Keadilan Restoratif Kejaksaan dan Polri Dinilai Rawan Disalahgunakan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)

MerahPutih.com - Upaya keadilan restoratif jadi moto baru institusi kepolisian dan kejaksaan.

Namun, Ketua Setara Institute Hendardi berpendapat, pendekatan keadilan restoratif ini rentan menjadi instrumen transaksional bila tanpa ada ketentuan yang jelas.

"Penerapan restorative justice tanpa ketentuan yang jelas dan penerapan yang akuntabel memang bisa jadi rentan dan menjadi instrumen transaksional," kata Hendardi kepada Merahputih.com di Jakarta, Kamis (27/1).

Baca Juga:

Habiburokhman Nilai Keadilan Restoratif Bisa Diterapkan di Kasus Ferdinand Hutahaean

Menurut dia, pekerjaan selanjutnya dari Polri adalah bagaimana mengontrol penerapan pendekatan ini.

"Sehingga tidak menjadi ruang negosiasi pihak berperkara dan memastikan penerapannya selektif, berkeadilan, dan akuntabel," tegas Hendardi.

Sementara di Kejaksaan Agung, yang juga memiliki aturan tersendiri, restorative justice bisa dimaknai sebagai koreksi atas langkah kepolisian yang terlanjur melakukan proses penyidikan atas suatu perkara.

"Padahal bisa diselesaikan dengan dengan pendekatan keadilan restoratif, " katanya.

Sebagai pengendali kebijakan penuntutan, sesuai asas dominus litis, tambah dia, peran kejaksaan sangat strategis untuk memastikan bahwa limpahan perkara dari kepolisian bukan sesuatu yang diterima begitu saja.

"Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif di tubuh kejaksaan berkontribusi signifikan pada penguatan sistem peradilan pidana," kata Hendardi.

Untuk memperkuat penerapan keadilan restoratif ini, ujar dia, sejumlah regulasi perlu disusun, sambil menunggu pengaturan yang lebih kokoh sebagaimana telah direncanakan untuk diadopsi dalam RUU KUHAP.

Baca Juga:

Punya UU Baru, Jaksa Agung Janji Kedepankan Keadilan Restoratif

Penerapan prinsip keadilan restoratif ini bukan melulu mengandalkan diskresi Kapolri atau Jaksa Agung, tetapi harus berpedoman pada ukuran-ukuran yang disepakati.

"Sehingga potensi-potensi abusif atas pendekatan ini bisa dihindari," tutup Hendardi.

Institusi Polri dan Kejaksaan Agung sempat merilis kinerja pengarusutamaan pendekatan restorative justice (RJ) dalam penanganan perkara pidana.

Polri merilis 11.811 kasus diselesaikan dengan pendekatan restorative justice sepanjang tahun 2021.

Sedangkan Kejagung merilis 53 kasus sepanjang Januari 2022 juga diselesaikan dengan pendekatan yang sama.

Langkah dua institusi penegak hukum ini merupakan salah satu ikhtiar untuk menangani problem akut overcapacity lembaga pemasyarakatan.

Hal ini akibat orientasi penegakan hukum yang memusat pada tujuan retributif, yakni keadilan dalam bentuk pembalasan yang berujung pada pemidanaan.

Ikhtiar serupa sempat didorong oleh berbagai kalangan untuk menyusun suatu regulasi setingkat Peraturan Presiden tentang Reorientasi Penyidikan Perkara Pidana di Kepolisian, tetapi hingga hari ini tidak tuntas. (Knu)

Baca Juga:

Jaksa Agung Minta Keadilan Restoratif Diterapkan Sesuai dengan Maksud dan Tujuan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wali Kota Blitar Santoso Disekap Pencuri di Rumah Dinas
Berita
Wali Kota Blitar Santoso Disekap Pencuri di Rumah Dinas

Pelaku membawa kabur uang serta perhiasan milik istri Wali Kota Blitar dengan total nilai sekitar Rp 400 juta.

Jenderal Dudung Ucapkan Hal Ini di Hadapan Makam Prajuritnya yang Tewas Ditembak KKB
Indonesia
Jenderal Dudung Ucapkan Hal Ini di Hadapan Makam Prajuritnya yang Tewas Ditembak KKB

Kami doakan semoga tiga almarhum prajurit terbaik ini diberikan tempat yang layak di sisi Allah

AKP Idham Fadilah Disanksi Demosi 1 Tahun Terkait Perkara Brigadir J
Indonesia
Kasus Harian Omicron di Jakarta Lebih Tinggi dari Kasus Delta, Anies: Jangan Panik
Indonesia
Kasus Harian Omicron di Jakarta Lebih Tinggi dari Kasus Delta, Anies: Jangan Panik

Kendati demikian, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini meminta masyarakat untuk tidak panik. Pasalnya, walaupun keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan COVID-19 sudah mencapai 60 persen, tapi mayoritas pasien bergejala ringan.

Anggota DPR Muhammad Kadafi Mangkir Panggilan KPK Terkait Kasus Suap Rektor Unila
Indonesia
Anggota DPR Muhammad Kadafi Mangkir Panggilan KPK Terkait Kasus Suap Rektor Unila

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Kadafi mangkir atau tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (23/11).

OTT Bupati Bogor, KPK Amankan 12 Orang
Indonesia
OTT Bupati Bogor, KPK Amankan 12 Orang

omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Bogor Ade Yasin, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (26/4) malam.

Surya Paloh Bicara Peluang PKS dan Demokrat Usung Anies Capres 2024
Indonesia
Surya Paloh Bicara Peluang PKS dan Demokrat Usung Anies Capres 2024

NasDem berharap bersama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat menyatu dalam mengusung Anies sebagai capres di Pilpres 2024.

Kepala BNPT Sebut Tidak Mudah Baca Pemikiran Pelaku Terorisme
Indonesia
Kepala BNPT Sebut Tidak Mudah Baca Pemikiran Pelaku Terorisme

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT) Komjen Boy Rafli Amar memberi komentarnya soal kasus bom bunuh diri di Polsek Astanaanyar, Bandung.

Jokowi Kunjungan Kerja ke Papua
Indonesia
Jokowi Kunjungan Kerja ke Papua

Presiden Jokowi juga dijadwalkan meresmikan Papua Football Academy (PFA).

Sejumlah Pimpinan Negara Mulai Memasuki Arena KTT G20
Indonesia
Sejumlah Pimpinan Negara Mulai Memasuki Arena KTT G20

Hari ini, Konferensi Tingkat Tinggi G20 telah dimulai, beberapa pimpinan negara mulai merapat ke arena KTT.