Kebijakan Uji Emisi Dinilai Berpotensi Terjadi Suap Antara Petugas dan Pengendara Petugas melakukan uji emisi kendaraan bermotor secara gratis di bengkel Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta di Cililitan, Jakarta Timur, Selasa (2/11/2021). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

MerahPutih.com - Rencana penerapan sanksi bagi pelanggar uji emisi di Jakarta menuai kritikan.

Pengamat transportasi dari Indonesia Traffic Watch (ITW) Edison Siahaan menilai, kebijakan kewajiban uji emisi dan rencana menerapkan sanksi menandakan Pemerintah lebih memperioritaskan kebijakan yang membebani masyarakat.

Baca Juga

DKI Perbanyak Lokasi Uji Emisi Gandeng APM, Gratis Cuma di Kantor Dinas LH

"Artinya, pemerintah hanya mau pajaknya, tapi tanggung jawabnya masing-masing," jelas Edison kepada MerahPutih.com di Jakarta, Senin (8/11).

Ia menuturkan, ada potensi suap antar petugas dan pengendara di jalan yang kendaraanya belum memenuhi uji emisi.

"Potensi itu ada," jelas dia.

Edison mengingatkan, uji kelayakan bukan hanya emisi gas buang. Tetapi ada kebisingan suara, suara klakson, radius putar, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban.

"Tapi kok diambil hanya emisi gas buang. Kalau pemerintah mewujudkan. Udara bersih jangan bebankan msyarakat dengan biaya uji emisi gratis," sesal Edison.

Selain itu, Edison menduga, kebijakan ini juga berorientasi bisnis. Mengingat bengkel yang diminta melakukan uji emisi berdasarkan penunjukkan.

"Unsur bisnis soal uji emisi itu lebih jelas ditandai dengan penunjukan bengkel untuk melakukan tes emisi;" imbuh Edison.

Dokumentasi pelaksanaan uji emisi di bengkel APM. (Foto: IST/ANT)

Edison berharap, pemerintah jangan melakukan langkah pintas dengan kebijakan yang membebani masyarakat , apalagi kondisi ditengah pandemi seperti saat ini.

Hendaknya diingat orientasi lalu lintas adalah pelayanan masyarakat, bukan orientasi bisnis yang selalu mencari keuntungan secara ekonomi. Sehingga paradigmanya bagaimana menciptakan infrastruktur transportasi yang mudah diakses publik.

"Seperti jenis angkutan umum massal yang jumlahnya ideal dengan kebutuhan masyarakat serta memberikan jaminan Kamseltibcarlantas," tutup Edison.

Sementara itu, tilang uji emisi di Jakarta 13 November tak akan jadi dilakukan. Hal ini ditegaskan Polda Metro Jaya yang belum akan melakukan hal tersebut di tanggal itu.

Penyebabnya karena sampai saat ini jumlah kendaraan yang sudah diuji emisi masih sangat sangat minim.

Sanksi berupa tilang disebutnya merupakan opsi terakhir, di mana sebelumnya akan lebih dulu ada proses sosialisasi dan dilanjutkan teguran pada kendaraan tak lolos uji emisi.

"Kita lihat trennya, kita lebih akan terapkan teguran dulu sebelum terapkan teguran sanksi," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiyono.

Saat ini jumlah kendaraan yang ikut uji emisi baru sekitar 10 persen. Penilangan baru akan dilakukan jika jumlah kendaraan yang ikut uji emisi setidaknya mencapai 50 persen.

Seperti diketahui, hal ini merupakan tindak lanjut dari Pergub DKI Jakarta No 66/2020 sebagai bagian uji coba emisi kendaraan bermotor di DKI Jakarta.

Uji emisi kendaraan ini bertujuan untuk mengurangi polusi yang ditimbulkan dari gas buang kendaraan. (Knu)

Baca Juga

Anak Buah Anies Minta Maaf Belum Layani Uji Emisi Warga Jakarta dengan Baik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Anthony Albanese Dilantik Jadi PM Australia
Dunia
Anthony Albanese Dilantik Jadi PM Australia

Pemimpin Partai Buruh Anthony Albanese dilantik sebagai Perdana Menteri ke-31 Australia, Senin (23/5).

Cuaca DKI Jakarta Diprakirakan Cerah Berawan Pagi Ini
Indonesia
Cuaca DKI Jakarta Diprakirakan Cerah Berawan Pagi Ini

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG (BMKG) memprakirakan cuaca di DKI Jakarta akan cerah berawan pada Kamis (24/3) pagi.

Kemenag Persiapkan Kepulangan Puluhan Ribu Jemaah Haji ke Tanah Air
Indonesia
Kemenag Persiapkan Kepulangan Puluhan Ribu Jemaah Haji ke Tanah Air

Secara keseluruhan, terdapat 92.669 jemaah yang akan pulang ke Indonesia. Mereka terbagi ke dalam 242 kloter.

KPK Tetapkan Eks Kepala Bappeda Jatim Tersangka Suap
Indonesia
KPK Tetapkan Eks Kepala Bappeda Jatim Tersangka Suap

Penetapan Budi Setiawan sebagai tersangka merupakan hasil pengembangan fakta persidangan mantan Bupati Tulungagung Syahri Mulyo dan Direktur PT Kediri Putra Tigor Prakasa.

Masih Pelajari Putusan PTUN Soal UMP, Pemprov DKI Pertimbangkan Banding
Indonesia
Masih Pelajari Putusan PTUN Soal UMP, Pemprov DKI Pertimbangkan Banding

Gubernur DKI Anies Baswedan dihukum untuk menurunkan UMP DKI dari Rp 4,6 juta menjadi Rp 4,5 juta.

Bawaslu Lindungi Kebebasan Memilih Masyarakat dari Politisasi SARA
Indonesia
Bawaslu Lindungi Kebebasan Memilih Masyarakat dari Politisasi SARA

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menuturkan, lembaganya berupaya memberikan kenyamanan untuk masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

KPK Tetapkan Adik Bupati Muna Tersangka Suap Dana PEN
Indonesia
KPK Tetapkan Adik Bupati Muna Tersangka Suap Dana PEN

Adik dari Bupati Muna, La Ode Muhammad Rusman Emba itu ditetapkan sebagai tersangka bersama Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BKPSDM) Kabupaten Muna, Sukarman Loke.

PP Insentif HGB 80 Tahun di IKN Ditargetkan Selesai Oktober 2022
Indonesia
PP Insentif HGB 80 Tahun di IKN Ditargetkan Selesai Oktober 2022

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan pembuatan Peraturan Pemerintah (PP) terkait insentif Hak Guna Bangunan (HGB) sampai 80 tahun bagi investor di Ibu Kota Nusantara (IKN) selesai pada Oktober 2022.

15 ASN Solo Ajukan Cuti Naik Haji
Indonesia
15 ASN Solo Ajukan Cuti Naik Haji

15 Aparatur Sipil Negara (ASN) Solo mengajukan cuti naik haji.

DPR Imbau Jemaah Haji Indonesia Fokus Jaga Stamina
Indonesia
DPR Imbau Jemaah Haji Indonesia Fokus Jaga Stamina

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengimbau kepada jemaah haji Indonesia untuk fokus mempersiapkan diri sebaik-baiknya.