KCI Larang Penumpang Selain Sektor Esensial dan Kritikal Naik KRL Kereta Rel Listrik (KRl) masuk stasiun Tanjung Barat. Foto: MP/Andika

MerahPutih.com - Pengoperasian kereta rel listrik (KRL) pada Senin (12/7) hanya diperuntukkan untuk pekerja sektor esensial dan kritikal.

Selain dari dua bidang itu, penumpang tidak akan mengizinkan naik KRL. Keputusan itu mengacu pada SE Kemenhub No 50/2021 terkait perjalanan dengan moda kereta api yang baru keluar beberapa waktu lalu.

Baca Juga

Syarat Naik KRL Diperketat, Pekerja Wajib Bawa STRP

VP Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba menjelaskan, calon pengguna KRL wajib menunjukkan Surat Tanda Registrasi Pekerja (STRP).

Atau, surat keterangan lain yang dikeluarkan pemerintah daerah setempat, dan/atau Surat Tugas yang ditandatangani oleh pimpinan instansi (minimal eselon 2 untuk pemerintahan) atau pimpinan perusahaan/kantor yang termasuk sektor esensial, dan kritikal.

"Ada pemeriksaan persyaratan kelengkapan dokumen untuk naik KRL tersebut yang dilakukan oleh pemerintah, aparat kewilayahan setempat dan pihak-pihak terkait di jalan-jalan akses menuju stasiun atau di pintu masuk stasiun," kata Anne dalam siaran persnya, Jumat (9/7).

Kereta Rel Listrik (KRL) melintas di kawasan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya
Kereta Rel Listrik (KRL) melintas di kawasan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

Dengan kondisi itu, calon pengguna tanpa persyaratan di atas tidak diperkenankan menggunakan KRL Commuter Line. Selain itu, pada masa PPKM Darurat ini, KRL Commter Line masih tetap beroperasi mulai pukul 04.00 hingga pukul 21.00 WIB.

"Ini sesuai aturan pemerintah yang menjadikan KRL sebagai alat transportasi," sebut Anne.

Terhadap kondisi saat ini, KAI Commuter berharap pengguna KRL dapat bekerja sama dengan mengikuti ketentuan-ketentuan dari pemerintah. Sebisa mungkin beraktivitas di rumah saja dan kurangi mobilitas di luar rumah.

Untuk para pengguna KRL yang termasuk di sektor esensial dan kritikal diimbau untuk tetap mengikuti protokol kesehatan saat menggunakan KRL.

Seperti menggunakan masker ganda, ikuti pengukuran suhu tubuh, cuci tangan, dan jaga jarak sesuai marka di stasiun dan KRL.

"Disarankan mengatur waktu perjalanannya di luar jam sibuk pagi dan sore hari," tutupnya.

Adapun sektor esensial meliputi:

a. Keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan.b. Pasar modal.c. Teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data center, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat.d. Perhotelan non penanganan karantina.e. Industri orientasi ekspor sesuai aturan teknis yang berlaku.

Sedangkan untuk sektor kritikal, meliputi:

a. Kesehatanb. Keamanan dan ketertiban masyarakatc. Energid. Logistik, transportasi, dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakate. Makanan dan Minuman dan penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaanf. Petrokimiag. Semen dan bahan bangunanh. Objek Vital Nasionali. Proyek Strategis Nasionalj. Konstruksik. Utilitas dasar (listrik, air, pengelolaan sampah). (Knu)

Baca Juga

Ingat! Tak Pakai Masker Double dan Medis Dilarang Masuk KRL

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
TNI-Polri Bertambah Banyak di Lokasi Kontak Tembak, MIT Semakin Terjepit
Indonesia
TNI-Polri Bertambah Banyak di Lokasi Kontak Tembak, MIT Semakin Terjepit

Kontak tembak tersebut juga menewaskan seorang prajurit TNI Praka Dedi Irawan

Repatriasi 155 ABK dari Tiongkok, LPSK Siap Beri Perlindungan
Indonesia
Repatriasi 155 ABK dari Tiongkok, LPSK Siap Beri Perlindungan

"Pemeriksaan dimaksudkan untuk memastikan apakah para ABK menjadi korban praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) atau tidak," kata Wakil Ketua LPSK, Antonius Wibowo

Ketua DPD Minta Pelaku Pungli Penyaluran BST PPKM Ditindak Tegas
Indonesia
Ketua DPD Minta Pelaku Pungli Penyaluran BST PPKM Ditindak Tegas

“Seharusnya tidak ada pihak yang berani coba-coba mengambil keuntungan pribadi dalam penyaluran Bansos Tunai ini. Semua pihak harus mengerti kondisi saat ini yang semuanya mengalami kesulitan. BST Rp 600 ribu itu itu adalah hak sepenuhnya dari penerima bansos,” ujar LaNyalla

AHY Sebut KLB Demokrat Dilakukan dengan Cara Buruk
Indonesia
AHY Sebut KLB Demokrat Dilakukan dengan Cara Buruk

AHY sendiri mengakui ada sejumlah Ketua DPC yang terlibat dalam KLB tersebut

Pancing Pelajar Mau Divaksin, Legislator Medan Usul Biaya Sekolah Gratis Sebulan
Indonesia
Pancing Pelajar Mau Divaksin, Legislator Medan Usul Biaya Sekolah Gratis Sebulan

Dibanding hanya diberi bantuan beras, lebih baik digratiskan uang sekolah

11 Prajurit Yonif 400/BR Gugur di Papua, Ada yang Meninggal karena Rem Blong
Indonesia
11 Prajurit Yonif 400/BR Gugur di Papua, Ada yang Meninggal karena Rem Blong

49 kasus penembakan dan penganiayaan yang terjadi di wilayah Polres Nduga, Intan Jaya, Paniai, Puncak Jaya, Keerom dan Polres Pegunungan Bintang

Saksi Ungkap PT Jhonlin Baratama Minta Pajak "Disunat" hingga Rp 110 Miliar
Indonesia
Saksi Ungkap PT Jhonlin Baratama Minta Pajak "Disunat" hingga Rp 110 Miliar

PT Jhonlin Baratama disebut meminta kepada pemeriksa pajak Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keluangan untuk menurunkan nilai pajak yang harus dibayarkan.

Cengkareng Jadi Proyek Rintisan Kampung Tangguh Ala Kapolda Fadil
Indonesia
Cengkareng Jadi Proyek Rintisan Kampung Tangguh Ala Kapolda Fadil

Perangkat untuk mendirikan Kampung Tangguh di Rumah Susun Cengkareng Timur telah disiapkan.

Update COVID-19 Senin (22/2): Total Pasien Sembuh 1.104.990 Orang
Indonesia
Update COVID-19 Senin (22/2): Total Pasien Sembuh 1.104.990 Orang

Pemerintah mengumumkan penambahan 9.775 orang positif COVID-19 pada Selasa (23/2).

Koruptor Bansos COVID-19 Layak Dituntut Hukuman Mati
Indonesia
Koruptor Bansos COVID-19 Layak Dituntut Hukuman Mati

Pelakunya mesti diberi hukuman berat. Mengingat yang dikorupsi adalah hak rakyat yang tengah kesulitan karena COVID.