klaim 32 Federasi Bakal Mogok Nasional
Indonesia
Jika RUU Omnibus Law Disahkan, Presiden Buruh Klaim 32 Federasi Bakal Mogok Nasional

Sebanyak 32 federasi dan konfederasi di Indonesia memutuskan akan melaksanakan unjuk rasa serempak secara nasional yang diberi nama mogok nasional.

Ahmad Riza: DKI Sudah Lakukan Mini Lockdown Sejak Awal Pandemi Corona
Indonesia
Ahmad Riza: DKI Sudah Lakukan Mini Lockdown Sejak Awal Pandemi Corona

"Perlu juga kami sampaikan sejak awal, kami juga sudah melakukan mini lockdown dengan istilah lain. Ada istilah psbl jadi berskala kampung," kata Riza

Realisasi Anggaran Pemulihan Ekonomi Belum Capai 50 Persen
Indonesia
Realisasi Anggaran Pemulihan Ekonomi Belum Capai 50 Persen

“Ada beberapa kementerian dan lembaga yang penyerapan anggarannya masih di bawah 50 persen, ini masih perlu didorong lagi,” ujar Menko Airlangga.

Konsultasi dengan Dewan Pers, Tim Hukum PDIP Minta Media On The Track
Indonesia
Konsultasi dengan Dewan Pers, Tim Hukum PDIP Minta Media On The Track

Wayan mengonsultasikan sejumlah pemberitaan kepada Dewan Pers yang menyudutkan PDIP akhir-akhir ini.

Eks Sekretaris MA Nurhadi Tersangka Mafia Kasus Melawan KPK
Indonesia
Eks Sekretaris MA Nurhadi Tersangka Mafia Kasus Melawan KPK

Nurhadi menggugat praperadilan penetapan tersangka yang bakal disidangkan di PN Jaksel 6 Januari 2020

Yang Diperoleh Cucu Keempat Jokowi Usai Lahir ke Dunia
Indonesia
Yang Diperoleh Cucu Keempat Jokowi Usai Lahir ke Dunia

Cucu keempat Presiden Jokowi yang dilahirkan melalui proses cesar, dalam keadaan sehat

Usai Tiga Hari Terus Menguat, Saham-Saham Tiongkok Rontok
Indonesia
Usai Tiga Hari Terus Menguat, Saham-Saham Tiongkok Rontok

indeks ChiNext yang melacak saham-saham perusahaan sedang berkembang di papan bergaya Nasdaq Tiongkok, naik tipis