Keberadaan Dewas KPK Potensi Jadi Jebakan Betmen Presiden Jokowi menyampaikan ucapan selamat kepada Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (20/12) (Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) pada Jumat (20/12). Lima tokoh yang dipilih sebagai Dewas pun dinilai cukup berintegritas. Kelimanya yakni Tumpak Hatorangan Panggabean, Albertina Ho, Syamsuddin Haris, Artidjo Alkostar dan Harjono.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengatakan meski diisi tokoh-tokoh yang dianggap berintegritas, namun keberadaan Dewas KPK berpotensi jadi jebakan Batman.

Baca Juga

Dewas akan Perlambat Kinerja KPK?

"Dewas itu orangnya sangat berintegritas, sangat baik, dan sebagainya. Tetapi narasi baik ini bisa jadi jebakan Batman bagi kita, karena persoalannya bukan orangnya, tetapi lebih kepada sistemnya. Itu yang jadi persoalan," kata Ficar dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta, Sabtu (21/12).

Fickar menjelaskan alasan mengapa Dewas bisa menjadi jebakan Batman. Salah satunya, Dewas bukanlah penegak hukum. Sebab, mereka tak diberikan kewenangan sebagai penyidik dan penuntut umum.

Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Tumpak Hatorangan saat acara "Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut" di Gedung KPK RI, Jakarta, Jumat (20-12-2019). ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Tumpak Hatorangan saat acara "Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut" di Gedung KPK RI, Jakarta, Jumat (20-12-2019). ANTARA/Benardy Ferdiansyah

"Dia (Dewas) tidak diberi status sebagai penyidik atau penuntut seperti Komisioner KPK yang lalu, yang statusnya sebagai penyidik atau penuntut," ujarnya.

Bahkan, kata Fickar, dengan UU KPK hasil revisi, Komisioner KPK periode 2019-2023 tidak diberikan kewenangan sebagai penyidik dan penuntut umum.

Baca Juga

Dewas KPK Tak Bisa Langsung Kerja, Tumpak: Kami Masih Tunggu Perpres

"Jadi sekarang sebenarnya yang paling berkuasa di KPK adalah penyidik dan penuntut, karena dialah sesungguhnya penegak hukum," imbuhnya.

Menurut Fickar meski bukan sebagai penegak hukum, Dewas memiliki kewenangan yang kuat di mana bisa memberi izin atau tidak terhadap penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.

"Puncaknya adalah perubahan UU KPK lama menjadi baru, dan perubahannya sangat paradigmatis. Dari lembaga independen sekarang menjadi lembaga yang di bawah kekuasaan eksekutif. Pegawai, penuntut, penyidik semuanya ASN," ungkapnya.

Sehingga Fickar berharap masyarakat jangan sampai terlena dengan sosok Dewas yang berintegritas. Pasalnya, lembaga antirasuah tak lagi independen, sehingga berpotensi diatur.

Baca Juga

Berikan Kesempatan Dewas KPK dan Firli cs Bekerja Berantas Korupsi

"Yang saya katakan tadi. Jangan sampai narasi baik orang yang duduki Dewas jangan jadi jebakan Batman. Karena yang keliru sistemnya yang menempatkan KPK di bawah pemerintahan, dia tidak beda dengan penegak hukum lain," pungkasnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Salat Idul Adha Disarankan Diikuti Kelompok Masyarakat yang Sehat
Indonesia
Salat Idul Adha Disarankan Diikuti Kelompok Masyarakat yang Sehat

Perayaan Iduladha akan jatuh pada akhir pekan

Umbar Status Transgender Lucinta Luna, Polisi Dikritik Terlalu Cari Panggung
Indonesia
Umbar Status Transgender Lucinta Luna, Polisi Dikritik Terlalu Cari Panggung

Polres Jakbar juga semakin merunyamkan situasi dengan membeberkan fakta yang sama sekali tidak berkaitan dengan pokok perkara

Cuma 31 Persen Publik Tahu Soal Omnibus Law UU Cipta Kerja
Indonesia
Cuma 31 Persen Publik Tahu Soal Omnibus Law UU Cipta Kerja

Hasil ini, menjadi catatan kritis bagi pemerintah, di mana rumusan kebijakan yang dinilai sangat strategis kurang dikomunikasikan kepada publik.

 Presiden Hingga Anggota DPR Diminta Potong Gaji untuk Bantu Rakyat yang Terpapar COVID-19
Indonesia
Presiden Hingga Anggota DPR Diminta Potong Gaji untuk Bantu Rakyat yang Terpapar COVID-19

"Sebaiknya anggaran tersebut dipake untuk rakyat yang terpapar Covid-19 saja. Bila perlu potong gaji mereka. Sekalian juga potong gaji Presiden dan para mentrinya," kata Ubed

Pasar Kebayoran Lama Dibuka Kembali Sehabis Sterilisasi
Indonesia
Pasar Kebayoran Lama Dibuka Kembali Sehabis Sterilisasi

Kepada pedagang dan pembeli yang terpapar corona harus dilakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari.

Pramugari Garuda Siwi Sidi Mangkir dari Panggilan Polda Metro Jaya
Indonesia
Pramugari Garuda Siwi Sidi Mangkir dari Panggilan Polda Metro Jaya

Alasan Siwi tidak bisa hadir lantaran ibunya sedang jatuh sakit

Hingga Semalam, Arus Lalin dari Jakarta ke Jateng Belum Ada Lonjakan
Indonesia
Hingga Semalam, Arus Lalin dari Jakarta ke Jateng Belum Ada Lonjakan

Kondisi normal pada situasi libur panjang ini dikarenakan telah meningkatnya kesadaran masyarakat untuk tidak bepergian

Terungkap! Begini Cara Nikah Daring Saat Wabah Corona di Indonesia
Indonesia
Terungkap! Begini Cara Nikah Daring Saat Wabah Corona di Indonesia

Bagi yang saat ini akan mendaftar, akan tetap dilayani secara daring melalui laman simkah.kemenag.go.id

Merry Riana: Pandemik COVID-19 Ibarat Masa Ulat Menjadi Kepompong
Indonesia
Merry Riana: Pandemik COVID-19 Ibarat Masa Ulat Menjadi Kepompong

Merry yakin kita semua akan menjadi individu-individu yang lebih baik, seperti kepompong yang berubah menjadi kupu-kupu.

Pers Sekarat Diterjang COVID, Jokowi Perintahkan Kementerian Belanja Iklan di Media
Indonesia
Pers Sekarat Diterjang COVID, Jokowi Perintahkan Kementerian Belanja Iklan di Media

Ada 7 insentif yang disiapkan Pemerintah Jokowi bagi perusahaan pers.