Kedaulatan Tak Bisa Dinego, Jokowi: Harga Mati Presiden Jokowi didampingi sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju usai pengarahan di rapim Kemenhan, TNI Polri di Kemenhan Jakarta, Kamis (23/1) (Antara/Agus Salim)

Merahputih.com - Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

"Sekali lagi saya sampaikan bahwa kedaulatan itu harga mati, tidak bisa dinegosiasikan, tidak ada tawar-menawar," kata Presiden Jokowi ketika memberi pengarahan pada rapat pimpinan Kemenhan, TNI dan Polri di Lapangan Bhinneka Tunggal Ika Kemenhan Jakarta, Kamis (23/1).

Baca Juga:

Caleg PDIP Terjerat Kasus Suap PAW, Ketua DPC PDIP Solo: Kasihan Ibu Mega Dibohongi

Presiden memerintahkan seluruh jajaran Kemenhan, TNI dan Polri bekerja sungguh sungguh menjaga kedaulatan NKRI dan berdiri paling depan dalam memperkokoh kedaulatan NKRI.

Dalam rapim yang dihadiri antara lain Menko Polhukam Mahfud MD, Menhan Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Idham Azis, Presiden Jokowi merasa senang rapim juga dihadiri jajaran pimpinan Polri.

Presiden Jokowi memberi pengarahan pada Rapim Kemenhan, TNI Polri di Kemenhan Jakarta, Kamis (23/1/2020) (Agus Salim)

"Ini menunjukkan adanya sinergi, saling mendukung dan mengisi dalam melaksanakan agenda besar dan tujuan negara," kata Jokowi dalam rapim bertema Pertahanan Semesta Yang Kuat Menjamin Kelangsungan Hidup NKRI.

Menurut Presiden, jajaran pertahanan juga harus menangani semua spektrum konflik yang semakin luas. "Ke depan tantangan kita semakin berat," katanya.

Baca Juga:

Tolak Permenhub Nomor 118, Driver Ojol Solo Gelar Doa Bersama

Ia menyebutkan tantangan itu antara lain semakin meluasnya spektrum konflik di berbagai belahan dunia.

"Oleh sebab itu kita harus memperkuat diplomasi pertahanan untuk meredam ketegangan antarnegara dan siap untuk mempertahankan kedaulatan negara," katanya. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ribuan Wisatawan Ditolak Masuk Kebun Raya Bogor
Indonesia
Ribuan Wisatawan Ditolak Masuk Kebun Raya Bogor

Penerapan aturan wajib memperlihatkan hasil tes cepat antigen atau hasil tes usap PCR yang negatif berdasarkan Surat Edaran Wali Kota Bogor .

[HOAKS Atau FAKTA]: Pembagian Masker dari Rumah ke Rumah Diberi Bius
Indonesia
[HOAKS Atau FAKTA]: Pembagian Masker dari Rumah ke Rumah Diberi Bius

Setelah ditelusuri lebih lanjut, Polda Metro Jaya menyatakan, pesan tersebut adalah hoaks atau tidak benar.

Menteri BUMN Perjuangkan Rumah untuk Milenial Sampai ke Jepang
Indonesia
Menteri BUMN Perjuangkan Rumah untuk Milenial Sampai ke Jepang

Tidak mungkin generasi milenial bisa mencicil KPR, dengan dana bank yang sekarang.

Jangan Sampai Ego Sektoral yang Menonjol Saat Presiden ingin Angka COVID-19 Ditekan
Indonesia
Jangan Sampai Ego Sektoral yang Menonjol Saat Presiden ingin Angka COVID-19 Ditekan

Kesan yang muncul justru ego sektoral, kebijakan yang dinilai bertolak belakang dan menimbulkan polemik.

Penyebaran Virus Korona Paling Rentan Terjadi Melalui Satwa
Indonesia
Penyebaran Virus Korona Paling Rentan Terjadi Melalui Satwa

Penyebaran secara global pun dapat terjadi dengan mudah dikarenakan mobilitas manusia yang tinggi.

Laboratorium Vaksin Flu Burung Bakal Disulap Jadi Tempat Produksi PCR
Indonesia
Ditanya Isu Resuhffle Saat di Kampung Jokowi, Menkes: Sedang Kunjungan
Indonesia
Ditanya Isu Resuhffle Saat di Kampung Jokowi, Menkes: Sedang Kunjungan

Menkes salah satu menteri yang menjadi sorotan publik setelah disinggung Jokowi karena serapan anggarannya rendah

Pembebasan Lahan Tol Japek II Selatan Dipercepat
Indonesia
Pembebasan Lahan Tol Japek II Selatan Dipercepat

Jalan Tol ruas Jakarta – Cikampek II (Selatan dengan panjang 64 km, biaya investasi sebesar 14,69 Triliun dengan biaya konstruksi sebesar Rp8,89 Triliun.

KSPI Anggap Omnibus Law 'Bunuh' Buruh Demi Untungkan Investor
Indonesia
KSPI Anggap Omnibus Law 'Bunuh' Buruh Demi Untungkan Investor

Menurut Iqbal, adanya Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini membuat dunia tenaga kerja diliberalisasi.

Ramal Nasib Perpres Kenaikan BPJS, NasDem: Besar Kemungkinan Dibatalkan Lagi
Indonesia
Ramal Nasib Perpres Kenaikan BPJS, NasDem: Besar Kemungkinan Dibatalkan Lagi

Perpres baru ini substansinya tidak jauh berbeda dengan Perpres No75/2019 yang sudah dibatalkan MA.