Kebijakan Menhub Hapus 50 Persen Ketentuan Penumpang di Transoportasi Umum Keliru Penumpang KRL masih tampak ramai menggunakan moda transportasi umum itu di Stasiun Jakarta Kota meskipun DKI Jakarta telah menetapkan PSBB. ANTARA/Muhammad Zulfikar/am.

MerahPutih.com - Anggota DPD RI Fahria Idris menilai, mengkritik aturan kapasitas penumpang dalam transportasi umum sebesar 50 persen yang dihapus.

Menurutnya, membatasi jumlah penumpang dengan maksimal 50 persen kapasitas merupakan cara yang paling efektif dan aman untuk mencegah penularan COVID-19.

Baca Juga

Kasus Positif Naik Empat Kali Lipat, PKS Minta Anies Hati-hati Keluarkan Kebijakan

Pembatasan itu agar penumpang bisa menerapkan jarak dengan yang lainnya selama di angkutan umum. Saat ini ekonomi sudah mulai menggeliat lagi tentunya berdampak pada peningkatan jumlah penumpang angkutan umum.

Pengaturan operasional berbagai moda transportasi umum sangat siginifikan menyukseskan upaya pemerintah dan masyarakat untuk mengendalikan transmisi COVID-19.

"Kasus positif COVID-19 pun terus turun,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (10/6).

Dilaporkan ke polisi Fahira mengaku punya mental baja
Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia asal Jakarta, Fahira Idris. Foto: ANTARA

Fahira menerangkan ada potensi penularan dalam transportasi umum. Untuk itu, pemerintah perlu mengaturnya secara ketat. Ketentuan pembatasan itu merupakan syarat mutlak agar physical distancing bisa dilakukan. Jika dinaikkan batas persentasenya, masyarakat akan sulit menerapkan jaga jarak selama berada di angkutan umum.

Saat ini belum semua moda angkutan umum menjadikan surat kesehatan hasil PCR Swab sebagai syarat bagi penumpangnya, misalnya angkutan umum perkotaan. Kondisi ini harus menjadi pertimbangan jika persentase batas maksimal penumpang mau dinaikkan.

"Fokus kita saat ini adalah bagaimana kurva positif bisa melandai agar fase New Normal benar-benar bisa kita jalani dengan aman,” jelas Fahira.

Pengaturan operasional berbagai moda transportasi umum selama pandemi ini, sambung Fahira, sangat signifikan menyukseskan upaya dan usaha besar Pemerintah dan masyarakat untuk mengendalikan transmisi Covid-19 agar kasus positif terus turun.

“Kita tahu bersama, ada potensi penularan di dalam moda transportasi umum. Makanya kita tidak punya pilihan selain mengaturnya secara ketat," tegasnya.

Baca Juga

KRL Masih Terapkan Aturan Pembatasan Jumlah Penumpang

Batas penumpang maksimal 50 persen plus penerapan protokol kesehatan seperti yang diterapkan selama ini sudah ideal.

"Jangan dilonggarkan lagi. Saya berharap selama pandemi ini terlebih saat kita belum sepenuhnya berhasil mengendalikan transmisi penularan, berbagai kebijakan kelonggaran aturan transportasi umum, harap diputuskan dengan hati-hati,” tutup Fahira. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Rizky Febian Lapor Polisi atas Kejanggalan Kematian Ibunya
Indonesia
Rizky Febian Lapor Polisi atas Kejanggalan Kematian Ibunya

Rizky Febian melapor ke Polrestabes Bandung terkait dugaan kejanggalan atas kematian mendiang ibunya Lina Jubaidah.

Keluarkan Berbagai Kebijakan, OJK Dorong Pemulihan Ekonomi Daerah
Indonesia
Keluarkan Berbagai Kebijakan, OJK Dorong Pemulihan Ekonomi Daerah

Dunia usaha mengharapkan adanya kemudahan kredit tidak hanya dari bank BUMN tetapi juga perbankan swasta untuk alternatif pembiayaan.

 Sambangi BPK, Ketua KPK Tegaskan Tak Bahas Kasus Jiwasraya
Indonesia
Sambangi BPK, Ketua KPK Tegaskan Tak Bahas Kasus Jiwasraya

Hanya saja, kata Firli, BPK telah mendampingi dan membantu Kejaksaan Agung dengan melakukan pemeriksaan serta penghitungan kerugian negara atas dugaan korupsi di perusahaan pelat merah itu.

Gugus Tugas Nasional Luncurkan Mesin Deteksi COVID-19
Indonesia
Gugus Tugas Nasional Luncurkan Mesin Deteksi COVID-19

Mesin ini mampu untuk menguji sampel swab dengan kapasitas 1.000 sampel per hari.

Polisi Bentuk Tim Khusus Kawal Pemakaman Jenazah COVID-19
Indonesia
Polisi Bentuk Tim Khusus Kawal Pemakaman Jenazah COVID-19

Anggota melaksanakan pengamanan pemakaman jenazah covid-19 dengan mengimbau dan menghalau

Jokowi Tak Diundang ke Kongres Demokrat karena Corona
Indonesia
Jokowi Tak Diundang ke Kongres Demokrat karena Corona

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dipastikan tak akan datang dalam pembukaan Kongres V Partai Demokrat di JCC Senayan, Jakarta.

Pemkot Surabaya Normalisasi Sungai Kalimas Antisipasi Banjir
Indonesia
Pemkot Surabaya Normalisasi Sungai Kalimas Antisipasi Banjir

pengerukan di Sungai Kalimas dilakukan sejak Jumat (17/1) hingga saat ini.

PN Jakarta Utara Gelar Sidang Putusan PT FNS
Indonesia
PN Jakarta Utara Gelar Sidang Putusan PT FNS

Sidang permohonan penunjukan auditor perusahaan sarang burung walet oleh pemohon Pho Kiong terhadap PT Fortune Nestindo Sukses (FNS) sebagai termohon memasuki tahap akhir.

 Paus Fransiskus Puji Tiongkok Dalam Penanganan Virus Corona
Dunia
Paus Fransiskus Puji Tiongkok Dalam Penanganan Virus Corona

"Semoga Tuhan menerima mereka yang meninggal akibat virus corona ke dalam kedamaiannya, menghibur keluarga dan memberikan kekuatan kepada Tiongkok yang memerangi virus tersebut."