Kebijakan JHT Cair di Usia 56 Tahun Sangat Menyusahkan Pekerja BPJS Ketenagakerjaan. Foto: Istimewa

MerahPutih.com - Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) yang salah satu isinya bisa cair setelah usia 56 tahun menjadi polemik.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai kebijakan Menteri Ida Fauziyah ini sangat menyusahkan pekerja Indonesia. Sebab, BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan program tabungan para pekerja yang dipotong setiap bulannya, namun untuk pengambilan JHT-nya ditetapkan oleh pemerintah.

Baca Juga

Cara Mudah Cek Saldo Terbaru JHT yang Baru Bisa Cair Saat Usia 56 Tahun

"Menurut saya kebijakan itu jadi kontraproduktif, itu kan merugikan buruh," ucap Trubus saat dihubungi MerahPutih.com, Senin (14/2).

Trubus pun menduga, uang BPJS Ketenagakerjaan yang ditabung pekerja tiap bulannya digunakan pemerintah untuk kepentingan lain. Artinya, ini menunjukan carut marut dan buruknya pengelolaan uang rakyat oleh pemerintah.

"Ada kesan negara ada kemungkinan uang itu dipake yang lain. Di puterin lagi. Artinya harusnya ini sesuatu yang gak baik juga. Dalam arti bahwa kebijkan itu lebih menempatkan pada kepentingan kelompok-kelompok tertentu," sambung Trubus menjelaskan.

Dengan kebijakan ini, ucap Trubus, banyak masyarakat yang berspekulasi jika uang BPJS Ketenagakerjaan dipakai untuk membantu biaya pembangunan Ibu Kota Baru (IKN) di Panajam Paser, Kalimantan. Bahkan diduga uang iuran pekerja itu disalah gunakan untuk membayar uang negara pada negara lain.

"Macam-macam persepsinya jadi politis, ada yang bayar utang, untuk biaya IKN juga, untuk infrastruktur yang mangkrak juga, ada persiapan 2024 ya ada," terangnya.

Baca Juga

KSPI Nilai Aturan Pembayaran Manfaat JHT Rugikan Pekerja

Menurut dia, hal buruk ini bisa terjadi karena Indonesia pernah mengalami kasus tersebut. Seperti kasus dana haji yang saat itu digunakan untuk proyek pemerintahan.

"Ada kemungkinan pembiayaan yang lain kan. Soalnya kita punya pengalaman juga kan dana haji di pake yang lain juga kan. Kan pernah," ujarnya.

Maka dari itu, pria berkaca mata ini menuturkan, tentunya kebijakan JHT yang cair pada usia 56 tahun ini terlalu dipaksakan. (Asp)

Baca Juga

DPR Minta Pemerintah Evaluasi Aturan JHT Cair di Usia 56 Tahun

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wagub DKI Minta Polisi Usut Tuntas Kebakaran di Gedung Cyber
Indonesia
Wagub DKI Minta Polisi Usut Tuntas Kebakaran di Gedung Cyber

Pihak kepolisian diminta untuk mengusut tuntas penyebab utama peristiwa kebakaran yang terjadi di Gedung Cyber, Jakarta Selatan.

Bahar bin Smith Hirup Udara Bebas Hari Ini
Indonesia
Bahar bin Smith Hirup Udara Bebas Hari Ini

Proses pembebasan berjalan aman dan lancar sesuai dengan prosedur dan protokol kesehatan

Jelang Idul Adha, Jawa Barat Suntik 70 Ribu Hewan Ternak Sehat Cegah PMK
Indonesia
Jelang Idul Adha, Jawa Barat Suntik 70 Ribu Hewan Ternak Sehat Cegah PMK

Penanganan terhadap infeksi virus PMK di Jawa Barat dilakukan dengan maksimal, salah satunya dengan mempercepat vaksinasi.

Polisi Akui Larang Pengibaran Bendera Merah Putih di PIK
Indonesia
Polisi Akui Larang Pengibaran Bendera Merah Putih di PIK

Guruh tak ingin hal itu membuat angka COVID-19 naik lagi

Chairul Tanjung Ingatkan Media Daerah Tak Andalkan Jakarta untuk Bisa Bertahan
Indonesia
Chairul Tanjung Ingatkan Media Daerah Tak Andalkan Jakarta untuk Bisa Bertahan

Chairman CT Corp Chairul Tanjung memberi wejangan kepada media daerah dalam peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2022 di Sulawesi Tenggara, Selasa (8/2).

DPR Sebut Flight Information Region Harus Diatur Undang-Undang
Indonesia
DPR Sebut Flight Information Region Harus Diatur Undang-Undang

anggota Komisi I DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan, perjanjian FIR dengan Singapura ini harus diatur dengan Undang-Undang.

[HOAKS atau FAKTA] KPK Buka Loker Penyuluh Antikorupsi, Syarat Pernah Jadi Koruptor
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] KPK Buka Loker Penyuluh Antikorupsi, Syarat Pernah Jadi Koruptor

Beredar pamflet di media sosial yang menginformasikan bahwa KPK membuka lowongan pekerjaan bagi para koruptor sebagai penyuluh antikorupsi.

Bamsoet Sebut MoU Kadin-KPK Jadi Kartu As Pengusaha
Indonesia
Bamsoet Sebut MoU Kadin-KPK Jadi Kartu As Pengusaha

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia meneken kerja sama atau Memorandum of Understanding mengenai pencegahan korupsi.

PPKM Dihentikan jika WHO Nyatakan Pandemi Berakhir
Indonesia
PPKM Dihentikan jika WHO Nyatakan Pandemi Berakhir

Kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tetap diterapkan hingga saat ini.

Seluruh Lembaga Pemerintah Dilarang Rekrut Tenaga Honorer
Indonesia
Seluruh Lembaga Pemerintah Dilarang Rekrut Tenaga Honorer

Pemerintah menargetkan tenaga honorer bisa selesai di 2023, seperti diatur di PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.