Keberadaan Dewas KPK Potensi Jadi Jebakan Betmen Presiden Jokowi menyampaikan ucapan selamat kepada Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Istana Merdeka Jakarta, Jumat (20/12) (Desca Lidya Natalia)

MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) pada Jumat (20/12). Lima tokoh yang dipilih sebagai Dewas pun dinilai cukup berintegritas. Kelimanya yakni Tumpak Hatorangan Panggabean, Albertina Ho, Syamsuddin Haris, Artidjo Alkostar dan Harjono.

Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengatakan meski diisi tokoh-tokoh yang dianggap berintegritas, namun keberadaan Dewas KPK berpotensi jadi jebakan Batman.

Baca Juga

Dewas akan Perlambat Kinerja KPK?

"Dewas itu orangnya sangat berintegritas, sangat baik, dan sebagainya. Tetapi narasi baik ini bisa jadi jebakan Batman bagi kita, karena persoalannya bukan orangnya, tetapi lebih kepada sistemnya. Itu yang jadi persoalan," kata Ficar dalam sebuah diskusi di Menteng, Jakarta, Sabtu (21/12).

Fickar menjelaskan alasan mengapa Dewas bisa menjadi jebakan Batman. Salah satunya, Dewas bukanlah penegak hukum. Sebab, mereka tak diberikan kewenangan sebagai penyidik dan penuntut umum.

Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Tumpak Hatorangan saat acara "Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut" di Gedung KPK RI, Jakarta, Jumat (20-12-2019). ANTARA/Benardy Ferdiansyah
Ketua Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Tumpak Hatorangan saat acara "Serah Terima Jabatan dan Pisah Sambut" di Gedung KPK RI, Jakarta, Jumat (20-12-2019). ANTARA/Benardy Ferdiansyah

"Dia (Dewas) tidak diberi status sebagai penyidik atau penuntut seperti Komisioner KPK yang lalu, yang statusnya sebagai penyidik atau penuntut," ujarnya.

Bahkan, kata Fickar, dengan UU KPK hasil revisi, Komisioner KPK periode 2019-2023 tidak diberikan kewenangan sebagai penyidik dan penuntut umum.

Baca Juga

Dewas KPK Tak Bisa Langsung Kerja, Tumpak: Kami Masih Tunggu Perpres

"Jadi sekarang sebenarnya yang paling berkuasa di KPK adalah penyidik dan penuntut, karena dialah sesungguhnya penegak hukum," imbuhnya.

Menurut Fickar meski bukan sebagai penegak hukum, Dewas memiliki kewenangan yang kuat di mana bisa memberi izin atau tidak terhadap penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan.

"Puncaknya adalah perubahan UU KPK lama menjadi baru, dan perubahannya sangat paradigmatis. Dari lembaga independen sekarang menjadi lembaga yang di bawah kekuasaan eksekutif. Pegawai, penuntut, penyidik semuanya ASN," ungkapnya.

Sehingga Fickar berharap masyarakat jangan sampai terlena dengan sosok Dewas yang berintegritas. Pasalnya, lembaga antirasuah tak lagi independen, sehingga berpotensi diatur.

Baca Juga

Berikan Kesempatan Dewas KPK dan Firli cs Bekerja Berantas Korupsi

"Yang saya katakan tadi. Jangan sampai narasi baik orang yang duduki Dewas jangan jadi jebakan Batman. Karena yang keliru sistemnya yang menempatkan KPK di bawah pemerintahan, dia tidak beda dengan penegak hukum lain," pungkasnya. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus COVID-19 Filipina Tertinggi di Pasifik Barat
Dunia
Kasus COVID-19 Filipina Tertinggi di Pasifik Barat

Departemen Kesehatan Filipina menyebutkan, 3.714 kasus baru COVID-19 telah dilaporkan, sehingga menambah jumlah total menjadi 232.072 kasus.

Orang Tua Siswa Mengaku Ribet Sekolah Online
Indonesia
Orang Tua Siswa Mengaku Ribet Sekolah Online

Orang tua murid mengaku kesulitan dengan sistem belajar mengajar online atau daring yang diterapkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk tahun ajaran 2020-2021.

Pemerintah Gelontorkan Rp4,7 Triliun Buat Bedah Rumah di saat Pandemi
Indonesia
Pemerintah Gelontorkan Rp4,7 Triliun Buat Bedah Rumah di saat Pandemi

Program padat karya dalam pembangunan rumah swadaya ini, setidaknya dapat menyerap sekitar 244.170 orang tenaga kerja.

KTT G20 Digelar Virtual Bulan Depan
Indonesia
KTT G20 Digelar Virtual Bulan Depan

G20 juga telah menyuntikkan dana sebesar 11 triliun dolar AS

Layanan Data Telkomsel Diprediksi Melonjak 49,3 Persen saat Natal-Tahun Baru
Indonesia
Layanan Data Telkomsel Diprediksi Melonjak 49,3 Persen saat Natal-Tahun Baru

Trafik layanan data saat perayaan Natal dan tahun baru 2021 mengalami peningkatan sebesar 10,19 persen dibandingkan dengan hari biasa.

KPK Terima 1.500 Laporan Masalah Penyaluran Bansos, Wagub DKI: Kita Lakukan Perbaikan
Indonesia
KPK Terima 1.500 Laporan Masalah Penyaluran Bansos, Wagub DKI: Kita Lakukan Perbaikan

KPK menerima 1.500 keluhan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) COVID-19.

KPK Dalami Prosedur Internal Pengadaan Tanah di Sarana Jaya
Indonesia
KPK Dalami Prosedur Internal Pengadaan Tanah di Sarana Jaya

Ferra diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta.

Dalam Hitungan Detik, Sriwijaya Air SJ 182 Hilang dari Radar
Indonesia
Dalam Hitungan Detik, Sriwijaya Air SJ 182 Hilang dari Radar

Manajer operasi langsung berkoordinasi dengan Basarnas, Bandara tujuan dan instansi terkait lainnya

Euforia Berlebihan Pemenang Pilkada Serentak Picu Gangguan Keamanan
Indonesia
Euforia Berlebihan Pemenang Pilkada Serentak Picu Gangguan Keamanan

Sebab, euforia yang berlebihan bisa menimbulkan gangguan keamanan. Apalagi, saat ini sedang dalam keadaan Pandemi COVID-19.

Demokrat Klaim Lampaui Target Kemenangan di Pilkada Serentak
Indonesia
Demokrat Klaim Lampaui Target Kemenangan di Pilkada Serentak

Partai Demokrat mengklaim melampaui target kemenangan dalam Pilkada serentak 2020.