Kebijakan PSSB Total Bikin Menteri Jokowi Kebakaran Jenggot Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta dinilai kurang efektif. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta seharusnya memperketat pengawasan dan penegakan hukum.

"Tidak tepat karena tidak efektif untuk memutus mata rantai COVID-19," kata pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah kepada wartawan, Kamis (10/9).

Baca Juga

NasDem Desak Anies Rombak GOR Jadi Tempat Isolasi Mandiri Pasien Corona

Trubus menyebut mobilitas masyarakat di Jakarta sangat tinggi. Pergerakan masyarakat ke Ibu Kota juga berasal dari wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).

Menurut Trubus, pengawasan PSBB total sulit dilakukan. Trubus memprediksi PSBB total juga bakal berdampak pada perekonomian. Sebab, sebagian besar sektor usaha akan ditutup kembali.

"Para pelaku usaha bangkrut nanti kalau mau buka usaha modalnya besar lagi," tutur akademisi Universitas Trisakti itu.

Seharusnya, kata Trubus, PSBB transisi tetap dijalankan. Tapi, pengawasan dan penegakan hukum diperketat. Apalagi, sudah banyak regulasi yang bisa dijadikan landasan hukum. Misalnya, Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 41 tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi terhadap Pelanggaran PSBB dan Pergub Nomor 79 tahun 2020 tentang Denda Progresif Pelanggar PSBB.

Anies
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Foto: ANTARA

Trubus menambahkan seluruh upaya itu harus dibarengi monitoring dan evaluasi yang ketat. Pemprov DKI harus rutin memantau dan memetakan wilayah mana saja yang masih rawan COVID-19.

"Itu harus dilaksanakan supaya masyarakat jera," ucap dia.

Keputusan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lagi pada 14 September 2020 membuat sejumlah Menteri Jokowi kebakaran jenggot.

Mereka mengkhawatirkan dampak PSBB pada perekonomian yang saat ini trennya sedang membaik usai terpukul pada PSBB Maret 2020. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengaku khawatir dengan pengumuman Anies tersebut.

Ia bilang beberapa bulan terakhir, tren kinerja industri sudah relatif membaik. PMI manufaktur sudah kembali menyentuh angka 50,8 alias di atas ambang batas minimum 50 pada Agustus 2020 lalu.

“DKI kembali akan menerapkan PSBB ketat. Ini tentu sedikit banyak akan kembali memengaruhi kinerja industri manufaktur yang ada di RI, apalagi kalau diikuti provinsi lain yang kembali menerapkan PSBB ketat. Kami melihat industri yang sudah menggeliat ini, kami khawatir mendapat tekanan," ucap Agus dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kadin, Kamis (10/9).

Wakil Menteri Luar Negeri RI Mahendra Siregar juga mengkhawatirkan keadaan serupa. Mahendra mengatakan perlu ada pengecualian bagi sektor industri yang bisa menjalankan protokol kesehatan.

Ia menilai Kadin bisa menciptakan standar yang bisa diikuti tiap industri dan hal ini perlu didorong untuk diakomodir oleh Pemprov DKI Jakarta.

“Saya khawatir kalau dipukul rata seperti ini, tidak realistis kita berpandangan pandemi akan selesai. Dalam jangka pendek maka tidak ada yang tahan," ucap Mahendra.

Menteri Perdagangan Agus Suparmanto juga mewanti-wanti dampak PSBB ini. Ia bilang jika PSBB diberlakukan, ada risiko jalur distribusi terganggu.

Baca Juga

Efek Rencana PSBB Anies, IHSG Anjlok Sampai BEI Bekukan Perdagangan Saham

Ia bilang kelancaran jalur distribusi diperlukan kelancaran jalur-jalur distribusi termasuk logistik supaya usaha dan perekonomian tetap berjalan.

“Karena PDB kita 50 persen konsumsi. Kalau distribusi ini tidak lancar akan mengganggu PDB RI," ucap Agus. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kabareskrim Jawab Isu Wagub Sangihe Tewas Diracun
Indonesia
Kabareskrim Jawab Isu Wagub Sangihe Tewas Diracun

Kabareskrim Polri, Komjen Agus Andrianto menyebut, tim forensik telah melakukan autopsi terhadap jenazah Wakil Bupati (Wabub) Kepulauan Sangihe, Helmud Hontong, yang meninggal dunia di dalam pesawat. Ia menyebut, belum ditemukan tanda-tanda keracunan

2 Panglima Daerah di Papua Pimpin Langsung Seleksi Calon Taruna TNI
Indonesia
2 Panglima Daerah di Papua Pimpin Langsung Seleksi Calon Taruna TNI

Dengan seleksi yang bagus dan profesional maka akan mendapatkan calon perwira TNI yang berkualitas sehingga menepis stigma buruk yang menganggap bahwa untuk menjadi seorang prajurit TNI membutuhkan biaya.

Ketua DPD Sebut Presidential Threshold Banyak Mudharat
Indonesia
Ketua DPD Sebut Presidential Threshold Banyak Mudharat

Ketua DPD RI, La Nyalla Mattaliti, menilai ambang batas calon presiden atau presidential threshold, memiliki banyak mudharat daripada manfaat. La Nyalla menilai butuh amandemen ke-5 untuk memperbaikinya.

Penyelam Polri dan Pasukan Elite TNI Diterjunkan ke Lokasi Jatuh Sriwijaya Air
Indonesia
Penyelam Polri dan Pasukan Elite TNI Diterjunkan ke Lokasi Jatuh Sriwijaya Air

Pasukan elite TNI dari Kopaska dan Denjaka ikut diturunkan mencari korban dan puing Pesawat Sriwijaya Air yang diduga jatuh di sekitar Pulau Laki.

Pimpinan DPRD DKI Dorong Anies Terapkan Ganjil-Genap
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Dorong Anies Terapkan Ganjil-Genap

Berita Terkini, Indonesia Banget, Berita Terbaru, Berita Hari ini, Berita Terkini hari ini, Berita Online, Kabar Terkini, Info Terkini, Berita Hangat, Berita Hari ini Terbaru, Berita Nasional, Berita Internasional

Minimalkan Risiko, TNI dan Brimob Dinilai Perlu Dikerahkan Bantu Tangkap Rizieq
Indonesia
Minimalkan Risiko, TNI dan Brimob Dinilai Perlu Dikerahkan Bantu Tangkap Rizieq

Polri juga diminta harus tegas dan juga harus cermat

Rasa Aman Dari COVID-19 Bangkitkan Sektor Wisata
Indonesia
Rasa Aman Dari COVID-19 Bangkitkan Sektor Wisata

Dengan menerapkan protokol kesehatan, tempat pariwisata diyakinu bisa kembali bangkit.

ICW Desak Hakim Vonis Jaksa Pinangki 20 Tahun Penjara
Indonesia
ICW Desak Hakim Vonis Jaksa Pinangki 20 Tahun Penjara

ICW mendesak Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta untuk menjatuhkan hukuman maksimal atau 20 tahun pidana penjara terhadap Pinangki Sirna Malasari.

BPIP Anggap Aksi Vandalisme Masjid Melawan Ajaran Pancasila
Indonesia
BPIP Anggap Aksi Vandalisme Masjid Melawan Ajaran Pancasila

Aksi vandalisme yang dilakukan oleh S (18) di sebuah masjid di Pasar Kemis, Tangerang, Banten, dinilai tindakan yang tak terpuji.

Gus Yaqut: Memaksakan Atribut Agama Tertentu Kepada yang Beda Agama Bagian dari Pemahaman Simbolik
Indonesia
Gus Yaqut: Memaksakan Atribut Agama Tertentu Kepada yang Beda Agama Bagian dari Pemahaman Simbolik

Seharusnya, agama bukan menjadi justifikasi untuk bersikap tidak adil kepada orang lain yang berbeda keyakinan