Kebijakan Ganjil Genap saat PPKM Dinilai Kontraproduktif Kendaraan melintas di kawasan Jalan M H Thamrin, Jakarta, Senin (9/11/2020). ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/wsj.

MerahPutih.com - Penerapan ganjil genap di Jakarta saat pandemi COVID-19 tak henti-hentinya menuai kritik.

Pengamat perkotaan Azas Tigor Nainggolan menilai, penerapan sistem ganjil genap (gage). Sebab, berpotensi membuka kelonggaran sebesar 50 persen warga bermobilitas ke delapan titik gage.

Sementara itu, kedelapan titik penerapan ganjil genap adalah daerah perkantoran dan pertokoan.

Baca Juga:

Pemprov DKI Minta Warga Dapat Maklumi Sistem Ganjil Genap

"Kondisi ini akan melonggarkan peningkatan kapasitas warga di transportasi publik dan di perkantoran, juga mal," kata Tigor dalam keterangannya, Jumat (13/8).

Menurut Tigor, untuk mengurangi atau menekan mobilitas warga seharusnya bukan ganjil genap yang digunakan.

Terlihat hari pertama penerapan ganjil genap masa pandemi Jakarta mengakibatkan kenaikan atau kepadatan penggunaan kendaraan pribadi di Jakarta.

"Kondisi ini jelas sangat riskan dan berbahaya karena membuka ruang perjumpaan langsung warga serta paparan COVID- 19," jelas Tigor.

Kendaraan melanggar aturan ganjil genap di kawasan jembatan layang Tomang, Jalan Letjen S Parman, Slipi, Jakarta Barat, Senin (10/8/2020). (ANTARA/Devi Nindy)
Kendaraan melanggar aturan ganjil genap di kawasan jembatan layang Tomang, Jalan Letjen S Parman, Slipi, Jakarta Barat, Senin (10/8/2020). (ANTARA/Devi Nindy)

Sementara itu, sistem penyekatan mampu membatasi mobilitas warga hingga 100 persen dan mengendalikan perjumpaan langsung warga serta kerumunan juga operasi ilegal perkantoran yang tidak sesuai aturan PPKM Level 4.

Tigor yang juga koordinator Forum Warga Kota Jakarta ini merekomendasikan agar tidak menggunakan lagi ganjil genap untuk mengendalikan mobilitas warga pada masa pandemi COVID-19.

"Kami merekomendasikan agar kepolisian Polda Metro Jaya dan Pemprov Jakarta kembali menggunakan penerapan sistem penyekatan di 100 titik serta pengawasan penerapan PPKM Level 4 secara konsisten tegas," tutur Tigor.

Ia mengingatkan, sudah dua tahun warga terkurung dalam pandemi COVID- 19. Sehingga tak perlu lagi mendapatkan kebijakan yang kontraproduktif.

"Saatnya kita bersikap profesional dalam menangani pandemi COVID- 19 ini agar warga terlindungi dari bahaya," tutup Tigor.

Baca Juga:

Penerapan Kembali Ganjil Genap di Jakarta Dinilai Bertentangan dengan Penanggulangan COVID-19

Sekadar informasi, Polda Metro Jaya mulai melaksanakan pembatasan mobilitas dengan sistem ganjil genap (gage) di delapan ruas jalan.

Yakni mulai dari Jalan Sudirman-Thamrin, Merdeka Barat, Jalan Majapahit, Jalan Gajahmada, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Pintu Besar Selatan, hingga Jalan Gatot Subroto.

Kendaraan yang diperbolehkan melintas di titik tersebut harus memiliki pelat nomor yang sesuai dengan tanggal di hari tersebut, apakah masuk kategori ganjil atau genap. (Knu)

Baca Juga:

PSI Beri Teguran Keras ke Kadernya yang Arogan Saat Terjaring Ganjil Genap

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Penggabungan Bank Syariah Perkuat Daya Saing
Indonesia
Penggabungan Bank Syariah Perkuat Daya Saing

Merger tiga bank syariah yang dinamakan Bank Syariah Indonesia (BSI) akan menjadi salah satu bank syariah terbesar di Indonesia bahkan global, dengan aset mencapai Rp214 triliun.

Gerindra Sebut Instruksi Jokowi Jadi Rujukan Anies Buka Sekolah Tatap Muka
Indonesia
Gerindra Sebut Instruksi Jokowi Jadi Rujukan Anies Buka Sekolah Tatap Muka

"Saya rasa bila melihat masa pandemi yang masih cukup tinggi saat ini usulan pak Presiden bisa jadi bahan pertimbangan," kata Ketua Fraksi Gerindra DKI, Rani Maulani

Larang Bawahan Main TikTok, Jaksa Agung Dikritik Harusnya Tiru TNI dan Polisi
Indonesia
Larang Bawahan Main TikTok, Jaksa Agung Dikritik Harusnya Tiru TNI dan Polisi

Kejaksaan Agung bisa membuat konten yang menarik terkait dengan capaian kinerjanya. Jadi tergantung pesan apa yang ingin disampaikan ke publik.

Modus Pelaku Penipuan Rekrutmen Karyawan BNI dengan Iming-iming Gaji Rp10 Juta
Indonesia
Modus Pelaku Penipuan Rekrutmen Karyawan BNI dengan Iming-iming Gaji Rp10 Juta

Tersangka juga akan menghubungi korban melalui sms/WA untuk dimintai uang untuk akomodasi hotel

Dua Kali Disuntik Vaksin, Sekda Kota Bandung Terjangkit COVID-19
Indonesia
Dua Kali Disuntik Vaksin, Sekda Kota Bandung Terjangkit COVID-19

Hal itu menunjukkan bahwa vaksin tidak menjamin seseorang tidak terpapar COVID-19. Sehingga vaksinasi harus dibarengi dengan penggunaan protokol kesehatan.

Anak Buah Megawati Bantah Terlibat Korupsi Lahan Rumah DP 0 Persen
Indonesia
Anak Buah Megawati Bantah Terlibat Korupsi Lahan Rumah DP 0 Persen

"Saya enggak merasa bermain, kok. Fungsi saya hanya memegang palu untuk mengesahkan anggaran yang dimintakan," ujar Prasetyo

Ketua DPRD dan Bupati Cianjur Harap PPKM Darurat tak Diperpanjang
Indonesia
Ketua DPRD dan Bupati Cianjur Harap PPKM Darurat tak Diperpanjang

“Tapi saya berharap PPKM bisa selesai pada tanggal 20 Juli 2021 dan tidak diperpanjang,” ujar Herman.

Pantau Pintu Air Manggarai, Anies Minta Warga Waspadai Hujan Tinggi
Indonesia
Pantau Pintu Air Manggarai, Anies Minta Warga Waspadai Hujan Tinggi

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meninjau kondisi pintu air di Manggarai, Jakarta Selatan untuk memantau tinggi muka air.

DPR Minta Rencana Pemerintah Revisi UU ITE Tak Sekadar Harapan Palsu
Indonesia
DPR Minta Rencana Pemerintah Revisi UU ITE Tak Sekadar Harapan Palsu

Revisi UU ITE dinilai tepat karena yang terjadi selama ini dianggap memicu kegaduhan dan membuat citra pemerintah negatif.

Polri Sebut Paspor Palsu Adelin Lis Terbit 2017
Indonesia
Polri Sebut Paspor Palsu Adelin Lis Terbit 2017

"Paspor terbit 2017," kata Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto