Kebijakan PSBB Pilihan Paling Rasional di Tengah COVID-19 Staf KSP Juri Ardiantoro (Foto: antaranews)

MerahPutih.Com - Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP) Juri Ardiantoro menegaskan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) oleh yang diambil oleh Presiden Joko Widodo menjadi pilihan paling rasional di tengah pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia.

“Seperti berkali-kali disampaikan Presiden, ini kebijakan paling rasional dari banyak pilihan dan usulan soal percepatan penanganan Covid-19,” kata Juri dalam konferensi pers di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Rabu (1/4).

Baca Juga:

Pemprov DKI Buka Belanja Bahan Pokok Secara Online

Dalam hal ini, setidak-tidaknya ada dua pertimbangan utama pemerintah dalam menerapkan PSBB, yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Juri Ardiantoro menegaskan langkah PSBB yang diambil Presiden Jokowi sudah tepat
Staf KSP Juri Ardiantoro menilai langkah PSBB yang diambil Presiden Jokowi sudah tepat (Foto: antaranews)

Pertama, tentu saja, untuk menyelamatkan warga negara dari wabah Covid-19. Kemudian yang kedua, pemerintah mempertimbangkan karakteristik bangsa dengan pulau-pulau yang tersebar di penjuru Nusantara.

Hal itu juga menyangkut soal jumlah penduduk atau kondisi demografi dan pertimbangan pemenuhan ekonomi masyarakat.

PSBB didahului oleh keluarnya kebijakan pemerintah yang ada dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.

“Langkah PSBB diambil untuk melanjutkan kebijakan yang diputuskan pemerintah maupun Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19,” tutur dia.

PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 31 Maret 2020 dan berlaku mulai tanggal diundangkan yakni di hari yang sama.

Dengan adanya PP tersebut, setiap pemerintah daerah di Indonesia dapat menjalankan PSBB di daerah masing-masing jika mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan.

Baca Juga:

Pandemi COVID-19, KPU dan Bawaslu Nonaktifkan Ratusan Petugas Pilwakot Solo 2020

Apabila disetujui, pelaksanaannya mesti mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Penerapan PSBB di wilayah tertentu di Tanah Air juga dapat dilakukan berdasarkan usulan dari Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 yang saat ini dijabat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo.(Pon)

Baca Juga:

Pembatasan Sosial Skala Besar Bisa Timbulkan Konflik Bila Tak Dikelola Dengan Baik

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Viral McD Sarinah Tutup Permanen, Bagaimana Nasib Karyawannya?
Indonesia
Viral McD Sarinah Tutup Permanen, Bagaimana Nasib Karyawannya?

McDonald’s pertama kali dibuka di Sarinah Thamrin pada 14 Februari 1991

Update COVID-19 DKI Rabu (5/8): 23.266 Positif, 14.760 Orang Sembuh
Indonesia
Update COVID-19 DKI Rabu (5/8): 23.266 Positif, 14.760 Orang Sembuh

WHO telah menetapkan standar jumlah tes PCR adalah 1.000 orang per 1 juta penduduk per minggu

Belum Ada Warga Binaan Positif COVID-19 di Lapas Gorontalo dan Rutan Pondok Bambu
Indonesia
Belum Ada Warga Binaan Positif COVID-19 di Lapas Gorontalo dan Rutan Pondok Bambu

Rutan Pondok Bambu menyelenggarakan rapid test selama 3 hari pada 9-11 Mei 2020 bagi 115 orang petugas

Konflik Ideologis PDIP vs Ormas ANAK NKRI
Indonesia
Konflik Ideologis PDIP vs Ormas ANAK NKRI

Apalagi, dampak negatif selanjutnya juga bisa mengarah ke konflik ideologis.

Dugaan Korupsi Proyek Dinas PUPR, KPK Konfirmasi Wali Kota Banjar
Indonesia
Geruduk Kantor Anies, GEPRAK Sebut Jalur Zonasi Utamakan Usia tak Adil
Indonesia
Geruduk Kantor Anies, GEPRAK Sebut Jalur Zonasi Utamakan Usia tak Adil

Menurutnya, seleksi berdasarkan usia memberikan ketidakadilan diskriminatif untuk calon siswa yang berusia lebih muda

Jakarta PSBB, SPBU Tetap Buka 24 Jam
Indonesia
Jakarta PSBB, SPBU Tetap Buka 24 Jam

Pertamina mengklaim telah menjalankan sejumlah protokol pencegahan COVID-19 di SPBU, baik untuk konsumen kendaraan roda dua dan roda empat.

Diguncang Gempa Magnitude 6,2 Kantor Gubernur Sulbar Rusak Berat
Indonesia
Diguncang Gempa Magnitude 6,2 Kantor Gubernur Sulbar Rusak Berat

Gempa dengan magnitudo 6,2 yang terjadi di wilayah Kabupaten Majene menimbulkan korban jiwa dan kerusakan bangunan.

Empat Pedagang Positif Corona, Pasar Kopro Jakbar Ditutup
Indonesia
Empat Pedagang Positif Corona, Pasar Kopro Jakbar Ditutup

Sebelumnya, sebanyak 135 orang pedagang dari penjual sayur, buah, daging di Pasar Kopro menjalani swab test massal.

Kata Cacat di UU Cipta Kerja Dinilai Rendahkan Penyandang Disabilitas
Indonesia