Kebijakan Pelarangan Orang Keluar-Masuk Jabodetabek Picu Kontroversi Ilustrasi - Petugas Kepolisian mengecek identitas mobil pribadi yang melintasi tol Jakarta-Cikampek di Cikarang Barat. (ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah)

MerahPutih.com - Pengamat kebijakan publik Azas Tigor Nainggolan mengkritik adanya pelarangan orang Jabodetabek masuk dan keluar.

Menurut Tigor, upaya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini sama saja menutup paksa Jakarta.

Baca Juga:

Pemprov DKI Didesak Tetap Bayar THR Pasukan Oranye

Tigor mengingatkan, Jakarta ini sesuai aturan diberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan bukan karantina wilayah (lock down).

"Anies terus ngotot memprovokasi dan memaksa pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi untuk membuat regulasi dan melakukan karantina wilayah atau lock down untuk menangani pandemi COVID-19," kata Tigor kepada merahputih.com di Jakarta, Sabtu (16/5).

Tigor melanjutkan, provokasi lock down ini tentu bisa membuat kekacauan dan menjadi kesulitan rakyat selama pandemi COVID-19.

"Untung saja Presiden Jokowi tidak terprovokasi dan menetapkan kebijakan PSBB untuk menangani penyebaran COVID-19 melalui PP No 21 Tahun 2020," jelas Koordinator Forum Warga Kota Jakarta itu.

 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. (ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

Tigor berpendapat, upaya lock down agar Anies terlihat lebih agresif dibanding pemerintah pusat dalam menangani pandemi COVID-19. Sementara selama PSBB, Anies justru tidak melakukan upaya sistematis melindungi warga Jakarta.

Jumlah kasus positif COVID-19 di Jakarta terus meningkat. Bantuan sosial pun salah sasaran. Juga ada korupsi harga paket sembako.

"Aparat pemprov Jakarta tidak lakukan pengamanan. Warga Jakarta melindung dan berjuang sendiri agar tetap sehat dan tidak terpapar COVID-19. Bersama aparatnya Pemprov, Anies lebih sibuk bicara dengan media massa ketimbang dengan warga Jakarta," cetus Tigor.

Baca Juga:

Anies Serukan Mudik Secara Virtual

Ia meyakini, kegagalan dan tidak dijalankannya PSBB secara baik terlihat dari usaha Anies mengeluarkan berbagai kebijakan saja. Padahal, kebijakan justru menekan warga dan Pemprov Jakarta tidak nyata tangani pandemi COVID-19.

"Cara menekan ini terus dilakukan untuk menutupi pembiaran dan kegagalan pelaksanaan PSBB Jakarta," tambah Tigor.

Tigor menyebut, pelarangan keluar masuk wilayah Jakarta sebagaimana diatur dalam Pergub 47/2020 adalah salah dan batal demi hukum karena melanggar peraturan lebih tinggi yakni PP No 21 Tahun 2020 tentang PSBB.

"Harap pemerintah pusat dalam hal ini menteri kesehatan harus menegur Anies Baswedan agar membatalkan atau mencabut pergub tersebut," jelas Tigor.

Ia berharap Anies fokus menekankan dan memperkuat pelaksanaan PSBB daripada melakukan kebijakan yang kontroversial.

"Anies agar tidak menggunakan hukum untuk kepentingan politik dan terus melawan pemerintah pusat," tutup Tigor. (Knu)

Baca Juga:

Solo Zoo Galang Donasi untuk Beli Pakan Hewan Terancam Kelaparan, 17 Ribu Tiket Terjual

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
27 Perusahaan Pelat Merah Teken Kerja Sama dengan KPK
Indonesia
27 Perusahaan Pelat Merah Teken Kerja Sama dengan KPK

KPK dan 27 perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menandatangani perjanjian kerja sama (PKS).

Sebelum Fit and Proper Test, Listyo Sigit Diundang Bikin Makalah di Hadapan Anggota DPR
Indonesia
Sebelum Fit and Proper Test, Listyo Sigit Diundang Bikin Makalah di Hadapan Anggota DPR

Untuk uji kelayakan calon Kapolri akan dilakukan dengan mekanisme 2x2,5 jam

Jika Operasi Yustisi Tak Efektif, Polisi Siap Ganjar Pelanggar Protokol Kesehatan Pakai UU
Indonesia
Jika Operasi Yustisi Tak Efektif, Polisi Siap Ganjar Pelanggar Protokol Kesehatan Pakai UU

Ada beberapa UU yang bisa digunakan bagi warga yang tidak disiplin protokol COVID-19

Cek Ya, Hari Ini Pengumuman Hasil SNMPTN Jam 15.00 WIB
Indonesia
Cek Ya, Hari Ini Pengumuman Hasil SNMPTN Jam 15.00 WIB

Peserta SNMPTN 2021 dapat mendaftar UTBK-SBMPTN 2021 setelah pengumuman SNMPTN 2021.

Bukan Anies, Ini Sosok yang Dinilai Tepat Terima Penghargaan Transportasi Terbaik Dunia
Indonesia
Bukan Anies, Ini Sosok yang Dinilai Tepat Terima Penghargaan Transportasi Terbaik Dunia

Pemberian penghargaan tingkat dunia Sustainable Transport Award (STA) untuk Pemprov DKI mengundang kritikan.

Grebeg Besar Ditiadakan, Ratusan Abdi Dalem Terima Gaji dan Daging Kurban
Indonesia
Grebeg Besar Ditiadakan, Ratusan Abdi Dalem Terima Gaji dan Daging Kurban

"Kami pada Idul Adha 1441 H tidak mengadakan adat Keraton Surakarta berupa Grebeg Besar karena masih pendemi," ujar Wandansari.

AHY Tegaskan Pertemuan dengan Anies Tak Bahas Pilpres 2024
Indonesia
AHY Tegaskan Pertemuan dengan Anies Tak Bahas Pilpres 2024

"Kami tidak berbicara ke sana ya. Artinya tidak ada pembicaraan soal politik praktis yang terlalu jauh," ujar AHY

Pemprov DKI Siap Antisipasi Lonjakan Kasus Corona Usai Libur Panjang
Indonesia
Pemprov DKI Siap Antisipasi Lonjakan Kasus Corona Usai Libur Panjang

Meski begitu, ucap Anies, tim Gugus Tugas dan RT/RW akan siap mengantisipasi bila terjadinya lonjakan kasus COVID-19 imbas long weekend kemarin.

Petugas Gabungan Temukan Barang-Barang yang Identik dengan KRI Nanggala-402
Indonesia
Petugas Gabungan Temukan Barang-Barang yang Identik dengan KRI Nanggala-402

Dengan temuan ini bakal lebih menggalakan dalam pencarian

Legislator PDIP Ihsan Yunus Diduga Terima Duit Rp1,5 M dari Tersangka Kasus Bansos
Indonesia
Legislator PDIP Ihsan Yunus Diduga Terima Duit Rp1,5 M dari Tersangka Kasus Bansos

Ihsan Yunus melalui operatornya, Agustri Yogaswara alias Yogas, diduga menerima duit dari Harry Van Sidabuke.