Kebijakan Larangan Ekspor Migor dan CPO Berpotensi Masuk Angin Pekerja mengemas minyak goreng curah di Pasar Subuh, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/wsj)

MerahPutih.com - Langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberlakukan larangan ekspor minyak goreng dan CPO mulai 28 April 2022 dipertanyakan legislator Senayan. Seharusnya aturan larangan itu berlaku sejak saat diumumkan pada 22 April.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, mengingatkan jangan sampai ada jeda waktu yang memungkinkan perusahaan produsen migor dan CPO melakukan ekspor besar-besaran di sela waktu larangan tersebut.

Baca Juga

Cak Imin Ingatkan Pengusaha Patuhi Larangan Ekspor Minyak Goreng

"Kalau larangan itu berlaku mulai 28 April 2022 maka sebelum tanggal itu dikhawatirkan akan ada ekspor migor dan CPO besar-besaran. Akibatnya, persediaan migor dan CPO langka dan masyarakat lagi yang dirugikan," kata Mulyanto, Senin (25/4).

Mulyanto menyebut pelarangan ekspor migor dan CPO ini sebagai babak baru “perang” melawan mafia migor. Sebab, beberapa kebijakan terkait tata niaga migor ini telah ditetapkan dan dicabut sendiri oleh pemerintah.

Karenanya, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta agar pemerintah kali ini konsisten dan tegas dengan kebijakan yang baru diambil. Jangan sampai kalah lagi dengan mafia migor. Apalagi godaan atas kebijakan kali ini cukup berat.

"Dengan pelarangan ekspor CPO dan migor, maka kita mungkin akan diprotes oleh negara mitra dagang, yang selama ini komitmen menyerap produk CPO kita dan turunannya," ujarnya.

Baca Juga

Ketua DPD Ajak Masyarakat Kawal Proses Hukum Mafia Minyak Goreng

Menurut Mulyanto, Indonesia juga akan kehilangan peluang penerimaan devisa dalam jumlah yang cukup besar. Sebab, dari total produksi CPO dan migor kita, lebih dari 70 persennya didedikasikan untuk pasar ekspor.

Apalagi, lanjut dia, harga CPO dunia sedang bagus-bagusnya dan menjadi durian runtuh (windfall profit) bagi penerimaan devisa kita di awal tahun 2022 ini.

"Kemudian, yang langsung terpukul adalah pengusaha migor yang patuh, karena mereka juga akan kehilangan pendapatan dari pasar ekspor yang sedang terang-terangnya," ungkapnya.

Lebih lanjut Mulyanto menambahkan, pemerintah harus segera berkonsolidasi untuk merumuskan kebijakan yang lebih permanen bagi pembatasan ekspor CPO dan migor ini.

Di samping itu, ia meminta agar pemerintah meningkatkan pengawasannya terhadap volume ekspor selama periode 22-28 April.

Sebab dalam masa-masa tersebut pengusaha migor akan memaksimal ekspor mereka. Kalau ini terjadi, maka akibatnya akan menimbulkan kelangkaan migor di dalam negeri.

"Idealnya, saat mulai berlakunya suatu kebijakan, tidak terpaut waktu yang terlalu lama dengan masa penetapannya, sehingga kebijakan tersebut tidak masuk angin," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Pemerintah Harus Pantau Sisi Produksi dan Distribusi Minyak Goreng

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
IDI Diminta Bersinergi Bersama Pemerintah Mewujudkan Transformasi Kesehatan
Indonesia
IDI Diminta Bersinergi Bersama Pemerintah Mewujudkan Transformasi Kesehatan

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengharapkan sinergi Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bersama pemerintah dalam mewujudkan transformasi sistem kesehatan yang merata dan berkualitas.

Perubahan Nama RSUD Jadi Polemik, DPRD Panggil Dinkes DKI
Indonesia
Perubahan Nama RSUD Jadi Polemik, DPRD Panggil Dinkes DKI

Perubahan nama Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta menuai polemik.

Kemenkes Uraikan 6 Dugaan Penyebab Hepatitis Akut
Indonesia
Kemenkes Uraikan 6 Dugaan Penyebab Hepatitis Akut

Juru Bicara Kementerian Kesehatan, Mohammad Syahril, mengungkapkan adanya 6 dugaan penyebab kasus hepatitis akut. Berdasarkan data UK Health Security Agency, 19 Mei 2022, adanya 6 dugaan penyebab hepatitis akut itu antara lain adenovirus biasa, adenovirus varian baru, sindrom post-infeksi SARS-CoV-2, paparan obat, lingkungan atau toksin, patogen baru, kemudian varian baru SARS-CoV-2.

[HOAKS atau FAKTA]: Ilmuwan Pembuat Virus COVID-19 Ditangkap
Lainnya
[HOAKS atau FAKTA]: Ilmuwan Pembuat Virus COVID-19 Ditangkap

Kejadian dalam video adalah saat dirinya sudah bebas dari tahanan dan diperintahkan untuk mengirim uang tunai senilai USD 1 juta.

Ganjil Genap di DKI Diperpanjang, Catat Jadwal dan Lokasinya
Indonesia
Ganjil Genap di DKI Diperpanjang, Catat Jadwal dan Lokasinya

aturan tersebut mulai berlaku 14 Desember 2021 sampai 3 januari 2022.

Erupsi Gunung Semeru, Hari Ini Kepala BNPB Terbang ke Lumajang
Indonesia
Erupsi Gunung Semeru, Hari Ini Kepala BNPB Terbang ke Lumajang

Jokowi telah memerintahkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto untuk ke lokasi erupsi Gunung Semeru pada Minggu (5/12).

Seorang Terduga Teroris Tewas, Sempat Tabrakkan Mobil ke Densus 88
Indonesia
Seorang Terduga Teroris Tewas, Sempat Tabrakkan Mobil ke Densus 88

Seorang terduga teroris Jamaah Islamiyah (JI) berinisial SU tewas tertembak saat ditangkap Detasemen Khusus (Densus) 88 Anti-teror di Sukoharjo, Jawa Tengah pada Rabu (9/3) malam.

PPKM Jakarta Naik Level 2, PTM 100 Persen di Sekolah Tetap Dilaksanakan
Indonesia
PPKM Jakarta Naik Level 2, PTM 100 Persen di Sekolah Tetap Dilaksanakan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta masih tetap menerapkan pembelajaran tatap muka (PTM) dengan kapasitas 100 persen

LBH-HKTI Luncurkan Aplikasi Online Permudah Pengaduan Konflik Agraria
Indonesia
LBH-HKTI Luncurkan Aplikasi Online Permudah Pengaduan Konflik Agraria

LBH-HKTI DKI Jakarta yang baru dilantik dan dikukuhkan meluncurkan aplikasi/platform berbasis mobile untuk menampung dan menerima pengaduan bantuan hukum

Lepas Mudik Gratis, Kapolri: Bantu Masyarakat dan Kurangi Beban Jalan
Indonesia
Lepas Mudik Gratis, Kapolri: Bantu Masyarakat dan Kurangi Beban Jalan

Sigit menuturkan, program mudik gratis yang dilaksanakan ini ada dua tujuan utama. Pertama untuk membantu masyarakat yang ingin pulang ke kampung halaman.