KCN Diminta Hentikan Operasi Sementara Terkait Pencemaran Batubara Cerobong asap mengeluarkan asap hitam yang diduga mencemari lingkungan Pelabuhan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, Jumat (24/2). ANTARA/Abdu Faisal

MerahPutih.com - Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta didesak untuk melakukan investigasi menyeluruh terkait pencemaran batubara di Marunda, Jakarta Utara.

Hal ini penting dilakukan agar setiap operasional kawasan industri di wilayah Marunda tetap patuh pada peraturan lingkungan hidup yang sudah ada.

Baca Juga:

Marcus Operasi Kaki, Minions Absen di Dua Turnamen

Anggota fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Faisal meminta Dinas LH mereview analisis dampak lingkungan (AMDAL) PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN) dan anak usahanya, PT Karya Citra Nusantara (KCN) yang beroperasi di Pelabuhan Marunda Cilincing Jakarta Utara.

"Dinas Lingkungan Hidup dan pemangku kepentingan terkait harus melakukan review terhadap AMDAL KBN dan kami meminta PT KCN untuk menghentikan operasinya sementara waktu selama dilakukan review," ujar Faisal dalam keterangan tertulis, Rabu (30/3)

Menurut Anggota Panitia Khusus (Pansus) Kawasan Berikat Nusantara (KBN) DPRD DKI ini, review AMDAL kedua perusahaan ini harus dilakukan guna menyelamatkan warga dari kejahatan lingkungan yang diduga terjadi karena adanya operasional perusahaan tersebut.

"Kami juga meminta Dinas LH untuk segera melakukan investigasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab pencemaran yang terjadi. Investigasi tersebut mengikutsertakan organisasi lingkungan hidup seperti Walhi dan sebagainya," katanya.

Dalam waktu dekat, pihaknya mendorong Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam mengurangi dampak pencemaran debu yang dialami oleh warga Marunda.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) telah mengeluarkan sanksi administratif kepada PT KCN yang isinya merupakan paksaan untuk melakukan perbaikan pencemaran udara akibat pelanggaran yang dilakukan dengan jangka waktu yang ditentukan.

Namun, Ketua Forum Masyarakat Rusunawa Marunda (FMRM) Didi Suwandi mengatakan, pencemaran abu batu bara dari PT. Karya Citra Nusantara (KCN) dan Pelabuhan Marunda masih terjadi hingga saat ini.

Sejumlah warga Rusunawa Marunda melakukan unjuk rasa terkait pencemaran abu batubara di depan Balai Kota Jakarta, Senin (14/3/2022). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Sejumlah warga Rusunawa Marunda melakukan unjuk rasa terkait pencemaran abu batubara di depan Balai Kota Jakarta, Senin (14/3/2022). ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

"Tetap terjadinya pencemaran paska sanksi dan menduga PT. Karya Citra Nusantara tidak melaksanakan paksaan pemerintah karena pencemaran lingkungan debu batubara (FABA) cenderung tetap, bahkan bertambah parah," kata Didi.

Dia menilai, regulator pelabuhan tidak serius melakukan perbaikan setelah mendapatkan sanksi administratif dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Didi juga menduga tidak ada upaya maksimal dan segera untuk melakukan pemulihan lingkungan maupun kesehatan bagi masyarakat terdampak.

"FMRM juga menyayangkan kepada Gubernur Anies yang tidak melibatkan masyarakat Marunda yang terdampak pencemaran udara untuk mengawasi sanksi yang diberikan kepada PT. KCN," katanya.

Selain itu, FMRM juga merasa kecewa terhadap Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang tidak merealisasikan janjinya untuk memberikan sanksi kepada pihak Pelabuhan Marunda.

"Kementrian Perhubungen cenderung melindungi perusahaan yang mereka berikan konsesi, dan pejabat yang mereka berikan jabatan untuk menegakan regulasi di pelabuhan sumber pencemaran lingkungan hidup kami," ucapnya.

Akibat hal tersebut, saat ini semakin banyak korban pencemaran abu batu bara yang terdampak, mulai dari bertambahnya kasus ISPA, iritasi kulit, hingga penyakit mata yang disertai bertambahnya penderita ulkus kornea. (Asp)

Baca Juga:

Polda Jabar Larang Kegiatan SOTR

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Revisi Aturan PPKM Level 3 Nataru, Pemerintah Dituntut Bikin Kajian Berbasis Sains
Indonesia
Revisi Aturan PPKM Level 3 Nataru, Pemerintah Dituntut Bikin Kajian Berbasis Sains

Pemerintah memang kembali mengubah rencana pembatasan pembatasan saat libur Natal dan Tahun Baru.

Inmendagri Nataru Batasi Umat Ibadah Natal 50 Persen, Masuk Wajib Tap PeduliLindungi
Indonesia
Inmendagri Nataru Batasi Umat Ibadah Natal 50 Persen, Masuk Wajib Tap PeduliLindungi

Aturan kapasitas gereja ini tertuang dalam Inmendagari 62 tahun 2021

Grace Tuding Pengeroyok Ade Armando Relawan Anies, Gerindra: Tuduhan Tanpa Bukti
Indonesia
Grace Tuding Pengeroyok Ade Armando Relawan Anies, Gerindra: Tuduhan Tanpa Bukti

Gerindra menyayangkan tudingan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie terkait pengeroyokan Ade Armando merupakan relawan Anies Baswedan.

Andika Cuma Setahun Menjabat, Komando Panglima TNI akan Dilanjutkan Yudo Margono?
Indonesia
Andika Cuma Setahun Menjabat, Komando Panglima TNI akan Dilanjutkan Yudo Margono?

Menurut Qodari, Laksamana Yudo masih memiliki waktu selama dua tahun sebelum pensiun dari dinas kemiliteran, sehingga masih ada peluang untuk menjadi Panglima TNI.

Pasien COVID-19 di RSDC Wisma Atlet Kemayoran Bertambah Tiga Orang
Indonesia
Pasien COVID-19 di RSDC Wisma Atlet Kemayoran Bertambah Tiga Orang

Kapasitas RSDC Wisma Atlet Kemayoran saat ini mampu menampung 7.937 pasien

Aturan Detail PPKM Level 3 Saat Nataru, Satgas COVID-19: Mohon Tunggu
Indonesia
Aturan Detail PPKM Level 3 Saat Nataru, Satgas COVID-19: Mohon Tunggu

PPKM level 3 di seluruh wilayah Indonesia selama masa libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru (Nataru) dimulai 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022.

Bareskrim Bongkar Sindikat Ilegal Akses yang Masuki Situs Pemerintah
Indonesia
Bareskrim Bongkar Sindikat Ilegal Akses yang Masuki Situs Pemerintah

Kalau naik, maka rating website judinya akan tinggi

Tiga Kemiripan Dua Kali Kebakaran Kilang Cilacap dalam Setahun
Indonesia
Tiga Kemiripan Dua Kali Kebakaran Kilang Cilacap dalam Setahun

Tercatat ada sejumlah kemiripan dalam prahara berulang yang melanda Kilang Minyak Cilacap IV.

Siapkan Langkah Darurat Evakuasi, Indonesia Siapkan Paspor Khusus WNI di Ukraina
Indonesia
Siapkan Langkah Darurat Evakuasi, Indonesia Siapkan Paspor Khusus WNI di Ukraina

Pemerintah Indonesia mulai menyiapkan langkah terhadap warga yang berada di Ukraina pasca-invasi Rusia pada Kamis (24/2) kemarin.

[HOAKS atau FAKTA]: Masker Mengandung Bahan Kimia Penyebab Kanker
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Masker Mengandung Bahan Kimia Penyebab Kanker

Beredar di aplikasi WhatsApp informasi yang menyebutkan bahwa masker mengandung partikel bahan kimia yang bisa menjadi penyakit kanker.