Kebijakan Penggratisan Listrik Korban COVID-19 Rawan Terjadi Maladministrasi Warga menunjuk meretan listrik di Palangka Raya, Kamis (2/4/2020). ANTARA/Rendhik Andika

MerahPutih.com - Analis kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menyatakan, pembebasan tagihan listrik bagi pelanggan 450 VA dan 900 VA bersubsidi yang diberikan diskon 50 persen perlu diawasi.

Trubus mengatakan, perlu diberikan sanksi bagi oknum PLN maupun masyarakat yang melanggar agar penerima dari kebijakan ini betul-betul tepat sasaran.

Baca Juga:

Program Jaring Pengaman Sosial Harus Dipastikan Tepat Sasaran

Jangan sampai nanti kemudian pemotongan-pemotongan atau penggratisan dari listrik itu sendiri menyebabkan subsidi jadi menyimpang.

"Ini kan disubsidi sama pemerintah, kebanyakan subsidi itu terjadi penyimpangan, jadi enggak tepat sasaran," ujarnya kepada wartawan, Kamis (2/4).

Ia mencontohkan, misalnya pelanggan 1.200 VA bekerja sama dengan oknum-oknum PLN, bisa mengubah data.

"Itu namanya terjadi maladministrasi demi mendapatkan bantuan subsidinya. Ini harus diantisipasi. Menurut saya pemerintah harus betul-betul memperhatikan," sebutnya.

Trubus menyebut, perlu ada sanksi dari pemerintah bagi yang melanggar kebijakan ini. Sanksi bisa berupa pencabutan listrik, hingga denda.

"Kalau yang melanggar dicabut saja listriknya. Bisa juga sanksi denda misalnya denda 10 kali bagi yang melanggar. Terakhir sanksi pidana, cuma ini agak panjang enggak mungkin orang enggak bayar listrik masuk penjara," imbuh Trubus.

Ilustrasi-Petugas PLN sedang melakukan perbaikan jaringan listrik di Kota Solo. Pemerintah memberikan keringanan kepada pelanggan PLN sebagai dampak pandemi Covid-19. (ANTARA/Aris Wasita)
Ilustrasi-Petugas PLN sedang melakukan perbaikan jaringan listrik di Kota Solo. Pemerintah memberikan keringanan kepada pelanggan PLN sebagai dampak pandemi Covid-19. (ANTARA/Aris Wasita)

"Jadi yang paling memungkinkan sanksi administrasi dan sanksi denda," terangnya.

Menurutnya, pemberian paket mengenai insentif pembayaran listrik itu perlu diperhatikan sehingga tidak terjadi jurang pemisah cukup tinggi antara orang kaya dan kurang mampu.

"Ketika hanya masyarakat berpenghasilan rendah yang diberi stimulus, maka orang ekonomi menengah ke atas juga ada yang cemburu," ujar Trubus.

Melalui kebijakan dengan adanya asas keadilan tersebut, ia menilai pemberdayaan terhadap masyarakat yang diharapkan menghasilkan inovasi dapat terwujud.

Selain itu, melalui stimulus itu akan tercipta hubungan baik antara pemerintah dan masyarakat serta membangun kepercayaan publik yang sebenarnya.

Baca Juga:

MUI Ingatkan Pemerintah Transparan Kelola Anggaran Penanggulangan COVID-19

Sementara untuk kebijakan bantuan pemerintah lainnya, ia mengatakan tentu terdapat berbagai pertimbangan yang perlu dikaji terlebih dahulu sebab ada dampak sosial dan ekonomi.

Tidak hanya jangka menengah, namun juga jangka panjang.

Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menggratiskan tarif listrik untuk pelanggan 450 VA selama April, Mei, dan Juni 2020 di tengah pandemi virus corona.

"Tarif listrik untuk pelanggan listrik 450 VA yang jumlahnya sekitar 24 juta pelanggan akan digratiskan selama tiga bulan ke depan," kata Jokowi.

Selain itu, Kepala Negara juga memutuskan memangkas tarif listrik sebesar 50 persen untuk pelanggan 900 VA yang jumlahnya sekitar tujuh juta pelanggan. (Knu)

Baca Juga:

Pemprov DKI dan Kemensos Sepakat Beri Rp1 Juta Bagi Warga Terdampak COVID-19


Tags Artikel Ini

Zulfikar Sy

LAINNYA DARI MERAH PUTIH