Kedapatan Pungli, Pegawai Terminal Tirtonadi Solo Langsung Dipecat Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Beredar video viral di media sosial (medsos), seorang pegawai kontrak di Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah, kedapatan melakukan pungutan liar (pungli).

Pada video tersebut pegawai kontrak yang berinisial BP melakukan pengecekan berkas-berkas kendaraan, lalu menerima amplop pungli dari seseorang di kawasan Terminal Tirtonadi.

Baca Juga:

Cara Anies Tutup Celah Pungli di Ibu Kota

Kepala Terminal Tirtonadi, Joko Sutrisno mengakui telah mendapatkan informasi itu. Ia pun langsung melakukan penindakan terhadap pelaku berinisial BP.

"Ya benar ada kejadian itu. Saya sudah cari orangnya untuk dilakukan klarifikasi dengan yang bersangkutan," kata Eko, Rabu (29/6).

Ia mengatakan, pelaku dipecat dari pekerjaannya. Pelaku diketahui melakukan sendiri

"Dia (BP) mengaku baru pertama. Meski telah minta maaf. Tapi, hasil verifikasi dan rekomendasi kami dan pimpinan, kemungkinan risiko berat kami putus kerja," tegas Joko.

Baca Juga:

Masyarakat Diminta Beri Masukan Konstruktif ke Polisi Soal Pemberantasan Pungli

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Wilayah X Provinsi Jawa Tengah dan DIY, Eko Agus Susanto mengatakan, pihaknya telah memecat BP. Hal itu dinilai telah menyalahi aturan.

"Ini jelas pelanggaran berat. Karena pegawai pemerintahan non pegawai negeri itu kontraknya dengan pengelola keuangan, suratnya sudah di meja saja untuk proses penghentian kerja," ucap dia.

Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka mendukung pemecatan pelaku pungli. Gibran memastikan Solo bebas pungli.

"Yang melihat kejadian seperti itu segera laporkan. Jangan takut untuk merekam dan memotretnya. Salah ya salah. Ora usah kakean alasan," pungkasnya. (Ismail/Jawa Tengah)

Baca Juga:

Pemkab Cirebon Siap Berantas Praktik Pungli

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Irjen Teddy Minahasa Jadi Momentum Polri Berbenah
Indonesia
Kasus Irjen Teddy Minahasa Jadi Momentum Polri Berbenah

Saatnya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berbenah, lantaran semakin banyaknya kejadian yang menimpa lembaga negara tersebut belakangan ini.

Kuasa Hukum Bharada E Sudah Ajukan Permohonan Justice Collorator ke LPSK
Indonesia
Kuasa Hukum Bharada E Sudah Ajukan Permohonan Justice Collorator ke LPSK

Pengacara Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E telah mengajukan permohonan untuk menjadi justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerja sama ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Komisi II DPR Harap Menteri Hadi Berani Sikat Mafia Tanah
Indonesia
Komisi II DPR Harap Menteri Hadi Berani Sikat Mafia Tanah

Anggota Komisi II DPR, Anwar Hafid berharap Menteri Hadi bisa memberantas mafia tanah di Indonesia

Ini Alasan Pemerintah Tidak Atur Cuti Hamil di Perppu Ciptaker
Indonesia
Ini Alasan Pemerintah Tidak Atur Cuti Hamil di Perppu Ciptaker

Kementerian Ketenagakerjaan menjelaskan, cuti haid hingga hamil masih berlaku dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan meski tidak dimuat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang (Perppu) Cipta Kerja.

Warga Binaan di Lapas Jatim Bisa Akses Sistem Database Pemasyarakatan
Indonesia
Warga Binaan di Lapas Jatim Bisa Akses Sistem Database Pemasyarakatan

WBP juga bisa mengetahui berapa lama memperoleh remisi. Dan terakhir, bisa mengetahui Surat Keputusan terkait Asimilasi/ PB/ CB.

PDIP Solo Targetkan 35 Kursi di DPRD pada Pemilu 2024
Indonesia
PDIP Solo Targetkan 35 Kursi di DPRD pada Pemilu 2024

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kota Solo, Jawa Tengah sudah mulai menargetkan penambahan kursi di DPRD sebanyak 35 kursi dari 2019 sebanyak 30 kursi.

Harga Minyak Goreng Masih Mahal, Dana Subsidi Harus Tepat Sasaran
Indonesia
Harga Minyak Goreng Masih Mahal, Dana Subsidi Harus Tepat Sasaran

Pemerintah memperkirakan total anggaran yang diperlukan untuk subsidi ini mencapai Rp 7,28 triliun dengan menggunakan dana yang berasal dari BPDPKS.

BUMN Nindya Karya Didakwa Rugikan Negara Rp 313,3 Miliar
Indonesia
BUMN Nindya Karya Didakwa Rugikan Negara Rp 313,3 Miliar

Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membacakan surat dakwaan kepada PT Nindiya Karya (Persero) sebagai terdakwa I dan PT Tuah Sejati sebagai terdakwa II. Dua korporasi tersebut dianggap memperkaya diri sendiri sehingga membuat negara rugi Rp 313,3 miliar.

Kapolri Sebut 17 Orang Ditetapkan Tersangka Kericuhan PT GNI Morowali
Indonesia
Kapolri Sebut 17 Orang Ditetapkan Tersangka Kericuhan PT GNI Morowali

Bentrokan di PT GNI, Morowali Utara, Sulawesi Tengah membuat Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat suara.

Kemenlu Laporkan Kondisi Terkini Ratusan WNI di Kyiv hingga Odessa
Indonesia
Kemenlu Laporkan Kondisi Terkini Ratusan WNI di Kyiv hingga Odessa

Militer Rusia mulai melakukan penyerangan dari berbagai arah ke kota-kota di Ukraina.