Kebijakan Luhut soal Ojol Bikin Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 tidak Jelas Pengendara ojek dalam jaringan melintas di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur, Jumat (10/4/2020). (ANTARA/Andi Firdaus).

MerahPutih.com - Permenhub No 18/2020 mengenai Pengendalian Transportasi dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 dinilai menabrak sejumlah aturan lainnya, baik aturan di atasnya maupun aturan yang setara dengannya.

Peneliti Pusat Kajian kebijakan Publik dan Hukum (Puskapkum) Ferdian Andi menilai terbitnya peraturan yang diteken Plt Menteri Perhubungan Luhut Binsar Pandjaitan itu menjadikan wajah politik hukum pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19 tidak jelas dan tidak terarah.

Baca Juga

Tanggapan YLKI Soal Permenhub yang Izinkan Berboncengan di Motor

"Permenhub ini memukul mundur semangat sejumlah pihak dalam pencegahan penyebaran COVID-19," kata Ferdian dalam keterangan tertulis yang diterima MerahPutih.com, Senin (14/4).

Dalam Permenhub 18/2020 sepeda motor diperbolehkan untuk mengangkut penumpang dengan syarat memenuhi protokol kesehatan. Menurut Ferdian, aturan ini menabrak spirit Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), yakni seruan social distancing dan physical distancing.

"Belum lagi soal mekanisme pengawasan terhadap kendaraan untuk dilakukan disinfeksi sebelum dan sesudah mengangkut penumpang. Secara teknis, peraturan ini sulit terlaksana dengan baik," ujarnya.

Petugas Satpol PP memberikan imbauan kepada pengemudi ojek daring pada hari kedua berlangsungnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kawasan Kalibata, Jakarta, Sabtu (11/4). ANTARA FOTO/Aprilli
Petugas Satpol PP memberikan imbauan kepada pengemudi ojek daring pada hari kedua berlangsungnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kawasan Kalibata, Jakarta, Sabtu (11/4). ANTARA FOTO/Aprillia

Ferdian melanjutkan, Permenhub 18/2020 ini menabrak spirit sejumlah norma seperti PP No 21/2020 tentang PSBB, Permenkes No 9/2020 tentang Pedoman PSBB serta peraturan Gubernur DKI Jakarta No 33/2020 sebagai dasar PSBB di DKI Jakarta.

"Dampak dari Permenhub ini akan menjadikan masalah serius baik secara teknis perundang-undangan maupun teknis pelaksanaan PSBB," ungkap dia.

Tak hanya itu, kata Ferdian, penerapan PSBB di wilayah Depok, Bogor dan Bekasi serta wilayah Tangerang Raya (kab/kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan) juga akan bermasalah.

"Daerah-daerah yang akan menerapkan PSBB akan kesulitan merumuskan kebijakannya imbas ambiguitas peraturan pemerintah ini," ujarnya.

Baca Juga

Unsur Panik dan Balas Budi di Balik Permenhub Izinkan Ojol Penumpang Versi Pakar

Seharusnya, kata Ferdian, Kementerian Hukum dan HAM sebagai leading sector pemerintah di bidang peraturan perundang-undangan dapat mencegah munculnya norma yang ambigu ini.

"Disharmoni sejumlah aturan ini harus segera diharmonikan agar tidak membingungkan pemerintah daerah, aparat kepolisian, dan pemangku kepentingan lainnya khususnya dalam teknis pelaksanaan PSBB di sejumlah daerah," pungkasnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PDIP: Surabaya Kota Terbesar Kedua Indonesia, Wajar Jadi Panggung Politik Utama
Indonesia
PDIP: Surabaya Kota Terbesar Kedua Indonesia, Wajar Jadi Panggung Politik Utama

Hal itu yang membuat Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mempertimbangkan dengan seksama

Jakarta Nyaris Tembus Seribu, 2 Provinsi Ini Masih Nihil COVID-19
Indonesia
Jakarta Nyaris Tembus Seribu, 2 Provinsi Ini Masih Nihil COVID-19

Provinsi yang paling sedikit yakni 1 kasus adalah Bengkulu, Maluku Utara, Maluku dan Sulawesi Barat

Menkes Terawan Terbitkan Surat Edaran Baru COVID-19, Ini Isinya
Indonesia
Menkes Terawan Terbitkan Surat Edaran Baru COVID-19, Ini Isinya

Wajib membawa hasil tes PCR atau swab dengan hasil negatif COVID-19 jika hendak berpergian.

12 Juta UMKM Bakal Dapat Bantuan Presiden Rp2,4 Juta
Indonesia
12 Juta UMKM Bakal Dapat Bantuan Presiden Rp2,4 Juta

Program Banpres Produktif Usaha Mikro tahap kedua dibagikan kepada masyarakat pelaku UMKM di Indonesia dengan total Rp28,8 triliun

Aji Mumpung! Warga Tulungagung Tipu Calon Pembeli Masker Hingga Puluhan Juta
Indonesia
Aji Mumpung! Warga Tulungagung Tipu Calon Pembeli Masker Hingga Puluhan Juta

Pemesanan itu dilakukan RPS pada NL pada 2 Februari 2020

 Update Corona DKI Minggu (3/5): Kasus Positif 4.417 Orang, Sembuh 621 Jiwa
Indonesia
Update Corona DKI Minggu (3/5): Kasus Positif 4.417 Orang, Sembuh 621 Jiwa

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan DKI, Fify Mulyani memaparkan, sebanyak 4.417 orang positif COVID-19, dengan rincian pasien meninggal dunia 410 jiwa.

 Viral Benda Warna Putih Mendekati Matahari di Langit Soloraya, Apakah Itu?
Indonesia
Viral Benda Warna Putih Mendekati Matahari di Langit Soloraya, Apakah Itu?

Informasi dihimpun merahputih.com, benda misterius warna putih itu terlihat di langit wilayah Kabupaten Klaten, Kota Solo, Kabupaten Sragen, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Karanganyar.

Fadli Zon dan Sandiaga Uno Disebut Berpeluang Gantikan Edhy Prabowo
Indonesia
Fadli Zon dan Sandiaga Uno Disebut Berpeluang Gantikan Edhy Prabowo

Bursa calon Menteri Kelautan dan Perikanan mencuat ke publik setelah Edhy Prabowo ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Punya Dana Jumbo untuk COVID-19, Pemerintah Didesak Fadli Zon Fokus Pulihkan Ekonomi Rakyat
Indonesia
Punya Dana Jumbo untuk COVID-19, Pemerintah Didesak Fadli Zon Fokus Pulihkan Ekonomi Rakyat

"Dari empat poin itu, kalau kita baca penjabarannya, insentif perpajakan dan program pemulihan ekonomi nasional besarannya mencapai Rp220,1 triliun, atau sekitar 54,3 persen dari total tambahan belanja tadi," kata Fadli

Tiongkok Buka Rumah Sakit Darurat Kedua Khusus Pasien Virus Corona
Dunia
Tiongkok Buka Rumah Sakit Darurat Kedua Khusus Pasien Virus Corona

Saat ini setidaknya virus corona merenggut lebih 700 nyawa di Tiongkok.