Keadilan Restoratif Kejaksaan dan Polri Dinilai Rawan Disalahgunakan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo. (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)

MerahPutih.com - Upaya keadilan restoratif jadi moto baru institusi kepolisian dan kejaksaan.

Namun, Ketua Setara Institute Hendardi berpendapat, pendekatan keadilan restoratif ini rentan menjadi instrumen transaksional bila tanpa ada ketentuan yang jelas.

"Penerapan restorative justice tanpa ketentuan yang jelas dan penerapan yang akuntabel memang bisa jadi rentan dan menjadi instrumen transaksional," kata Hendardi kepada Merahputih.com di Jakarta, Kamis (27/1).

Baca Juga:

Habiburokhman Nilai Keadilan Restoratif Bisa Diterapkan di Kasus Ferdinand Hutahaean

Menurut dia, pekerjaan selanjutnya dari Polri adalah bagaimana mengontrol penerapan pendekatan ini.

"Sehingga tidak menjadi ruang negosiasi pihak berperkara dan memastikan penerapannya selektif, berkeadilan, dan akuntabel," tegas Hendardi.

Sementara di Kejaksaan Agung, yang juga memiliki aturan tersendiri, restorative justice bisa dimaknai sebagai koreksi atas langkah kepolisian yang terlanjur melakukan proses penyidikan atas suatu perkara.

"Padahal bisa diselesaikan dengan dengan pendekatan keadilan restoratif, " katanya.

Sebagai pengendali kebijakan penuntutan, sesuai asas dominus litis, tambah dia, peran kejaksaan sangat strategis untuk memastikan bahwa limpahan perkara dari kepolisian bukan sesuatu yang diterima begitu saja.

"Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif di tubuh kejaksaan berkontribusi signifikan pada penguatan sistem peradilan pidana," kata Hendardi.

Untuk memperkuat penerapan keadilan restoratif ini, ujar dia, sejumlah regulasi perlu disusun, sambil menunggu pengaturan yang lebih kokoh sebagaimana telah direncanakan untuk diadopsi dalam RUU KUHAP.

Baca Juga:

Punya UU Baru, Jaksa Agung Janji Kedepankan Keadilan Restoratif

Penerapan prinsip keadilan restoratif ini bukan melulu mengandalkan diskresi Kapolri atau Jaksa Agung, tetapi harus berpedoman pada ukuran-ukuran yang disepakati.

"Sehingga potensi-potensi abusif atas pendekatan ini bisa dihindari," tutup Hendardi.

Institusi Polri dan Kejaksaan Agung sempat merilis kinerja pengarusutamaan pendekatan restorative justice (RJ) dalam penanganan perkara pidana.

Polri merilis 11.811 kasus diselesaikan dengan pendekatan restorative justice sepanjang tahun 2021.

Sedangkan Kejagung merilis 53 kasus sepanjang Januari 2022 juga diselesaikan dengan pendekatan yang sama.

Langkah dua institusi penegak hukum ini merupakan salah satu ikhtiar untuk menangani problem akut overcapacity lembaga pemasyarakatan.

Hal ini akibat orientasi penegakan hukum yang memusat pada tujuan retributif, yakni keadilan dalam bentuk pembalasan yang berujung pada pemidanaan.

Ikhtiar serupa sempat didorong oleh berbagai kalangan untuk menyusun suatu regulasi setingkat Peraturan Presiden tentang Reorientasi Penyidikan Perkara Pidana di Kepolisian, tetapi hingga hari ini tidak tuntas. (Knu)

Baca Juga:

Jaksa Agung Minta Keadilan Restoratif Diterapkan Sesuai dengan Maksud dan Tujuan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mabes Polri Cari Bukti Pidana Kasus yang Seret Nama Natalius Pigai
Indonesia
Mabes Polri Cari Bukti Pidana Kasus yang Seret Nama Natalius Pigai

Baranusa sebelumnya sempat melaporkan Natalius Pigai ke Polda Metro Jaya

Kawal Uji Formil UU Cipta Kerja, KSPI Kibarkan Bendera Merah Putih di 1.000 Pabrik
Indonesia
Kawal Uji Formil UU Cipta Kerja, KSPI Kibarkan Bendera Merah Putih di 1.000 Pabrik

Kofederasi Serikat Pekerja Indonesia akan melakukan aksi serentak pengibaran bendera Merah Putih di 1.000 pabrik yang tersebar 24 provinsi dan melibatkan puluhan ribu buruh.

Cegah Stigma Negatif, Pegawai KPK Kembali Minta Hasil TWK
Indonesia
Cegah Stigma Negatif, Pegawai KPK Kembali Minta Hasil TWK

Permintaan data ini tidak menggugurkan permintaan sebelumnya yang terdiri dari delapan poin

Mulai Besok Halte Glodok Sementara Beroperasi
Indonesia
Mulai Besok Halte Glodok Sementara Beroperasi

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) akan mengoperasikan Halte Glodok, Jakarta Barat yang biasa melayani rute Blok M-Kota (Koridor 1) mulai besok.

Vaksinasi COVID-19 Warga Badui Dilakukan dengan Sistem Jemput Bola
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Warga Badui Dilakukan dengan Sistem Jemput Bola

Pelaksanaan vaksinasi massal yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Lebak secara serentak.

Pemerintah Indonesia Temui Taliban di Qatar, Apa yang Dibahas?
Indonesia
Pemerintah Indonesia Temui Taliban di Qatar, Apa yang Dibahas?

Taliban menyampaikan akan menunjuk pejabat sementara di beberapa posisi

Komisi B Sebut Lokasi Sirkuit Formula E Tempat Pembuangan Lumpur
Indonesia
Komisi B Sebut Lokasi Sirkuit Formula E Tempat Pembuangan Lumpur

"Dulu ini pembuangan lumpur kali segala macam, MRT, itu ke sini," ucap Pandapotan di kawasan Ancol saat peninjauan, Rabu (29/12).

Korban Jiwa Gempa Bumi M 6.1 Sumbar Jadi 11 Orang, 4 Masih Hilang
Indonesia
Korban Jiwa Gempa Bumi M 6.1 Sumbar Jadi 11 Orang, 4 Masih Hilang

Satu korban jiwa gempa bumi magnitudo 6,1 Sumatera Barat kembali ditemukan oleh tim gabungan pada hari ini, Minggu (27/2).

Ketahuan Mudik, Ratusan Pegawai Pemkot Semarang Dipecat
Indonesia
Ketahuan Mudik, Ratusan Pegawai Pemkot Semarang Dipecat

Satuan Tugas COVID-19 mencatat, telah terjadi tren kenaikan tingkat keterisian tempat tidur isolasi rumah sakit rujukan COVID-19 dalam dua minggu setelah lebaran.

Komnas HAM Ingatkan Janji Kapolda Jateng Terkait Konflik Wadas
Indonesia
Komnas HAM Ingatkan Janji Kapolda Jateng Terkait Konflik Wadas

Komnas HAM RI meminta kepada Kapolda Jawa Tengah dan jajarannya untuk mengembalikan barang-barang dan peralatan milik warga yang masih disita