Headline
 Kecewa Ada SK Domisili Palsu, Warga Solo Gelar Aksi Tunggal Tolak PPDB Online Seorang warga, Bambang Saptono melakukan aksi tunggal memprotes PPDB 2019 di Jalan Slamet Riyadi, Bundaran Gladag, Solo, Jawa Tengah, Selasa (2/7). (MP/Ismail)

MerahPutih.Com - Seorang warga, Bambang Saptono melakukan aksi tunggal memprotes seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019 di Jalan Slamet Riyadi, Bundaran Gladag, Solo, Jawa Tengah, Selasa (2/7).

Dalam aksi tersebut, Bambang meminta pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar menghentikan PPDB online dan mengubahnya dengan sistem PPDB offline karena ditemukan Surat Keterangan Domisili (SKD) palsu di sejumlah sekolah SMAN di Solo.

Bambang dalam aksi tunggal itu juga membawa poster bertuliskan 'PPDB Diulang'; 'Tolak PPDB Zonasi Karena Bermasalah'; 'Tolak Zonasi'; dan 'Hargai Prestasi'.

"PPDB online tahun lalu bermasalah karena SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) palsu. Sekarang SKD palsu," ujar Bambang pada MerahPutih.Com.

Warga Solo menggelar aksi tunggal tolak PPDB Online
Seorang warga Solo menggelar aksi tunggal menolak PPDB Online yang dinilai penuh kecurangan (MP/Ismail)

Ia mengaku menemukan SKD palsu di SMAN 4 Solo. Akibat SKD palsu itu siswa yang mau mendaftar sekolah di SMAN 4 Solo terpental ke sekolah lebih jauh. Padahal, jarak antara rumah dan sekolah hanya sekitar 8 kilometer, tetapi terlempar di sekolah jauh berjarak 10 kilometer.

"Kasus SKD palsu ini tidak menutup kemungkinan juga ditemukan di sekolah lain di wilayah Jateng. Apalagi, untuk mendapatkan SKD sangat mudah cukup datang ke RT dan RW minta tandatangan SKD sehari jadi," kata dia.

Ia menilai praktik kecurangan ini merusak kulitas pendidikan nasional. Seleksi PPDB online 2019 harus diulang karena jelas merugikan siswa dan orang tua.

BACA JUGA: Pengamat HI: Kiai Ma'ruf Bikin Hubungan dengan Negara Muslim Lebih Mudah

Mulai Digoyang, Pengamat Nilai Kepemimpinan Airlangga Hartarto di Golkar Kurang Mengakar

Kepala Sekolah SMAN 4 Solo Agung Wijayanto, membantah tidak ada temuan SKD palsu di SMAN 4 Solo dalam seleksi PPDB online hari kedua ini. PPDB online di Jawa Tengah dimulai tanggal 1 Juni sampai 5 Juni.

"Syarat mendaftar sekolah tidak hanya SKD, tapi juga KK (Kartu Keluarga). Khusus SKD nanti akan ada tim yang memverifikasi dengan mendatangi rumahnya satu-persatu," tutupnya.(*)

Berita ini ditulis berdasarkan laporan Ismail, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Jawa Tengah.

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Update COVID-19 Sabtu (9/5): 13.646 Kasus Positif, 2.607 Pasien Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 Sabtu (9/5): 13.646 Kasus Positif, 2.607 Pasien Sembuh

Terjadi penambahan kasus meninggal sebanyak 16 orang

 Pentolan RMS Berulah Ajak Kibarkan Bendera Republik Maluku, Intelijen Kecolongan?
Indonesia
Pentolan RMS Berulah Ajak Kibarkan Bendera Republik Maluku, Intelijen Kecolongan?

Menurut Stanislaus bahwa intelijen tidak serta merta bisa dicap gagal atau kecolongan, karena strategi intelijen itu tidak bisa hanya dilihat dari satu atau dua langkah ke depan.

 Cegah Corona Meluas, Jam Operasional Cafe dan Angkringan di Yogyakarta Dibatasi
Indonesia
Cegah Corona Meluas, Jam Operasional Cafe dan Angkringan di Yogyakarta Dibatasi

Dalam SE tersebut sejumlah usaha yang dipersingkat jam operasional adalah game net, game station, game center, warung internet,salon,cafe dan usaha sejenis.

Kasus Positif Corona Jakarta Melonjak, Pengamat Kritik Anies
Indonesia
Kasus Positif Corona Jakarta Melonjak, Pengamat Kritik Anies

Data dari media massa disampaikan bahwa kasus positif Covid-19 di Jakarta melonjak tajam.

Rinaldi Dijebak Pelaku Sebelum Dibunuh dan Dimutilasi
Indonesia
Rinaldi Dijebak Pelaku Sebelum Dibunuh dan Dimutilasi

Tersngka Laeli menjebak korban untuk menemuinya di lokasi eksekusi di Apartemen Mansion Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat.

Distribusi dan Vaksinasi COVID-19 Butuh Waktu Lama
Indonesia
Distribusi dan Vaksinasi COVID-19 Butuh Waktu Lama

Pendistribusian vaksin yang lama berdampak pada pemulihan ekonomi mengingat selama vaksin belum didistribusikan maka protokol kesehatan ketat tetap harus diterapkan.

Instruksi Mendagri Bisa Jadi 'Alat' DPRD Makzulkan Kepala Daerah
Indonesia
Instruksi Mendagri Bisa Jadi 'Alat' DPRD Makzulkan Kepala Daerah

Instruksi Mendagri soal ancaman terhadap kepala daerah bisa memicu gerakan politik lokal, melalui DPRD. Sehingga bisa memakzulkan Kepala Daerah.

[HOAKS atau FAKTA]: Pusat Perbelanjaan Golden Swalayan Jadi Kluster Baru Penyebaran Corona
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pusat Perbelanjaan Golden Swalayan Jadi Kluster Baru Penyebaran Corona

Untuk menambah rasa percaya publik, pesan tersebut menggunakan nama Humas Pemerintah Kota Kediri.

Kerja Sama Indonesia-Turki Diharap Dapat Segera Temukan Vaksin COVID-19
Indonesia
Kerja Sama Indonesia-Turki Diharap Dapat Segera Temukan Vaksin COVID-19

Menurut Puan, pembicaraan tersebut dalam rangka perayaan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Turki

Sederet Proses yang Harus Dilalui Pengelola Bioskop Agar Dapat Izin Beroperasi
Indonesia
Sederet Proses yang Harus Dilalui Pengelola Bioskop Agar Dapat Izin Beroperasi

Setelah disetujui, Bioskop tidak bisa langsung beroperasi